Wapres Instruksikan Badan Otsus Kawal Pembangunan di Papua

Wapres Ma’ruf Amin menginstruksikan anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua memastikan terwujudnya Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Wakil Presiden Ma'ruf Amien berbincang dengan anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan tamu lain seusai pengukuhan anggota BP3OKP di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5/2023).

JAKARTA, KOMPAS – Presiden Joko Widodo pada 17 April 2023 menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua atau RIPPP Tahun 2022-2041 yang di dalamnya mengemban tiga misi besar, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3OKP yang anggotanya berasal dari perwakilan setiap provinsi di Papua pun diminta mengawal program tersebut dapat berjalan tuntas.

”Saya harap para Anggota BP3OKP dapat betul-betul mengawal ketuntasan program yang diatur dalam RIPPP dan RAPPP (Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua) sebagai rencana aksi 5 tahunan,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga Ketua BP3OKP saat mengukuhkan enam anggota BP3OKP di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Saya harap para Anggota BP3OKP dapat betul-betul mengawal ketuntasan program yang diatur dalam RIPPP dan RAPPP (Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua) sebagai rencana aksi 5 tahunan.

Keenam anggota BP3OKP yang dilantik dimaksud, yakni Alberth Yoku sebagai perwakilan Provinsi Papua; Irene Manibuy, perwakilan Provinsi Papua Barat; Yoseph Yanowo Yolmen, perwakilan Provinsi Papua Selatan; Pietrus Waine, perwakilan Provinsi Papua Tengah; Hantor Matuan, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan; dan Otto Ihalauw, perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.

Baca Juga: Wapres Lengkapi Tim Pembangunan Papua untuk Serap Aspirasi

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Sebanyak enam perwakilan dari setiap provinsi di Papua dikukuhkan menjadi anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Wapres Amin menyampaikan empat poin penting yang mesti dipedomani setiap anggota BP3OKP. Pertama, memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua secara mendalam. ”Perbanyak mendengar agar kita dapat menciptakan kebijakan yang sesuai dengan realitas lapangan serta menjawab harapan dan kebutuhan riil masyarakat Papua,” katanya.

Dia pun mendorong kolaborasi dan penyatuan langkah dalam mempercepat pembangunan di Papua. ”Kedua, segera bekerja dan bersinergi, mengambil langkah-langkah strategis, serta mengharmonisasikan dan menjalankan berbagai kebijakan dalam kerangka percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua,” ujar Wapres Amin.

Baca Juga: Wapres: Pengelolaan Pembangunan di Papua Butuh Terobosan

Anggota BP3OKP juga diminta membangun kerja sama antarlembaga dan pemimpin daerah setempat sebagai upaya menghimpun kekuatan bersama demi kepentingan masyarakat Papua. ”Ketiga, bangun koordinasi dan sinergi dengan para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, juga segenap pemangku kepentingan terkait untuk meletakkan landasan kuat dalam pembangunan dan penanganan masalah Papua,” katanya.

Para anggota BP3OKP yang diangkat melalui Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023 tersebut pun diminta dapat bekerja dengan menjunjung tinggi kredibilitas lembaga sehingga tidak mengecewakan rakyat. ”Keempat, jagalah terus integritas, jangan melakukan tindak pidana korupsi dan memanfaatkan jabatan serta kewenangan demi kepentingan pribadi maupun golongan,” ujar Wapres.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Wakil Presiden Ma'ruf Amien berfoto bersama dengan anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan tamu lain seusai pengukuhan anggota BP3OKP di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5/2023). Keberadaan BP3OKP ini sebagai upaya mempercepat pembangunan di Tanah Papua yang di dalamnya mengemban tiga misi besar pembangunan di Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

Hadir pada acara pengukuhan anggota BP3OKP tersebut Pelaksana Harian Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, serta para Panglima Komando Daerah Militer dan Kepala Kepolisian Daerah di Papua.

Sementara itu, Wapres Amin didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, Muhammad Imam Aziz, dan Robikin Emhas.

Baca Juga: Wapres Amin: Pemekaran Papua untuk Mempercepat Pembangunan

Ditemui seusai acara, Velix Wanggai menuturkan, langkah-langkah yang harus bersifat strategis dan terobosan tentu dipertimbangkan dengan kerangka waktu hingga 2024. ”Itu menjadi hal yang sangat strategis karena kita ingin mengawal berbagai direktif, arahan, dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. (Mengawal) berbagai agenda-agenda strategis yang bersifat konteks pembangunan ataupun juga konsolidasi otonomi khusus yang baru ditetapkan UU di tahun 2021,” katanya.

Selain itu juga mengawal kehadiran provinsi-provinsi baru di Papua sehingga harus ada konsolidasi dari sisi kepegawaian, keuangan daerah di tahun pertama dan kedua, serta memastikan pembangunan sarana prasarana pusat pemerintahan. ”Itu yang menjadi agenda di dalam rencana aksi 2023-2024,” ujar Velix.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) berbincang dengan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai seusai menghadiri pengukuhan Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Langkah ini diharapkan sejalan dengan pendekatan kesejahteraan di Tanah Papua. ”Dan seiring dengan pendekatan kesejahteraan kita juga tentu mendorong pendekatan keamanan yang bersifat humanis dalam mengelola Papua yang lebih baik dan lebih damai di tahun 2023 dan 2024. Sehingga arahan dari Bapak Wapres untuk kita meletakkan fondasi, membuat program-program ini bisa berjalan baik dan itu menjadi langkah awal dan fondasi untuk pemerintahan yang baru,” kata Velix.

Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo menuturkan, situasi keamanan di Papua Pegunungan sudah cukup lama belum berjalan baik. ”Namun, dari sisi keamanan juga masih terjamin. Langkah-langkah yang mungkin akan kami lakukan adalah proses pembangunan secepat mungkin,” katanya.

Baca Juga: Wapres Minta Panglima TNI Gunakan Pendekatan Defensif Aktif di Papua

Kondomo mengharapkan pemerintah pusat memiliki program luar biasa atau program yang lebih khusus bagi Papua.

”Instansi-instansi terkait harus duduk bersama, berbicara terkait program-program pembangunan yang ada di sana. Kenapa? Karena SDM saja yang kurang. Masyarakat gampang dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga mereka bisa melakukan langkah seperti yang sekarang kita tahu situasi keamanannya,” ujarnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo seusai pengukuhan anggota BP3OKP di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Program luar biasa dimaksud semisal pembangunan jalan. ”Kalau (pembangunan) jalan sudah berjalan, berarti infrastruktur, kan, berjalan. Kesejahteraan, transportasi bisa berjalan. Kebutuhan masyarakat bisa terlayani dengan baik,” ujar Kondomo.

Dia menuturkan, sampai saat ini transportasi hanya menggantungkan pesawat dengan biaya yang cukup tinggi. ”Bayangkan saja, semen sudah Rp 500.000-Rp 800.000 satu zak. Ini, kan, penting program-program extra ordinary harus (dijalankan) kalau membangun Papua,” kata Kondomo.

Baca Juga: Kedepankan Dialog untuk Atasi Konflik di Papua

Anggota BP3OKP perwakilan Provinsi Papua Pegunungan Hantor Matuan menuturkan, pihaknya akan menjadi mitra strategis dengan pejabat pemerintah di Papua, seperti gubernur dan bupati.

”Karena kami hadir ini bagaimana kesejahteraan masyarakat asli, orang asli, itu seperti apa sasaran pembangunan pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur yang seperti Pak Gubernur sampaikan tadi. Memang ini sangat prioritas,” ujarnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Anggota BP3OKP perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, Hantor Matuan, seusai pengukuhan anggota BP3OKP di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Setelah kembali ke daerah, Matuan menuturkan, pihaknya akan melihat potensi yang harus dikembangkan di setiap daerah. ”Kemudian pembangunan apa yang perlu kita dorong, untuk mempercepat(nya), supaya kesejahteraan masyarakat–di Papua pada umumnya dan khususnya Pegunungan Tengah–itu ada kemajuan pembangunan,” kata Matuan.

Kami lebih banyak mendengar, menjaring aspirasi masyarakat itu seperti apa. Itu tugas kami, bekerja sama dengan pemerintah daerah di sana. Kami bawa program prioritas itu kepada Wapres sebagai ketua tim kami, kemudian nanti beliau akan meneruskan kepada Presiden dan arahkan kepada semua kementerian terkait untuk melihat persoalan-persoalan yang ada di sana.

Matuan menuturkan, pihaknya bertugas mengawal dan menyinkronkan pembangunan.

”Seperti sambutan Bapak Wapres tadi sampaikan bahwa kami lebih banyak mendengar, menjaring aspirasi masyarakat itu seperti apa. Itu tugas kami, bekerja sama dengan pemerintah daerah di sana. Kami bawa program prioritas itu kepada Wapres sebagai ketua tim kami, kemudian nanti beliau akan meneruskan kepada Presiden dan arahkan kepada semua kementerian terkait untuk melihat persoalan-persoalan yang ada di sana,” ujarnya.