Tak Tertib Laporkan LHKPN, KPK Minta Pejabat Daerah Dijatuhi Sanksi

KPK kini tengah merampungkan peraturan yang isinya bisa menjatuhkan sanksi kepada atasan dari pejabat di daerah yang tak rutin melaporkan harta kekayaannya.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)

Warga melintas di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepala daerah untuk menindak tegas para pejabatnya yang tidak tertib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dalam peraturan yang tengah dibuat, KPK akan memberikan sanksi kepada atasan yang membiarkan pejabat tidak tertib menyampaikan LHKPN.

Pekan lalu, KPK menemukan 19 mobil dinas Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, digunakan oleh keluarga mantan pejabat dan pegawai negeri sipil yang telah pensiun. Tak hanya itu, Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli beserta sembilan kepala dinas dan tiga asisten daerah belum melaporkan LHKPN (Kompas, 20/5/2023).

Terkait dengan pejabat Sorong Selatan yang belum melaporkan LHKPN, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan meminta agar kepala daerah lebih tegas kepada pejabatnya yang tidak menyampaikan LHKPN. Sebab, LHKPN menjadi titik awal transparansi ke publik.

”Kalau dia bertahun-tahun tidak melaporkan LHKPN, kasih sanksi. Kalau dia tidak ngasih, tahun ini KPK menyelesaikan peraturan KPK yang baru tentang LHKPN. Atasannya kita kasih sanksi karena tidak mengenakan sanksi ke bawahannya walaupun sanksi administrasi, antara lain pencopotan dari jabatan, pemberhentian segala macam tunjangan,” kata Pahala di Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Baca juga: KPK Temukan 19 Mobil Dinas Pemkab Sorong Selatan Disalahgunakan

FAKHRI FADLURROHMAN

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan

Terkait LHKPN, KPK mengklarifikasi harta kekayaan pejabat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara nonaktif, Selvy Mandagi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. Selvy diklarifikasi terkait dengan pendapatan dan asal-usul hartanya.

Dari pantauan Kompas, Selvy tiba pukul 09.03 WIB dan keluar pukul 12.27. Ia mengenakan kemeja putih, jaket merah, dan rok hitam sambil menjinjing tas punggung coklat.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, Selvy diklarifikasi terkait dengan pendapatan dan asal-usul hartanya. ”Yang bersangkutan menerangkan dengan baik. Sumber penerimaannya, selain dari gaji, juga dapat tunjangan dari suami,” kata Pahala.

Seusai diklarifikasi KPK, Selvy enggan menjelaskan kepada wartawan terkait materi pemeriksaannya. Ia hanya minta agar bisa melewati kerumunan wartawan dan mengaku pusing.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Pejabat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara nonaktif Selvy Mandagi berusaha menghindari pertanyaan wartawan usai harta kekayaannya diklarifikasi oleh KPK di Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Seperti dikutip dari Kompas.com, Selvy telah dinonaktifkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari jabatannya setelah disorot publik usai pamer harta kekayaan. Salah satu yang mendapatkan sorotan di media sosial yakni Selvy menginap di hotel hingga Rp 27 juta hanya dalam waktu dua malam.

”Diberhentikan oleh Kepala Suku Dinas (Kasudin Perumahan). Lupa saya (waktu) tanggalnya (dinonaktifkan),” ujar Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh, Rabu (3/5/2023).

Berdasarkan LHKPN Selvy pada 2021, ia diketahui menjabat sebagai Kepala Seksi Kawasan Permukiman dan total harta kekayaannya Rp 6,47 miliar. Hartanya terdiri dari tanah dan bangunan di Karawang (Jawa Barat), Jakarta Utara, dan Minahasa (Sulawesi Utara). Selain itu, ia memiliki dua kendaraan yang terdiri dari satu mobil dan satu sepeda motor, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas, serta harta lainnya.

Sementara itu, terkait dengan klarifikasi LHKPN Wali Kota Pangkal Pinang Maulan Aklil pada pekan lalu, Pahala mengungkapkan, selain sebagai Wali Kota, Maulan juga mempunyai perkebunan kelapa sawit, indekos, dan ruko. Saat ini KPK sedang mengumpulkan estimasi pendapatan Maulan.

Baca juga: LHKPN Jadi Pintu Masuk Ungkap Korupsi

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Wali Kota Pangkal Pinang Maulan Aklil

”Di samping itu punya 19 bidang tanah perkebunan. Sekali lagi, tidak ada yang salah kepemilikan aset. Yang kita cari adalah sumber dari mana,” kata Pahala.

Selanjutnya, KPK akan mengirimkan tim ke Pangkal Pinang untuk mendalami asal-usul kepemilikan aset Maulan. KPK juga akan memvalidasi informasi yang diperoleh dengan data transaksi keuangan di perbankan.

Berdasarkan data LHKPN Maulan pada 2021, ia menyampaikan total hartanya Rp 11,38 miliar. Sebagian besar hartanya berupa tanah dan bangunan.

Tata kelola pemda

Senin (22/5/2023), KPK bersama dengan Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengevaluasi tata kelola pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Hasil pantauan KPK, capaian provinsi ini masih rendah.

DOKUMENTASI DINAS KOMINFO KOTA SORONG

Masyarakat Papua Barat Daya menyambut kedatangan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaad di Kota Sorong, Jumat (16/11/2022).

”Publik menilai masih adanya praktik benturan kepentingan, jual-beli jabatan, trading influence, dan pengaturan dalam pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah,” kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi KPK Dian Patria melalui keterangan tertulis.

Dian menyebutkan, nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) Provinsi Papua Barat Daya terkait tata kelola pemerintahan daerah pada area strategis di enam kabupaten/kota baru mencapai 28 persen. Nilai tersebut jauh di bawah rata-rata nasional yang sudah mencapai 76 persen. Selain itu, integritas penyelenggaraan pemerintahan di provinsi ini masih dalam status rentan korupsi.

Menurut Dian, kehadiran KPK di Provinsi Papua Barat Daya sebagai mitra pemda untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik agar dapat memitigasi adanya korupsi. Upaya ini untuk mendorong kemandirian fiskal, mengoptimalkan fungsi aparatur, memperbaiki layanan publik, serta mengefisienkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kemakmuran rakyat.

Dalam catatan KPK, temuan potensi korupsi di Papua Barat Daya meliputi persoalan penguasaan barang milik daerah (BMD), termasuk oleh mantan pejabat dan mantan aparatur sipil negara yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Sejumlah modus penguasaan BMD antara lain membawa pergi ketika sudah pensiun, rusak berat, hilang, pindah tangan, atau melalui pihak lain. Selain itu, ditemukan upaya melegalkan penguasaan kendaraan dinas melalui nota yang dikeluarkan oleh pejabat daerah.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria

”Persoalan yang selalu menjadi penyakit di daerah selanjutnya adalah pengadaan barang dan jasa (PBJ), di mana ditemukan adanya indikasi adanya mark up, proyek fiktif, kickback, suap, pengaturan tender, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Akibatnya, ditemukan banyak proyek mangkrak dan kualitas proyek yang tidak sesuai spesifikasinya,” kata Dian.

Selain itu, ada persoalan manajemen ASN yang belum profesional, di antaranya ditemukan pergantian pejabat atau rotasi/mutasi pegawai tanpa melalui prosedur yang benar. Ada juga tingkat kedisiplinan pegawai masih rendah dengan tingkat kehadiran yang minim. Terkait kepatuhan, data KPK juga menunjukkan sebagian besar pejabat eksekutif dan legislatif yang ada di wilayah kabupaten/kota di Papua Barat Daya belum melaporkan LHKPN.

Keluhan terkait masih maraknya praktik penebangan liar di daerah, sulitnya proses perizinan sektor perikanan khususnya untuk nelayan kecil, kualitas jalan yang buruk, tidak dibayarkannya pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) oleh penambang, serta rendahnya kontribusi kekayaan sumber daya alam bagi penerimaan di daerah. Padahal, sumber daya alam menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan daerah di tengah rendahnya kapasitas fiskal daerah.

Dalam pandangan KPK, semestinya kehadiran Papua Barat Daya membawa misi yang sangat penting, yaitu untuk mendorong pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan yang masih di atas 10 persen, angka putus sekolah tinggi, dan lapangan kerja yang terbatas menjadi persoalan yang harus bisa diselesaikan dengan adanya daerah otonom baru (DOB).

Baca juga: Papua Barat Daya Disetujui, Indonesia Kini Punya 38 Provinsi

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Tampak salah satu lokasi tambang galian C yang diduga tidak berizin di Kota Sorong, Papua Barat Daya, 12 April 2023.

Dalam menyiapkan DOB, masih ditemukan sejumlah masalah. Berdasarkan laporan yang masuk ke KPK, masyarakat mengadukan adanya pengaturan penempatan pejabat pada perangkat DOB yang sarat dengan indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dian berpesan agar para pengelola daerah baru ini meninggalkan budaya lama. Menurut dia, praktik KKN akan mencederai tujuan awal dari keberadaan DOB. Jika menjadi sumber masalah baru, publik tidak akan percaya lagi dengan kebijakan pemerintah atas DOB.

”Sudah semestinya DOB ini dikelola dengan semangat yang baru. Kita Tinggalkan praktik-praktik lama yang tidak benar. Provinsi baru harus jadi harapan baru, untuk tanah Papua yang lebih baik. Kekayaan alam tanah Papua harus dimanfaatkan dengan bijak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Dian.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad berharap agar keberadaan DOB punya kontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat. ”Kami berkomitmen untuk melaksanakan agenda pembangunan di PBD (Papua Barat Daya). Semoga PBD bisa menjadi contoh bagi pemerintahan daerah yang lebih baik,” kata Musa’ad.