Inklusivitas Ekonomi Syariah Tecermin di Sulawesi Utara

Ekonomi syariah bisa dikembangkan di mana saja, termasuk wilayah dengan mayoritas penduduknya bukan Muslim.

KOMPAS/NINA SUSILO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyalami para pengurus seusai mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (4/4/2024).

MANADO, KOMPAS - Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah membawa semangat kebersamaan, keadilan, dan perhatian pada lingkungan hidup. Sehubungan hal itu, ekonomi syariah pun dapat berkembang di wilayah dengan penduduk mayoritas bukan Muslim seperti Sulawesi Utara.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memuji Sulawesi Utara yang berpenduduk majemuk, tetapi hidup bersama dengan rukun dan memiliki semangat kebersamaan untuk membangun daerah.

”Semboyan 'Torang Samua Basudara' betul-betul dijadikan semangat untuk mendorong pembangunan daerah oleh seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah. Semangat ini juga sejatinya dipraktikkan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” tutur Wapres Amin dalam pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sulawesi Utara di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (4/4/2024).

Baca juga: Menggemakan Pesan Kerukunan Beragama dari ”Bumi Nyiur Melambai”

Di Sulut, masyarakat Nasrani cukup banyak. Gubernur Sulut Olly Dondokambey, yang dikukuhkan sebagai Ketua KDEKS Sulut pun, beragama Nasrani.

Semboyan 'Torang Samua Basudara' betul-betul dijadikan semangat untuk mendorong pembangunan daerah oleh seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah.

KOMPAS/NINA SUSILO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi berjalannya ekonomi syariah di Provinsi Sulawesi Utara yang majemuk. Hal ini disampaikan Wapres saat mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (4/4/2024).

Wapres Amin pun berseloroh. ”Saya rasa beliau ini satu-satunya gubernur yang paling paham ekonomi keuangan syariah karena ikut membidani lahirnya Undang-Undang tentang Perbankan yang menjadi cikal-bakal ekonomi keuangan syariah di Indonesia,” tutur Wapres Amin.

Olly pun menjelaskan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan SUKUK Syariah disusun saat dirinya duduk sebagai Pimpinan Komisi XI DPR RI bersama Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syariah. ”Itu inisiatif Komisi XI (DPR) sehingga kami buat diskusi banyak dengan Pak Ma'ruf,” tutur Olly dalam sambutan.

Baca juga: Ekonomi Syariah Harta Karun ”Bumi Sriwijaya” untuk Mencengkeram Sumatera

KDEKS Sulut menjadi KDEKS ke-28 yang dikukuhkan. Namun, menurut Wapres Amin, ekonomi syariah sudah berjalan di Sulut. Wilayah yang majemuk ini juga dinilai sangat kondusif untuk ekonomi syariah.

Ekonomi syariah mengusung keadilan, inklusivitas, pemerataan kesejahteraan, dan perhatian terhadap keberlangsungan lingkungan. ”Nilai-nilai kebaikan dan maslahat yang dapat diterima semua umat manusia, tak terbatas hanya bagi umat Muslim saja,” ujar Wapres Amin.

KOMPAS/NINA SUSILO

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyampaikan laporan dalam pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Sulut, Kamis (4/4/2024).

Saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai pengukuhan, Wapres mengingatkan, ekonomi keuangan syariah bukan hanya penting di daerah dengan mayoritas Muslim. Korea Selatan pun saat ini membuat perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia di Seoul dan Busan supaya semua produknya—termasuk produk kosmetik Korea—bisa mendapat sertifikasi halal. Dengan demikian, Korsel bisa merebut pasar dunia.

Taiwan, China, dan Singapura juga tengah memperkuat ekonomi dan keuangan syariahnya. Taiwan dan China sudah memiliki lembaga sertifikasi halal. Adapun Singapura juga mengembangkan keuangan syariah.

Baca juga: Wapres Amin Gaungkan Standar Halal Global

Brasil pun saat ini merupakan produsen produk halal terbesar dunia. Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim paling banyak di dunia, semestinya bisa merebut predikat itu. Sulut, dengan kemajemukan cukup tinggi, justru memiliki kekuatan untuk meraih kemajuan.

KOMPAS/NINA SUSILO

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Andry Prasmuko menyerahkan sertifikasi halal kepada pelaku usaha di Sulawesi Utara, Grandi Kaparang, Kamis (4/4/2024).

Oleh karena itu, Wapres mendorong kegiatan sosialisasi dan edukasi agar inklusi keuangan syariah semakin meningkat. ”Saya minta peran aktif dari otoritas keuangan, akademisi, tokoh agama, dunia usaha dan industri, media dan pemangku kepentingan lainnya terus dioptimalkan,” tuturnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut Andry Prasmuko menambahkan, Sulut memiliki potensi ekonomi syariah besar. Hal ini tampak dari tingginya jumlah sertifikasi halal yang diajukan. Bila sepanjang 2021-2022 hanya 175 sertifikasi halal yang diterbitkan, pada 2023 dikeluarkan 2.193 sertifikasi halal. Sejak awal tahun sampai Maret 2024, sudah diterbitkan 75 sertifikasi halal.

Bank Indonesia pun turut memfasilitasi dan mendorong UMKM di Sulut untuk mendapatkan sertifikasi halal. Salah satunya penerima sertifikasi halal ini adalah Grandi Kaparang, produsen es potong berjenama Eis Cool Lin.

Baca juga: Wapres: Sanksi Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM Harus Fleksibel

Usaha es potong Grandi yang dimulai tahun 2022, setelah toko sembakonya gulung tikar akibat pandemi Covid-19 tersebut kini sudah memiliki lima cabang, termasuk di Kota Bitung, Kotamobagu, dan Gorontalo. Dengan sertifikasi halal, Grandi mengatakan tak ragu mengembangkan usaha ke seluruh penjuru Tanah Air. Omzetnya pun meningkat sampai 100 persen setelah memiliki sertifikasi halal.

Saat ini, Eis Cool Lin memproduksi sekitar 11.000 potong es per bulan dengan 18 varian rasa. Harga jualnya bervariasi antara Rp 10.000 dan 15.000 per potong.

KOMPAS/LASTI KURNIA

Beragam roti dijual di toko roti Indra di Jalan Pesanggrahan, Kembangan, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Pemerintah menyatakan akan menggratiskan biaya sertifikasi halal bagi produk usaha kecil dengan syarat omzet dibawah Rp 1 miliar per tahun.

Pengurusan sertifikasi halal juga dinilai mudah karena dibantu Bank Indonesia, termasuk untuk pengisian formulir dan kelengkapan dokumennya. ”Jadi, kami harus menyerahkan (salinan) KTP lalu ada tim survei yang mengecek bahan-bahan yang digunakan. Setelah tiga bulan, sertifikat halal terbit. Enggak ribet sama sekali,” tambah Grandi yang juga bukan pengusaha Muslim.

Baca juga: Wapres: Agar Jadi Pusat Halal Dunia di 2024, Sinergi Program KNEKS Harus Berbuah Nyata

Selain ekonomi syariah, keuangan syariah juga memiliki potensi besar di Sulut. Menurut Andry, penyaluran pembiayaan keuangan syariah dari bank kepada UMKM mencapai Rp 1,3 triliun per Februari 2024. Angka ini meningkat 96,2 persen ketimbang periode sama tahun lalu.

Peningkatan ini, lanjut Andry, didominasi kredit konsumsi non-UMKM seiring meningkatnya minat masyarakat pada ekonomi keuangan syariah.