Lima Pesan Presiden untuk Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo mengingatkan, Pemilu 2024 digelar di tengah kondisi ekonomi global yang tak pasti. KPU harus efisien dan efektif menggunakan anggarannya. Selain itu, ada setidaknya empat pesan lain dari Presiden.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Presiden Joko Widodo (ketiga dari kiri) didampingi oleh Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hadir dalam acara Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2024, di Jakarta, Jumat (2/12/2022).

> Presiden Joko Widodo mengingatkan agar stabilitas politik betul-betul dijaga.

> Pemilu 2024 diselenggarakan dalam kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian, maka KPU harus bekerja efisien.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

> KPU melihat kehadiran Presiden di rakornas KPU menunjukkan Pemilu 2024 akan diselenggarakan tepat waktu.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyebut menyelenggarakan pemilu serentak 2024 bukanlah pekerjaan mudah. Pemilu diselenggarakan saat kondisi ekonomi global diliputi ketidakpastian. Meski demikian, Presiden tetap meminta lima hal agar proses pemilu berkualitas dan hasilnya absah.

Pesan itu disampaikan oleh Presiden saat menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2024, di Jakarta, Jumat (2/12/2022). Rapat dihadiri oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu, hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.

Presiden menyampaikan, Pemilu 2024 adalah momentum politik yang sangat penting. Sebab, baru pertama kali dalam sejarah, Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak pada tahun yang sama. Pesta demokrasi itu meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD, dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah serentak nasional. Hal itu dinilai bukan pekerjaan mudah.

Pemilu serentak 2024 tercatat melibatkan pemilih mencapai 189 juta orang. Mereka akan memilih dalam waktu yang singkat, sekitar enam jam, yaitu mulai pukul 07.00 pada saat tempat pemungutan suara (TPS) dibuka sampai pukul 13.00.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada penyelenggara pemilu dalam acara Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2024, di Jakarta, Jumat (2/12/2022).

”Mengelola ini tidak gampang dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas dan kondisi geografis yang sangat beragam. Bayangkan, kita harus pergi ke 17.000 pulau. Ada yang naik perahu, kapal, harus didukung untuk distribusi logistik oleh TNI/Polri karena memang medannya tidak mudah,” katanya.

Presiden menyadari kesulitan teknis lapangan yang akan dialami penyelenggara pemilu karena memang infrastrukturnya belum sempurna. Ada infrastruktur jalan yang sudah mulus, tetapi juga banyak yang masih becek. Fakta kondisi geografis yang beragam itu harus dihadapi, terutama untuk kepentingan distribusi logistik pemilu. Fakta itu linier dengan yang ditemuinya saat berkunjung ke wilayah-wilayah pelosok negeri.

”Saya percaya dengan pengalaman yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, penyelenggara pemilu memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk mempersiapkan Pemilu 2024 jauh lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya,” ucapnya.

Waktu yang masih tersisa, lanjutnya, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu. Penyelenggara diminta memperbaiki kekurangan, kendala, dan kelemahan yang masih ada. Penyelenggara pemilu juga diminta untuk membangun inovasi agar pemilu semakin berkualitas, baik proses dan hasilnya, mendapat dukungan luas dari masyarakat. Hasil pemilu harus berlegitimasi.

Baca juga : Tok! Pemilu Serentak Digelar 14 Februari 2024

DOKUMENTASI KPU RIAU

Tim verifikasi faktual Provinsi Riau menghadapi kendala jalan rusak saat melakukan tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024. Foto diambil pada akhir Oktober 2022.

Lima pesan

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memberikan lima pesan kepada seluruh jajaran KPU. Pertama, KPU diminta memastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknis dan koridor hukum yang jelas. Hal itu dinilai penting untuk mengantisipasi persoalan yang muncul ke depan.

Kedua, Presiden mengingatkan agar hal-hal teknis itu tidak menjadi politis. Penyelenggara pemilu diimbau untuk berhati-hati dalam memastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik. Hal-hal teknis itu harus direncanakan dan dilakukan secara detail dan cermat, baik jumlah maupun ketepatan waktunya. Jangan sampai ketidaksiapan itu menyebabkan keributan-keributan kecil di lapangan. Tak kalah penting, bagaimana melakukan efisiensi dan transparansi sehingga prosesnya terbuka bagi publik.

Ketiga, Presiden menekankan agar kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk penyelenggaraan pemilu di semua tingkatan ditingkatkan. Semua harus dibekali pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan lain agar bisa bertugas dengan baik. Seluruh jajaran KPU harus menyadari pentingnya tugas mereka untuk membawa pesta demokrasi pada momentum berharga. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu mutlak berkomitmen, berintegritas, serta menunjukkan dedikasi dan kemampuannya.

Keempat, pemilu serentak 2024 diselenggarakan dalam kondisi ekonomi global yang diliputi ketidakpastian. Semua pihak diminta memiliki perasaan yang sama bahwa sekarang sedang berada pada posisi abnormal. Pandemi Covid-19 yang diperparah dengan perang Ukraina memunculkan ketegangan geopolitik berikut dampaknya pada persoalan baru dalam krisis pangan, krisis finansial, dan krisis biaya hidup di semua negara. Meskipun demikian, menurut dia, situasi di Indonesia saat ini masih cukup baik karena perekonomian masih tumbuh sebesar 5,72 persen.

Baca juga : Presiden: Jaga Situasi Politik Tetap Adem

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (22/3/2022).

”Stabilitas politik harus betul-betul dijaga. Saya titip pesan, dari sisi ekonomi, Pemilu 2024 diselenggarakan dalam kondisi ekonomi global yang penuh dengan kesuraman, kesulitan, dan ketidakpastian. KPU harus bekerja dengan efisien, memanfaatkan anggaran dengan cermat, dan mengatur skala prioritas,” ujarnya.

Terakhir, Presiden berpesan agar KPU memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan pemilu dan masyarakat. Sejak awal, peserta pemilu harus ditekankan untuk menerapkan pemilu yang damai, jujur, dan berintegritas. Peserta pemilu harus mampu menolak tindakan-tindakan tak terpuji yang mencederai demokrasi. Penyebaran fitnah, ujaran kebencian, dan politik uang harus dilarang. Semua pihak berkontribusi untuk mewujudkan pemilu dan demokrasi yang sehat. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide gagasan, bukan politik adu domba.

Konsolidasi nasional

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari menyampaikan, pada 1-3 Desember 2022 ini, KPU menyelenggarakan acara rapat koordinasi konsolidasi nasional KPU. Rapat koordinasi ini diikuti oleh 6.341 anggota KPU di tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. Selain itu, ada pula jajaran Sekretariat Jenderal KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Bersamaan dengan itu, KPU tengah menyelenggarakan sejumlah kegiatan tahapan pemilu, di antaranya verifikasi partai politik, persiapan pemutakhiran daftar pemilih, penataan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, pembentukan badan ad hoc panitia pemilihan di tingkat kecamatan, serta penyerahan dukungan bagi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Baca juga : Adu Jaringan dan Relevansi Isu Lokal untuk Jadi Senator

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari melaporkan penyelenggaraan tahapan pemilu kepada Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2024, di Jakarta, Jumat (2/12/2022).

”Baru kali ini presiden hadir di tengah-tengah acara KPU. Dapat kami katakan kehadiran Bapak Presiden adalah bentuk dukungan dari pemerintah kepada KPU dan menunjukkan bahwa pemilu akan diselenggarakan secara tepat waktu dalam regularitas lima tahunan,” kata Hasyim.

Ia menjelaskan, rangkaian acara konsolidasi nasional itu untuk meningkatkan pelayanan Pemilu 2024. KPU mengangkat tema pelayanan Pemilu 2024 karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karakter lembaga KPU adalah lembaga layanan untuk melayani dua pihak. Pertama, melayani pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Kedua, melayani peserta pemilu, baik partai politik, perseorangan, DPD, pasangan capres dan cawapres, maupun gubernur, bupati, dan wali kota, dalam kompetisi yang adil.

”Pertama kali di tahun yang sama akan digelar pemungutan suara untuk pemilu presiden; anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten/kota; dan juga pemilihan kepala daerah. Tentu beban kerja yang kami hadapi berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya,” katanya.