Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menegaskan tetap solid. Gagasan koalisi besar berpotensi sulit terwujud setelah Koalisi Indonesia Bersatu menyatakan sikap serupa. Terlebih, setiap parpol punya kepentingan berbeda.
Oleh
Tim Kompas
·5 menit baca
JAKARTA,KOMPAS - Setelah Koalisi Indonesia Bersatu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menyatakan tetap solid meski hingga kini belum bisa memutuskan pasangan bakal calon presiden-wakil presiden yang akan diusung di Pemilihan Presiden 2024. Sulitnya kedua koalisi mencapai titik temu terkait pasangan bakal capres-cawapres bisa menjadi gambaran jika kedua koalisi tersebut jadi melebur menjadi koalisi besar. Kepentingan setiap partai tidak mudah untuk disatukan.
Di tengah alotnya koalisi mencapai titik temu dan terus berembusnya gagasan pembentukan koalisi besar, sumber Kompas menyebutkan, Presiden Joko Widodo bertemu Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di sela rapat, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/4/2023). Setelah bertemu Prabowo, Presiden bertemu Menteri BUMN Erick Thohir yang pernah disebutnya sebagai salah satu figur potensial bakal calon wakil presiden (cawapres) dari bakal calon presiden (capres) PDI-P, Ganjar Pranowo.
Sehari sebelumnya, Presiden sempat bertemu Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan saat rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden pun sempat berbincang empat mata dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang juga pernah disebut Presiden sebagai salah satu figur potensial cawapres dari Ganjar.
Setelah bertemu Presiden, Prabowo Subianto menerima kunjungan silaturahmi Lebaran dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, di kediamannya, di Jakarta, Jumat sore.
Pertemuan tertutup berlangsung selama sekitar dua jam. Seusai pertemuan, Prabowo menyebut Muhaimin sebagai kawan sejati. Ia juga menegaskan koalisi Gerindra dengan PKB atau dinamakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, sangat solid. Terkait materi pertemuan, ia hanya menyebut keduanya bertukar pikiran dan perkembangan politik terbaru.
“Pokoknya kita benar-benar bersepakat untuk bekerja untuk Indonesia, untuk rakyat. Jadi kepentingan rakyat yang terbaik. Dan, kita tidak mau perbanyak lompat sini lompat sana,” kata Prabowo tanpa mengelaborasi kalimat terakhir yang disampaikannya.
Muhaimin mengatakan hal yang mirip. Menurutnya, pertemuan untuk memperbarui semangat kerja sama yang telah terjalin sejak Agustus 2022.
“Silaturahmi menghasilkan kebersamaan yang semakin solid, kekuatan koalisi yang semakin baik, dan semoga mengajak partai lain untuk bersama-sama dengan Gerindra dan PKB menyongsong Pemilu 2024,” tambahnya.
Ditanyakan terkait pasangan capres-cawapres yang akan diusung KKIR, Muhaimin meminta semua pihak bersabar. Yang jelas, menurut dia, pertemuan tidak membahas kabar yang beredar soal pasangan capres-cawapres, Prabowo-Airlangga Hartarto.
“Tidak masuk pembahasan,” ujarnya. Kabar Prabowo-Airlangga mencuat setelah sejumlah elite Gerindra dan Golkar menyatakan kedua partai intens berkomunikasi, dan terbuka kemungkinan Golkar bergabung dengan KKIR.
Selama ini, KKIR belum mencapai titik temu terkait capres-cawapres karena Gerindra dan PKB sama-sama telah memutuskan Prabowo dan Muhaimin, sebagai bakal capres dari setiap partai.
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang tiga ketua umum parpol di dalamnya bertemu pada Kamis (27/4), juga masih alot membahas soal capres-cawapres yang diusung, karena setiap parpol punya kepentingan masing-masing. Golkar telah memutuskan untuk mengusung Airlangga sebagai bakal capres, PPP mengusung Ganjar, sedangkan PAN menanti capres yang akan meminang Erick Thohir sebagai pasangannya, Kompas (28/4/2023).
Cawapres jadi rebutan
Meski setiap partai punya kepentingan masing-masing dan akibatnya kedua koalisi sulit untuk mencapai titik temu, Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno tetap yakin kepentingan itu bisa bertemu saat kedua koalisi melebur dan menjadi koalisi besar atau pernah disebut Zulkifli Hasan dengan nama Koalisi Kebangsaan.
"Tidak ada salahnya kita mencoba konsep kebangsaan ini. Semua masih terbuka untuk bisa berbicara," ucapnya.
Gagasan koalisi besar ini kembali diungkapkan oleh Zulkifli seusai pertemuan KIB, Kamis malam. Kelanjutan dari gagasan itu disebutnya menanti pertemuan lanjutan lima ketua umum parpol dalam KIB dan KKIR dengan Presiden. Untuk diketahui, gagasan koalisi besar pertama kali diungkapkan setelah pertemuan Presiden dengan ketua umum parpol di KIB dan KKIR, di kantor DPP PAN, awal April lalu.
Ketua Dewan Pakar PAN Drajad Wibowo, Jokowi sebagai Kepala Negara mempunyai peran besar menyatukan parpol dalam koalisi besar, guna keberlangsungan program-program pemerintahannya setelah ia tak lagi menjabat. Hanya saja diakuinya, tidak mudah menyatukan seluruh parpol. Jokowi merupakan kader PDI-P yang telah mengusung Ganjar sebagai capres, sehingga otomatis jika koalisi besar ingin dibentuk, posisi bakal cawapres akan menjadi rebutan.
Partai Golkar, menurut Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung, juga menanti pertemuan dengan Presiden untuk menindaklanjuti soal gagasan koalisi besar. Gagasan pembentukan koalisi besar dianggapnya baik untuk menjaga keberlanjutan program pemerintah.
"Partai Golkar memang sudah punya keputusan politik yang harus ditaati oleh kami, tetapi Golkar masih terbuka. Kami partai politik yang ingin sekali membangun silaturahmi kebangsaan dengan semua. Ide koalisi besar itu dari ketua umum kami Pak Airlangga. Jadi koalisi pemerintah yang sudah dibangun sejak awal itu akan lebih bagus," kata Ahmad.
Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman pun menyampaikan partainya masih terbuka dengan kemungkinan peleburan koalisi. Namun, jika koalisi besar terbentuk, Prabowo tetap harus jadi bakal capres. ”Kami terus berikhtiar ya, komunikasi terus dibangun dengan semua partai. Kalau bisa lebih besar koalisinya tentu lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, format kerja sama untuk Pilpres 2024 harus menempatkan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres yang diusung.
“Arah kerja sama parpol tidak ditentukan besar kecil, namun memastikan bagaimana dukungan rakyat lebih dari 50 persen, dan pemerintahan berjalan efektif. Untuk memastikan hal itu, komunikasi politik dijalankan intens dan bagi PDI-P platformnya jelas, yang menempatkan Ganjar sebagai capres. Dari situlah berbagai opsi terhadap capres akan ikut menentukan proses konsolidasi kerja sama parpol,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR melihat tidak mudah koalisi besar terbentuk. Utamanya karena setiap parpol punya kepentingan masing-masing untuk Pilpres 2024. Belum lagi, tidak mudah untuk menentukan figur yang menjadi cawapres jika koalisi besar terbentuk.
Meski demikian, pertemuan Jokowi dengan para ketua umum parpol nantinya bisa menjadi kunci. "Ketua umum partai ini kebanyakan anak buahnya semua sebagai menteri. Jadi lobi-lobi politik dengan Pak Jokowi akan mengarah kemana itu penting, apakah Pak Jokowi sepenuhnya ke Ganjar atau ke Pak Prabowo demi kelanjutan program pemerintahan Jokowi," tambahnya.
Mengacu survei capres oleh Poltracking pada 9-15 April 2023 atau sebelum penetapan Ganjar sebagai capres PDI-P pada 21 April lalu, Prabowo berada di peringkat teratas elektabilitas dengan elektabilitas 33 persen atau naik dibandingkan survei Februari lalu, 26,1 persen. Prabowo menggeser Ganjar ke posisi kedua dengan elektabilitas 31,1 persen atau turun dari 34,6 persen. Adapun Anies Baswedan di peringkat ketiga dengan elektabilitas 22,4 persen. Survei melibatkan 1.220 responden di 34 provinsi. (HAR/BOW/Z01/Z05/Z11)