Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
pencegahan korupsi
Bagikan
Lebih dari Separuh Anggota DPR Belum Lapor Harta Kekayaannya
Sebanyak 14.072 penyelenggara negara belum melaporkan harta kekayaannya. KPK tetap menerima LHKPN setelah batas akhir.
Politik & Hukum
·
Pengawasan Bansos Jadi Salah Satu Fokus Cegah Korupsi Saat Pilkada Mendatang
Pemantauan pelaksanaan anggaran hibah dan bansos jadi fokus pencegahan korupsi menjelang Pilkada 2024.
Politik & Hukum
·
KPK: Sistem Lelang Berbasis Elektronik Diakali Persekongkolan
Permintaan "fee" proyek antara 5 dan 15 persen lazim dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Politik & Hukum
·
Bebas Akses
Bawaslu Diharapkan Lebih Gesit Pantau Serangan Fajar
Sebagai langkah antisipasi terhadap serangan fajar, Bawaslu akan lakukan patroli pengawasan memasuki hari tenang pemilu.
Politik & Hukum
·
Bebas Akses
Perkuat Komitmen Antikorupsi, KPK Undang Capres-Cawapres
Penguatan antikorupsi merupakan kegiatan pencegahan korupsi oleh KPK melalui pendidikan antikorupsi.
Politik & Hukum
·
Iklan
Aturan LHKPN Diperkuat, KPK Bisa Umumkan Pelapor Tak Beri Surat Kuasa
KPK mengharmonisasi revisi peraturan KPK tentang LHKPN. Di aturan baru, KPK berwenang menetapkan jabatan wajib LHKPN.
Politik & Hukum
·
Cegah Korupsi, Pengawasan di Papua Perlu Diperkuat
Peningkatan pengawasan dan sinergi antarlembaga di Papua diharapkan bisa menekan tindakan penyelewengan kekuasaan yang berimbas pada celah praktik korupsi.
Nusantara
·
KPK Temukan Potensi Korupsi pada Industri Pariwisata
Potensi korupsi di industri pariwisata besar karena ada regulasi yang bisa disalahartikan dan dimanfaatkan menjadi suap.
Politik & Hukum
·
Pembentukan Unit Pengadaan Nasional Diusulkan Melalui RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik
Draf RUU Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik versi 23 Agustus 2023 menyebutkan ada unit penyelenggara pengadaan nasional yang dilaksanakan pemerintah pusat. Unit itu diharapkan jadi solusi cegah korupsi dalam tender.
Politik & Hukum
·
Transformasi Digital Perlu Ada di UU Pengadaan Barang dan Jasa Publik
DPR masih menunggu surat presiden terkait RUU Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik untuk kemudian dibahas. RUU tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi.
Politik & Hukum
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·