Munculnya Nama Puan Maharani di Hasil Rakernas PAN Picu Spekulasi

Name: Munculnya Nama Puan Maharani di Hasil Rakernas PAN Picu Spekulasi
Uploaded: 2022-08-28T22:45:15Z
Duration: 20 min 32 s
Description: DPP PAN mengklaim kemunculan nama Puan Maharani sebagai salah satu calon pemimpin nasional hasil Rakernas PAN, berangkat dari usulan sejumlah daerah. Namun, klaim ini diragukan.

DPP PAN mengklaim kemunculan nama Puan Maharani sebagai salah satu calon pemimpin nasional hasil Rakernas PAN, berangkat dari usulan sejumlah daerah. Namun, klaim ini diragukan.

Oleh

KURNIA YUNITA RAHAYU

· 5 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Nama Puan Maharani tak pernah terdengar diusulkan dalam rapat kerja pengurus daerah Partai Amanat Nasional atau PAN. Tak pelak, kemunculan nama Ketua DPP PDI-P itu di antara sembilan calon pemimpin nasional yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional PAN, menuai spekulasi. Di antaranya, PAN mencoba menjaga relasi dengan PDI-P atau ada kesepakatan di balik layar antara kedua partai.

Sebelum sembilan calon pemimpin nasional yang diusulkan PAN diumumkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN, Sabtu (27/8/2022), Kompas (28/8/2022), pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN diminta mengusulkan delapan sosok. Figur dimaksud berasal dari penjaringan di 514 kabupaten/kota. Namun, dalam berbagai rapat kerja daerah (rakerda) dan rapat kerja wilayah (rakerwil), nama Puan tak pernah terdengar.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Ketua DPW PAN Yogyakarta Suharwanta mengatakan, Minggu (28/8), dalam rakernas, usulan calon pemimpin nasional dari daerah lain tidak dapat diketahui, karena tak dibacakan satu per satu. Usulan dari setiap daerah hanya diserahkan secara tertulis ke DPP PAN. Yang jelas, untuk usulan dari Yogyakarta, tidak ada nama Puan.

Ketua DPW PAN Jawa Timur Ahmad Rizki Sadig juga menyampaikan tak ada nama Puan di antara delapan nama yang diusulkan dari Jatim.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengklaim, nama Puan diusulkan oleh beberapa DPW, seperti Jawa Tengah dan Papua. Adapun Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menyebut usulan Puan dari DPW DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPW PAN Jateng Ahsin Makruf mengatakan, dalam rakerda di 35 kabupaten/kota di Jateng, nama Puan memang sempat muncul, tetapi tak dominan dibandingkan figur lainnya. Ia pun mengaku lupa saat ditanya apakah Puan termasuk yang diputuskan di Rakerwil PAN Jateng lalu diajukan ke rakernas.

“Saya lupa, ya, ada atau tidak,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menengarai kemunculan Puan lebih sebagai upaya PAN menjaga hubungan dengan PDI-P. Pasalnya, meski elektabilitas Puan rendah berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, banyak elite PDI-P mendorong agar putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu, menjadi capres 2024. Ditambah lagi, Puan memiliki akses yang kuat di partai pemenang Pemilu 2019 tersebut.

Namun, di sisi lain, PAN menyadari tingginya tingkat elektabilitas Ganjar Pranowo, kader PDI-P yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah. “Kalau PAN hanya mengumumkan Ganjar, sangat berpotensi terjadi gejolak antara PAN dan PDI-P. Sama halnya ketika Nasdem mengumumkan Ganjar sebagai satu dari tiga bakal capres-nya,” tambah Adi.

Mengacu hasil survei Litbang Kompas pada Juni 2022, elektabilitas Ganjar mencapai 22 persen atau menduduki posisi kedua setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (25,3 persen). Posisi selanjutnya diisi Anies Baswedan (12,6 persen). Sementara itu, Puan tak muncul dalam jajaran 10 besar capres pilihan publik.

Selain itu, lanjut Adi, bisa juga munculnya nama Puan karena ada kesepakatan politik tertentu di antara kedua partai, sehingga PAN tidak peduli jika kemunculan nama Puan tak mewakili aspirasi publik.

Namun, Viva membantah dugaan adanya kesepakatan tertentu dengan parpol lain dalam menentukan nama bakal calon pemimpin nasional itu. Bahkan, untuk Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa, dua nama calon pemimpin nasional lain yang diusulkan di Rakernas PAN, PAN tidak memberitahukannya terlebih dahulu. Seperti diketahui, PAN tergabung bersama Golkar dan PPP dalam Koalisi Indonesia Bersatu.

Viva kembali menegaskan sembilan nama calon pemimpin nasional dari PAN merupakan aspirasi dari rakerda yang dibawa ke rakerwil lalu diteruskan ke rakernas.

“Di forum Rakernas III PAN, ketua umum hanya membacakan hasil seluruh keputusan rakerda dan rakerwil. Untuk selanjutnya akan diputuskan di rapat pimpinan nasional (rapimnas) PAN yang waktunya ditentukan kemudian,” katanya.

Forum itu juga menegaskan kembali hasil Rakernas I PAN 2020, tentang kewenangan Ketua Umum PAN untuk menetapkan pasangan capres/cawapres dan mengambil langkah strategis dalam memperkuat visi, platform, dan kepentingan partai.

Selain itu, Viva menampik anggapan bahwa penjaringan para calon pemimpin nasional itu tidak mewakili aspirasi publik, karena tak sejalan dengan pandangan masyarakat yang terekam dalam berbagai hasil survei. “Itu, kan, hasil lembaga survei. Ini, kan, PAN,” kata Viva sambil berkelakar.

Menurutnya, hasil survei hanya sebagai alat ukur kuantitatif untuk menunjukkan data. Meski hal itu penting sebagai salah satu pertimbangan, tapi juga ada faktor lain. Misal soal kaderisasi partai, efek ekor jas, dan lain-lain.

"Beberapa kali pilkada, misalnya, ada yang sesuai dan cocok dengan aspirasi publik yang diukur dari hasil survei. Banyak juga yang tidak sesuai atau tidak cocok," tambahnya.

Adapun politisi PDI-P Andreas Pareira mengatakan keputusan PAN menominasikan Ganjar dan Puan merupakan hak PAN. PDI-P menghormati keputusan yang telah diambil sekaligus mengapresiasinya.

" Kini, proses pencalonan masih dalam tahap penjajakan dan soal nominasi-nominasi tentu masih merupakan tahap yang sangat awal, dan tentu masih membutuhkan dialog dan pembicaraan antar pimpinan parpol untuk mencapai titik temu kerja sama sekaligus capres yang diusung bersama menuju Pilpres 2024," tambahnya.

Temui lagi sukarelawan

Sementara itu, Presiden Joko Widodo kembali menemui kelompok sukarelawan pendukungnya di Pilpres 2014 dan 2019. Kali ini, Presiden menghadiri acara Musyawarah Rakyat (Musra) Jawa Barat yang diikuti 17 kelompok sukarelawan, di Bandung, Minggu.

”Musra adalah instrumen berdemokrasi dan kita harapkan Musra bisa memunculkan pemimpin-pemimpin yang dicintai rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau dekat dengan rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau turun ke bawah, tidak hanya duduk enak di Istana. Setuju? Musra adalah forumnya akar rumput. Musra adalah forumnya rakyat untuk ikut bersuara,” ujar Presiden Jokowi.

Selain di Jawa Barat, Musra akan digelar di 33 provinsi lain hingga 11 Maret 2023. Nama bakal capres yang terpilih nantinya dalam Musra, akan diserahkan pada Jokowi.

Dalam sepekan terakhir, Presiden terlihat kian intens bertemu kelompok sukarelawan pendukungnya. Pada Jumat (26/8), Presiden bahkan sampai dua kali menemui kelompok sukarelawan, salah satunya di Istana Kepresidenan Jakarta.

KOMPAS
Presiden Joko Widodo bertemu sukarelawan pendukung Jokowi, Jumat (29/7/2022). Jokowi mengimbau para sukarelawan fokus membantu pemerintah memulihkan ekonomi.

Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Haryadi menilai Presiden sebagai sentrum kekuasaan membutuhkan dukungan riil maupun simbolik, seperti dari kelompok sukarelawan.

"Namun, ketika tidak ada lagi kebutuhan elektoral untuk Pak Jokowi pada 2024, untuk kepentingan politik apa sampai belakangan relawan dimobilisasi kembali? Hanya Pak Jokowi yang paham,” ujarnya.

Editor:

ANTONIUS PONCO ANGGORO

puan maharani pdip pan ganjar pranowo rumah pemilu rakernas pan utama berita pemilu 2024 aktual pilpres 2024 politik-utama utama-politik rakernas iii pan 2022 calon pemimpin nasional pan rumah pemilu 2024