KPK Bukan Perusahaan Keluarga

Dalam sepekan terakhir, KPK seolah tak berhenti bersikap kontroversial. Setelah ramai soal layanan pesan singkat, kini KPK menuai kritik karena merilis lagu mars dan himne KPK buatan istri Ketua KPK Firli Bahuri.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Dalam sepekan terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK seolah tak berhenti bersikap kontroversial. Setelah ramai soal layanan pesan singkat, kini lembaga antirasuah tersebut menuai kritik karena merilis lagu mars dan himne KPK buatan istri Ketua KPK Firli Bahuri. Hal-hal tersebut dianggap tak efektif untuk memberantas korupsi. KPK lebih baik menunjukkan kerja nyata.

Sebuah akun Twitter @robi_zamzam pada Minggu (13/2/2022), mengunggah sebuah pesan singkat yang dikirimkan oleh KPK. Pesan tersebut bertuliskan, ”Manusia sempurna, bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah, tetapi manusia yang selalu belajar dari kesalahan. Ketua KPK RI.”

Hingga Kamis (17/2/2022), unggahan tersebut sudah disukai 144 kali, diunggah kembali 36 kali, dan dikomentari 30 kali. Salah satu akun yang mengomentari unggahan tersebut adalah eks pegawai KPK, Ita Khoiriyah. Ia menilai isi pesan tersebut jauh dari tema antikorupsi. Ia juga menyayangkan isi pesan tersebut justru mengatasnamakan Ketua KPK, bukan atas nama lembaga.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi di Jakarta, Kamis, membenarkan, pesan singkat tersebut berasal dari instansinya. Pesan singkat bagian dari program layanan pesan singkat (short message service/SMS) masking atau SMS blast yang rutin dilakukan oleh KPK. ”Pengadaan serupa telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan dilakukan secara terbuka,” tambahnya.

Baca juga : Modal Sosial KPK Semakin Tergerus

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Sebuah akun Twitter @robi_zamzam mengunggah pesan yang dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengatasnamakan Ketua KPK, Minggu (13/2/2022).

Dikutip dari lpse.kemenkeu.go.id, program tersebut bernama ”Pengadaan SMS Masking Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2022”.

Pada situs itu disebutkan, tahapan tender kini sudah selesai. Untuk tahun 2022, pengadaan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 999.218.000.

Tujuan dari SMS blast ini, menurut Ali, menyampaikan berbagai pesan antikorupsi, salah satunya LHKPN. Terhadap satu wajib lapor, misalnya, permintaan token, pemberitahuan LHKPN sudah dikirim, pemberitahuan LHKPN telah lengkap, pemberitahuan LHKPN perlu perbaikan, serta pemberitahuan pengingat pelaporan LHKPN.

”Informasi terkait paket-paket pengadaan KPK dapat diakses secara terbuka melalui LPSE Kemenkeu, silakan publik untuk mengawasi,” tambahnya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Lagu KPK

Belum reda kritik publik atas program pesan singkat KPK, kritik lain muncul setelah KPK merilis lagu mars dan himne KPK. Pencipta kedua lagu tersebut adalah istri Ketua KPK Firli Bahuri Ardina Safitri. Tak sebatas itu, mars dan himne telah ditetapkan menjadi bagian dari identitas kelembagaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Menkumham Yasonna Laoly menilai lagu yang diciptakan Ardina mengandung pesan dan makna. Dari lagu itu, seluruh insan KPK diajak untuk terus berbakti kepada negeri demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Firli Bahuri tak pelak turut memuji mars dan himne buatan istrinya. Ia sangat yakin, kehadiran mars dan himne akan semakin menambah kebanggaan setiap insan KPK dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, diharapkan setiap insan KPK juga selalu bangga dan penuh semangat dalam melayani bangsa.

”Lirik dalam lagu ini diharapkan bisa menjadi inspirasi seluruh insan KPK dalam bekerja dan menguatkan kecintaan kita pada bangsa Indonesia,” ujar Firli.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Ketua KPK Firli Bahuri menyerahkan piagam penghargaan kepada istrinya, yang juga merupakan pencipta lagu mars dan himne KPK, Ardina Safitri, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly turut menyaksikan.

Sebaliknya, Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha menyayangkan dipilihnya mars dan himne buatan Ardina. Menurut dia, KPK bukanlah perusahaan keluarga.

”Lagi pula, pemberantasan korupsi tidak perlu lagu mars dan himne,” katanya. Pemberantasan korupsi seharusnya lebih ditunjukkan dengan kerja nyata, bukan justru lewat kegiatan seremonial atau kegiatan yang tidak perlu, seperti penciptaan lagu KPK ataupun layanan pesan singkat dari pimpinan KPK.

Kritik juga disuarakan oleh peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. Menurut dia, lagu mars dan himne KPK tidak akan menaikkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, berkontribusi bagi kerja KPK, dan memperbaiki citra buruk KPK di mata masyarakat. Praktis, itu sekadar kegiatan seremonial dan gimik belaka. Tak hanya itu, dipilihnya lagu buatan istri Firli oleh KPK justru bisa menuai dugaan adanya konflik kepentingan di balik pemilihan itu.

Program layanan pesan singkat juga dinilainya sebatas kegiatan seremonial belaka. Ia bahkan menilai program itu, terutama pesan singkat yang mengatasnamakan Ketua KPK, sangat absurd.

Baca juga : Usut Dugaan Keterlibatan Lili Pintauli di Kasus Penanganan Perkara Tanjung Balai

kompas/SHARON PATRICIA

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana

Kontroversi dari KPK dilihatnya tak hanya timbul dari kedua program tersebut, tetapi sudah banyak hal kontroversial lain dari KPK sejak Firli menjabat pada 2019. ”Maka dari itu, sejak awal ICW sudah mengatakan bahwa kepemimpinan Firli Bahuri dan kawan-kawan hanya dipenuhi gimik dan kontroversi ketimbang prestasi,” ujar Kurnia.

Firli pun diingatkan untuk memahami bahwa KPK adalah lembaga negara yang didanai APBN dan dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia.

”Jadi, jangan pernah beranggapan, karena dirinya adalah Ketua KPK, maka lembaga antirasuah itu menjadi miliknya atau keluarganya,” katanya.