Komnas HAM belum juga berhasil memeriksa pimpinan KPK terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Pemeriksaan terhadap pimpinan KPK baru bisa dilaksanakan pada Kamis (17/6/2021).

Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam, menyampaikan keterangan pers terkait jadwal kesepakatan pemanggilan Ketua KPK Firli Bahuri untuk klarifikasi polemik tes wawasan kebangsaan atau TWK.

Polemik penggunaan tes wawasan kebangsaan untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN masih berlanjut. Komnas HAM terus menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam tes yang menjadi dasar memberhentikan 51 pegawai KPK.

KPK masih melanjutkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Sampai saat ini KPK sudah menetapkan lima tersangka dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp 152,5 miliar tersebut.

Delapan guru besar menyampaikan masukannya kepada Komnas HAM terkait kisruh tes wawasan kebangsaan KPK pada Senin (14/6/2021).

LBH seluruh Indonesia mengharapkan KPK dapat diperkuat sehingga dapat menuntaskan korupsi di daerah. Oleh karena itu, KPK tidak boleh diperlemah melalui tes wawasan kebangsaan.

Ketua KPK Firli Bahuri kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Ia diduga melanggar kode etik karena memperoleh diskon saat menyewa helikopter untuk perjalanan pribadi.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dilaporkan sejumlah pegawai KPK ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran etik terkait perkara yang melibatkan penyidik KPK. Lili tidak merespons saat dikonfirmasi.

Nurul Ghufron mewakili KPK memberikan penjelasan kepada Ombudsman terkait dugaan malaadministrasi dalam penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan, alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

Kasus suap proyek pengadaan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Tropik Infeksi Universitas Airlangga, mengakibatkan negara mengalami kerugian Rp 14,13 miliar. Bekas Pejabat Kemenkes yang terlibat divonis dua tahun penjara.