Muncul Lagi Permintaan Pemekaran di Papua, Kali Ini Papua Utara

Permintaan pemekaran dari para bupati di wilayah adat Saireri atau Teluk Cenderawasih disampaikan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang pada 2 Desember 2022 mengunjungi Kabupaten Biak Numfor di Papua.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin turun dari mobil dan menyapa anak sekolah yang berdiri di depan SD YPK IV Sburia Biak Kota, Kecamatan Swapodibo, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (2/12/2022).

BIAK NUMFOR, KOMPAS — Para bupati di wilayah adat Saireri atau Teluk Cenderawasih meminta dukungan dalam memperjuangkan daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Utara. Aspirasi tersebut mereka sampaikan pada acara ramah tamah dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua yang berkunjung ke Kabupaten Biak Numfor, Papua.

Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua, Forkopimda Biak Numfor, para bupati atau yang mewakili sewilayah adat Saireri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda hadir pada acara yang digelar di Pantai Parai, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (2/12/2022).

”Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Tahun 2021 menetapkan bahwa Papua akan dimekarkan sesuai dengan wilayah adat, maka enam wilayah adat (di Papua) telah mendapat haknya. Maka kami, wilayah adat yang ketujuh, juga mengharapkan keadilan dari Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021,” kata Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap yang juga sebagai Ketua Asosiasi Bupati Wilayah Saireri atau Teluk Cenderawasih.

Baca juga: Wapres: Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Segera Diangkat

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat beramah tamah dengan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah Papua dan kabupaten sewilayah adat Saireri atau Teluk Cenderawasih di Pantai Parai, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (2/12/2022).

Selain meminta menjadi provinsi baru, Herry menuturkan, pihaknya juga meminta agar wilayah setempat menjadi lumbung ikan nasional. Hal ini ditunjang potensi ikan tuna dan kerapu di Kabupaten Biak Numfor, baramuli di Yapen, kepiting dan udang di Waropen, serta tuna dan kerapu di Supiori.

”Kalau kami mengekspor dan dapat dukungan untuk rute penerbangan direct ke Narita, Jepang, Tokyo, dengan kapasitas 600.000-800.000 ton per tahun, kami akan menghasilkan devisa untuk negara sebesar Rp 17,5 triliun per tahun. Maka, di hadapan Bapak Wakil Presiden dan Bapak Wakil Menteri (Dalam Negeri), kalaupun kami jadi provinsi, negara tidak pusing karena kami sudah hasilkan uang Rp 17,5 triliun buat negara,” kata Herry.

Baca juga: Pembangunan Papua Tak Hanya Bisa Andalkan Pemekaran

Terkait usulan yang disampaikan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menuturkan bahwa pemerintah telah memekarkan Papua sehingga ada tiga daerah otonomi baru (DOB) dan Papua Barat dengan satu DOB.

”UU 14 (Tahun 2022) untuk Papua Selatan, UU 15 untuk Papua Tengah, dan UU 16 untuk Papua Pegunungan. Ditambah tanggal 17 November 2022 kemarin satu pemekaran lagi bertambah di Provinsi Papua Barat, yakni Papua Barat Daya yang telah ditandatangani kemarin oleh Ibu Puan kemudian diteruskan ke Setneg untuk diberi penomoran,” katanya.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Para nelayan di perairan sekitar Pelabuhan IV, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (2/12/2022).

John mengatakan bahwa diharapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sedang dipersiapkan dapat dipercepat sehingga empat DOB di Papua dan Papua Barat dimaksud dapat mengikuti pemilihan umum serentak pada 2024. Pelantikan penjabat (Pj) gubernur baru dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri pada 11 November 2022 sehingga Pj gubernur dan Pj sekda belum satu bulan melaksanakan tugas di tiga DOB yang baru.

”(Oleh) karena itu, suksesnya pemekaran di Papua Utara ataupun Papua-Papua yang lain akan ditentukan oleh suksesnya penyelenggaraan pemerintahan di tiga DOB yang baru di Papua ataupun satu DOB di Papua Barat,” kata John Wempi.

Baca juga: Pemekaran Papua dan Papua Barat Picu Desakan dari Daerah Lain

Ia pun menanggapi pertanyaan salah satu bupati yang menanyakan ada apa dengan Kemendagri dan DPR sehingga belum terbentuk Papua Utara. ”Saya mau sampaikan pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati saya bahwa sebenarnya tidak apa-apa. (Hal) yang mau saya sampaikan adalah belum kompaknya para pemimpin-pemimpin yang ada di Saireri sehingga kemarin tidak lebih cepat proses berjalan,” katanya.

Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut, John Wempi menyampaikan agar hal yang disampaikan para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan para bupati dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat di Saireri. ”Kemarin aspirasi yang sama disampaikan oleh saudara-saudara kita di wilayah adat Bomberai. Mereka juga ingin memekarkan provinsi sendiri, seperti disampaikan Bupati Biak tadi,” ujarnya.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Panorama wilayah di Biak Numfor dilihat dari pesawat kepresidenan Boeing TNI Angkatan Udara yang membawa Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wury Ma'ruf Amin serta rombongan selepas bertolak dari Pangkalan TNI AU Manuhua, Biak, Papua, Jumat (2/12/2022).

Pada acara itu, Wapres Ma’ruf Amin menuturkan bahwa aspirasi yang disampaikan di Biak Numfor tersebut akan dicatat.

”Jawaban tentang pemekaran saya kira Pak Wakil Menteri (Dalam Negeri) sudah (menyampaikan). Jadi, ada dua adat, yang satu adat Saireri dan Bomberai, katanya belum juga aspirasinya (terpenuhi) untuk menjadi provinsi tersendiri. Kita catat. Mudah-mudahan ada juga nanti DOB baru lagi,” katanya.

Saya berharap provinsi-provinsi baru kompetitif untuk mempercepat pelayanan dan pembangunan dengan tetap mengutamakan masyarakat asli Papua. (Wapres Amin)

Wapres Amin pun menuturkan bahwa dirinya terkesan dengan semangat optimisme dari berbagai segmen sosial dalam mewujudkan Papua yang sejahtera, aman, dan damai. Dia pun menekankan kembali bahwa pemekaran Papua, dengan adanya empat DOB merupakan game changer dalam percepatan pembangunan Papua. ”Saya berharap provinsi-provinsi baru kompetitif untuk mempercepat pelayanan dan pembangunan dengan tetap mengutamakan masyarakat asli Papua,” ujar Wapres Amin.