Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran lebih Rp 500 triliun untuk penanggulangan kemiskinan. Jumlah tersebut belum termasuk anggaran yang dialokasikan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota.

Ada sesuatu yang ”missing” dan perlu dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam berbagai legislasi dan regulasi kita, yaitu pasal atau klausul tentang ”kedaruratan”, demikian Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Visi Indonesia menjadi poros maritim dunia tak akan terwujud tanpa keterlibatan semua komponen bangsa. Tak hanya pemerintah, masyarakat, akademisi, dan kalangan swasta juga perlu ambil bagian mewujudkan visi tersebut.

Presiden Joko Widodo mengatakan, banyak sekali ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mudah menjadi tidak relevan. Banyak pekerjaan yang hilang, tetapi juga banyak hal yang baru bermunculan.

Wapres Amin mengingatkan kinerja pembangunan secara keseluruhan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menjadi kunci utama penurunan tingkat kemiskinan ekstrem.

Pada 2021, penanggulangan kemiskinan ekstrem difokuskan pada 35 kabupaten di 7 provinsi, salah satunya Jabar. Guna menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem hingga 0 persen akhir 2024, dibutuhkan penyempurnaan data segera.

Wapres Amin meminta semua elemen masyarakat berperan aktif mempercepat vaksinasi, mengendalikan penularan Covid-19, dan menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, kekebalan komunal dapat tercapai.