Besok, Tanah dan Air dari 34 Provinsi Disatukan di Titik Nol IKN Nusantara
Presiden Joko Widodo bertolak ke Kaltim pada Minggu siang. Besok, Kepala Negara diagendakan menuju titik nol kilometer IKN Nusantara. Akan ada ritual adat penyatuan 34 tanah dan air ke Kendi Nusantara. Apa maknanya?
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·4 menit baca
YOGYAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta rombongan terbatas pada Minggu (13/3/2022) bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sutjipto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menuju Kalimantan Timur. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa rombongan lepas landas sekitar pukul 13.00.
”Besok, jika tidak aral melintang, saya akan menuju kawasan titik nol kilometer Ibu Kota Negara Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan bermalam di lokasi itu,” kata Presiden Jokowi melalui akun Instagram resminya, Minggu (13/3/2022).
Besok, jika tidak aral melintang, saya akan menuju kawasan titik nol kilometer Ibu Kota Negara Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan bermalam di lokasi itu.
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menginformasikan bahwa setibanya di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Presiden Jokowi akan langsung menuju hotel tempatnya bermalam.
Pada Senin (14/3/2022), Presiden Jokowi diagendakan menuju kawasan titik nol kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kepala Negara akan melakukan serangkaian agenda kerja dan bermalam di lokasi tersebut.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Kaltim, antara lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Investasi dan Kepala Badan Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Berikutnya adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Tanah dan air
Sebelumnya, melalui keterangan tertulis, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuturkan, para gubernur akan berkumpul di IKN, Senin. ”Dari Bengkulu, dari Papua Barat, dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera Barat, Aceh, semua berkumpul di sana,” kata Mahfud saat memberikan sambutan pada acara Ramah Tamah Gubernur dan Forkopimda Provinsi Bengkulu, di Balai Semarak, sekaligus menjadi saksi penyerahan tanah dan air oleh Ketua Badan Masyarakat Adat Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu, Sabtu (12/3/2022).
Tanah dan air yang diserahkan ke Gubernur Lampung bersama dengan tanah dan air yang nantinya akan dibawa gubernur lainnya ke IKN akan digunakan dalam ritual adat. Tanah dan air akan dituangkan ke dalam Kendi Nusantara, yakni wadah besar terbuat dari tembaga. Provinsi Bengkulu membawa tanah yang diambil dari tanah Balai Raya Semarak Bengkulu. Adapun air diambil dari sumur tua di pengasingan Bung Karno serta air dari Danau Dendam Tak Sudah.
Mahfud menuturkan, dua kilogram tanah dan satu liter air yang dibawa masing-masing gubernur dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Kendi Nusantara sudah mewakili seluruh suku dan agama di masing-masing provinsi. ”Inilah tanah, air kita. Indonesia, Tanah Air. Maka kita harus jaga Tanah Air kita. Simbolik apa yang muncul dari itu? Keberagaman,” katanya.
Mahfud menuturkan, tanah dan air yang akan dibawa oleh para gubernur ke calon Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tersebut melambangkan kebersatuan. Dia pun mengajak masyarakat untuk menjaga Tanah Air Indonesia karena terdapat keberagaman di dalamnya.
Menurut Mahfud, dalam beberapa puluh tahun mendatang hal ini akan menjadi cerita sangat menarik. ”Tidak usah 100 tahun lah, mungkin 30 tahun itu menjadi cerita yang sangat menarik. Bagaimana kita berupacara melalui adat kenegaraan dan keagamaan, digabung di situ, untuk masuk ke ibu kota baru,” katanya.
Pembiayaan IKN
Di tengah pemindahan IKN yang terus berproses, problem muncul dari aspek pembiayaan IKN. Ini terutama mundurnya investor Softbank dari proyek IKN Nusantara. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpandangan ada dua konsekuensi terkait mundurnya Softbank tersebut. Pertama, apabila pemerintah ingin mengejar pembangunan IKN tepat waktu, investasi awal IKN sebanyak 80-90 persen harus diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kedua, pemerintah perlu mencari pengganti Softbank.Menurut Bhima, mencari investor sekelas Softbank bukanlah hal mudah apalagi proses pembangunan IKN segera dimulai. Butuh proses uji kelayakan, pembacaan situasi ekonomi, dan hitung-hitungan manfaat sosial politik bagi investor.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menuturkan bahwa Softbank awalnya digadang-gadang sebagai salah satu sumber pembiayaan IKN. Ketika Softbank mundur, maka pemerintah mesti mencari sumber yang lain. ”Kalau tidak mendapatkan sumber lain di luar APBN, berarti dengan APBN. Jadi, pasti membebani APBN,” katanya.
Padahal, waktu yang mesti dikejar untuk pembangunan—setidaknya tahap pembangunan yang ditargetkan selesai di 2024—tinggal dua tahun lagi. Pada saat sama, arah kebijakan fiskal sangat ketat karena defisit APBN di tahun 2022 dan 2023 rencananya dipersempit karena sebelumnya sangat lebar untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid-19.
”Dan, tambahan lagi, pada tahun 2022 ini ada konflik geopolitik Ukraina-Rusia yang dampaknya bisa sangat meluas sampai ke dalam negeri yang, sepertinya membutuhkan intervensi fiskal yang lebih besar. Sangat mungkin ada intervensi dengan pendanaan dari APBN yang lebih besar,” kata Faisal.
Menurut Faisal, kondisi ini merupakan hal serius yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah dan dicarikan jalan keluarnya. ”(Hal ini) karena pemerintah sudah menetapkan bahwa IKN terus dikejar pembangunannya, paling tidak sampai 2024,” katanya.