Kemampuan setiap gubernur dalam menangani pandemi Covid-19 di daerahnya harus menjadi rujukan rekomendasi kepemimpinan. Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat yang mumpuni.

Kasus Covid-19 yang meningkat beberapa hari terakhir mestinya membuat kepala daerah dan elite politik lebih konsentrasi optimalkan peran-peran mereka dalam menangani pandemi. Bukan sebaliknya, sibuk bermanuver politik.

Kondisi kesehatan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mulai membaik setelah terkonfirmasi positif Covid-19 pekan lalu.

Kendati hasil tes usapnya masih positif, Bupati Tegal Umi Azizah sudah diizinkan pulang. Umi akan melanjutkan proses isolasi mandiri di rumahnya hingga pekan depan. Tim dokter akan memantau kesehatannya setiap hari.

Hadirnya daerah pemekaran atau daerah otonom baru cenderung kurang produktif. Alih-alih menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat, daerah hasil pemekaran menjadi ladang subur tindak pidana korupsi.

Kasus Covid-19 berpotensi meningkat setelah peringatan hari raya Idul Fitri 2021. Semua kepala daerah diinstruksikan memantau parameter penanangan Covid-19 agar bisa cepat mengantisipasi saat jumlah kasus naik.

Mempersempit mobilitas warga mengurangi risiko terpapar Covid-19. Pembatasan terutama saat menjelang dan libur Lebaran, 12-17 Mei 2021.

Rencana pemerintah memberikan THR kepada menteri dan pimpinan tinggi lembaga dikritik oleh sebagian kalangan. Alokasi THR itu seyogianya dialokasikan ke pos-pos penanganan pandemi untuk kesejahteraan rakyat.

Tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kerap terbentur pada persoalan politik, administratif, serta tidak adanya etika pemerintahan. Untuk itu, penguatan peran gubernur dibutuhkan.

Biaya politik pada pilkada mencapai Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar. Gaji dan insentif kepala daerah selama lima tahun tidak sebanding dengan biaya tersebut.