Menanti yang Lebih Terang dari Pemindahan Ibu Kota Negara

Berbagai isu yang membelit proyek akbar ibu kota negara baru semestinya bisa disampaikan dengan terang benderang. Keterbukaan jadi kunci dukungan publik untuk suksesnya pemindahan ibu kota.

kompas/SUCIPTO

Suasana di titik nol IKN Nusantara di kawasan PT ITCI Hutani Manunggal, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (16/2/2022).

Megaproyek pembangunan ibu kota negara atau IKN di Kalimantan Timur sudah semestinya mendapat dukungan semua lapisan masyarakat. Namun, untuk mendapatkan dukungan itu, komunikasi yang tepat dan keterbukaan menjadi kunci.

Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN memberi harapan baru. Pasalnya, keduanya adalah sosok yang cukup komunikatif. Bambang pernah menjadi Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, berkiprah di Kementerian Perhubungan di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB). Dalam perjalanan kariernya itu, Bambang relatif biasa berhubungan dengan media massa.

Seusai pelantikan, Bambang bahkan meminta maaf secara khusus kepada wartawan karena belum merespons banyak pertanyaan. ”Mohon maaf kalau belum bisa responsif. Sampai kemarin kami masih terikat sebagai staf ADB yang berkedudukan di Manila. Baru awal minggu ini tiba di Tanah Air dan perlu waktu untuk mempelajari dokuman dan di saat bersamaan kami harus bangun institusi, yang sekarang baru (terdiri atas) dua orang,” tuturnya.

Dhony yang berkarier di Grup Sinar Mas sejak 1989 pernah bertugas sebagai kepala biro public relation, juru bicara Bumi Serpong Damai, dan Corporate Communication APP Sinar Mas.

Sejauh ini, beragam isu terus mewarnai persiapan pemindahan ataupun pembangunan. Namun, semua isu tersebut tak pernah dijawab tuntas oleh pemerintah.

Baca juga: Harapan Besar di Pundak Bambang-Dhony

FOTO: LUKAS - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur, Selasa ( 24/8/2021).

Status lahan IKN, kepemilikan, dan kondisi terakhir akhirnya membawa beragam tudingan. Salah satunya seperti yang dikeluarkan dalam laporan Walhi-Jatam, ”Ibu Kota Negara untuk Siapa?”, bahwa terdapat 94 lubang bekas tambang milik lima perusahaan. Seperti apa penanganan lahan bekas tambang ini dan bagaimana pertanggungjawaban perusahaan, sampai saat ini belum jelas penanganannya.

Sementara hingga saat ini di lahan IKN terdapat kegiatan usaha yang dilakukan PT Inhutani I Batuampar-Mentawir, PT ITCI Hutani Manunggal, PT ITCI Kartika Utama, dan PT Balikpapan Wana Lestari. Selain itu, masih ada perizinan penggunaan kawasan hutan (PPKH) yang dipegang setidaknya delapan perusahaan, yaitu PT Pasir Prima Coal Indonesia, PT Semoi Prima Lestari, PT Beringin Jaya Abadi, PT Rinjani Kartanegara, PT Bukit Raya Coal Mining, PT Multi Harapan Utama, dan PT Singlurus Pratama, PT Arsari Batu Karya, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Padahal, Presiden Jokowi menyebutkan komitmen pemerintah untuk memastikan setidaknya 70 persen area IKN menjadi lahan hijau. Rehabilitasi hutan sekitar IKN juga menjadi prioritas, seperti disampaikan saat meresmikan Nasdem Tower, pada 22 Februari.

Pemerintah saat ini juga sedang membangun pusat persemaian atau nursery yang disiapkan di IKN Nusantara. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, persemaian modern ini seluas 120 hektar di kawasan hutan produksi Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim.

Di persemaian ini akan dihasilkan 15 juta bibit per tahun untuk merehabilitasi hutan dan mempercantik kawasan IKN. Karena itu, bibit yang disiapkan meliputi tanaman hutan, tanaman buah-buahan, dan tanaman estetika seperti tabebuya dan jacaranda.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam diskusi yang diselenggarakan RRI pada 23 Februari menjelaskan, revitalisasi hutan akan dilakukan terlebih dahulu, termasuk Bukit Soeharto yang disebutnya saat ini sudah bukan hutan.

KOMPAS

Lubang bekas tambang tampak ada di dalam wilayah hutan konservasi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Jumat (23/11/2018).

Wilayah tutupan hutan Bukit Soeharto disebutkan tinggal 42 persen. Karena itu, menurut Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudi Prawiradinata, Bukit Soeharto yang awalnya di luar kawasan IKN kemudian dimasukkan. Di dalam area Bukit Soeharto ini, kata Rudi, ada tambang, perkebunan kelapa sawit, dan semuanya itu akan dikembalikan menjadi hutan.

Selain permasalahan lahan, ketersediaan air juga belum dijelaskan secara gamblang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang membangun bendungan Sepaku Semoi sebagai air baku di IKN Nusantara. Namun, pemilik Arsari Group, Hasyim Djojohadikusumo, menjelaskan, sejak 2015, perusahaan yang dipimpinnya mempunyai proyek air bersih untuk menyuplai ke sejumlah kota di Kaltim seperti Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, dan Penajam Paser Utara. Pada 2016, Arsari bekerja sama dengan perusahaan asal Belanda, de Venbosch, untuk membuat studi kelayakan.

Hasyim mengatakan, proyek ini ada sejak sebelum IKN diumumkan. Kendati demikian, proyek air bersih ini siap berkontribusi bila diperlukan untuk menyuplai IKN.

”Proyek (penyediaan air untuk IKN) belum mulai karena belum ada kontrak. Saya masih menunggu petunjuk pemerintah untuk nego offtake agreement (kesepakatan terkait jual beli),” tutur Hasyim kepada wartawan dalam keterangan pers daring awal Februari.

Pentingnya sosialisasi

Presiden Joko Widodo sesungguhnya menekankan pentingnya sosialisasi mengenai IKN ini. Dalam rapat terbatas 10 Maret 2022, Presiden mengingatkan secara khusus terkait dengan latar belakang pemindahan ibu kota. Hal itu antara lain keinginan mendorong pemerataan produk domestik bruto (PDB), mengatasi ketimpangan Jawa-luar Jawa, dan memperbaiki kepadatan populasi penduduk Jawa. Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa menangani Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota juga dinilai perlu disampaikan kepada masyarakat.

Masyarakat pun menunggu keterbukaan persiapan dan pembangunan IKN yang lebih lengkap dari pemerintah.

Pengajar ilmu komunikasi Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengakui, komunikasi yang sudah ada selama ini tidak menjelaskan seperti apa konsep IKN secara rinci, lengkap, dan tepat. ”Pesan komunikasi pemerintah enggak pernah full. Nanti, 2045, ibu kota baru akan seperti apa?” ujarnya.

Ide Presiden untuk berkemah di IKN awal pekan depan, misalnya, dinilai tak bermanfaat dalam komunikasi mengenai IKN. Hendri meminta pemerintah, termasuk Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, lebih berani untuk transparan. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan gambaran yang tepat tentang IKN.

”Apakah gambaran yang tepat ini bisa disampaikan melalui camping? Kan tidak,” katanya.

KOMPAS/MELATI MEWANGI

Hendri Satrio, Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina

Sementara itu, Direktur Digital Media & Communication Research Center Universitas Gadjah Mada, Muhamad Sulhan, menilai, pelantikan pasangan Bambang-Dhony sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN dinilai tepat. Keduanya berlatar teknokrat sehingga tidak memiliki dimensi politik. Mata rantai kecurigaan terhadap hadirnya kepentingan politis yang sempat berkembang bisa diputus.

Integritas keilmuan di bidang city building atau pembangunan kota yang dimiliki Bambang-Dhony juga menjadi suatu keuntungan.

”Pembangunan IKN sejak awal dijadikan sarana inkubasi banyak hal. Tidak hanya membangun tata letak, fisik juga harus merangkumkan begitu banyak aspek, seperti kemampuan masyarakat yang digital oriented. Proses semua ini tidak bisa sekaligus. Konteks menyiapkan itu, ada strategi komunikasi yang harus dibangun,” ujar Sulhan.

Kendati demikian, dalam proses komunikasi, Sulhan menilai, publik sempat mengalami shocking atau keterkejutan ketika melihat perkembangan IKN yang begitu cepat. ”Proses komunikasi terkait IKN, publik cukup shocking, sangat shocking, baik penduduk Jakarta maupun seluruh entitas kepentingan di Jakarta ataupun luar Jakarta. Masyarakat belum bisa berlari secepat kinerja Presiden. Jadi, shocking semacam balon yang terus membesar bisa meledak seketika,” ujar Sulhan.

Menurut Sulhan, tidak ada satu pun pihak yang menduga Presiden bakal melakukan langkah yang sangat progresif terkait IKN. ”Banyak pihak merasa enggak mungkin, terlalu besar biayanya. Begitu dieksekusi, semua terkaget-kaget ketika kemudian DPR mengetuk sah sebagai peraturan negara. Setelah kaget semua jadi panik karena begitu banyak kepentingan yang tadinya aman, comfort akan terurai,” tambahnya.

Baca juga: Presiden: Selesaikan Aturan Turunan UU IKN Segera

KOMPAS/SUCIPTO

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi calon ibu kota di Bukit Sudharmono, Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

Di tengah kebingungan masyarakat ini, pemerintah merasa terlalu banyak daftar isu yang beredar sehingga public shocking tidak pernah mengalami resonansi dan tidak pernah turun karena selalu terjadi ketegangan. Hingga kemudian, sebagian masyarakat memilih menggugat Undang-Undang IKN ke Mahkamah Konstitusi.

”Sedapat mungkin, pemerintah dalam hal ini tim komunikasi menghindari isu politis. Isu lahan diselesaikan secara administratif perdata, isu penggusuran diselesaikan jauh dari aspek politis. Kalau tidak diantisipasi, IKN ini akan menjadi dagangan politik yang luar biasa untuk memilih presiden baru mendatang,” ucap Sulhan.

Untuk mengurangi public shocking, pemerintah perlu menekankan strategi komunikasi internal dengan membidik pemangku kepentingan utama seperti aparatur sipil negara yang nantinya akan menjadi pihak pertama yang pindah ke IKN. ”Ada kelalaian luar biasa di sektor komunikasi internal. Sejauh ini pemerintah energinya habis melayani komunikasi dari aspek eksternal stakeholder seperti tarik-menarik kepentingan investor, kepentingan parpol, dan kepentingan masyarakat di IKN,” tambahnya.

Di sisi lain, Sulhan melihat IKN sebagai sebuah laboratorium digital social society yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah benar-benar menyiapkan infrastruktur digital yang kuat.

”Kebiasaan yang menjadi budaya sangat mudah dilakukan jika infrastruktur dipersiapkan dulu. Bagaimana nanti terjadi akulturasi semua berkumpul di Nusantara. Sementara di sana ada masyarakat lokal, otomatis akan terjadi interaksi. Semua ini akan terjadi saling silang pengalaman digital,” ucap Sulhan.