Calon Anggota KPU-Bawaslu Paparkan Gagasan Hadapi Problematika Pemilu 2024

Melalui program diskusi berseri, JPPR dan KIPP menghadirkan para calon anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027. Publik bisa melihat kualitas setiap calon. Bagi calon, ini momentum memaparkan programnya jika kelak terpilih.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Panitia seleksi memberikan arahan kepada calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mengikuti tes psikologi dasar di Jakarta International Expo (JIEXPO), Jakarta, Kamis (25/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat bisa mulai melihat kualitas dari calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027 dengan memantau gagasannya dalam mengatasi problematika kepemiluan. Di sisi lain, calon anggota KPU dan Bawaslu dapat memperkenalkan diri ke publik melalui pemikirannya.

Dalam program diskusi berseri Pemilu yang Berintegritas bertajuk ”Terobosan dan Inovasi Penyelenggaraan Pemilu 2024” yang diselenggarakan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), para calon anggota KPU dan Bawaslu mengemukakan gagasannya untuk mengatasi problematika yang ada di Pemilu 2024.

Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita mengatakan, JPPR bersama dengan KIPP melakukan kegiatan ini dengan penjadwalan selama empat hari ke depan. ”Kegiatan ini sebagai mekanisme sharing pengetahuan terhadap problematika dan menemukan solusi rekomendasi bersama untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berintegritas dan berkeadilan,” kata Mita saat dihubungi di Jakarta, Senin (13/12/2021).

Ia mengungkapkan, pihaknya sudah mengundang semua calon secara berurutan berbasis pengumuman dari tim seleksi KPU dan Bawaslu agar semua dapat memaparkan ide-idenya secara taktis dan strategis. Namun, tidak semuanya bersedia hadir karena ada halangan.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta berbicara dalam diskusi media bertajuk ”Sengketa Pilkada: Dalil Hoaks dan Model Baru Penggembosan Suara di Pilkada 2020” secara daring, Senin (25/1/2021).

Menurut Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta, perlu ada ruang publik yang dibuka kepada calon anggota KPU dan Bawaslu sehingga para calon dapat dikenal publik. Selain itu, calon anggota KPU dan Bawaslu perlu ruang khusus untuk berdiskusi agar dapat menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Dalam seri pertama dan kedua, Senin, dihadirkan enam calon anggota KPU, yakni Abhan, Badrul Munir, Dahlia Umar, Diana Fawzia, Idham Holik, dan Choirul Anam. Sementara itu, dua calon anggota Bawaslu yang hadir adalah Andi Tenri Sompa dan Herwyn Malonda.

Abhan menyampaikan potensi permasalahan yang terjadi di Pemilu 2024, seperti pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, adanya perbedaan pengaturan penegakan hukum, beban kerja penyelenggara pemilu yang tinggi, pemilih yang kesulitan dalam menggunakan hak pilih, adanya irisan tahapan penyelenggaraan yang akan berjalan bersamaan, pemutakhiran data pemilih yang akan menjadi tidak efektif, serta persoalan penyelenggara adhoc pada pemilu.

Badrul menegaskan pentingnya integrasi penegakan hukum pemilu seperti dalam penegakan hukum administrasi. Selain itu, ia menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam pemilihan.

Dahlia mengungkapkan, perlu diantisipasi permasalahan pada Pemilu 2024, salah satunya persoalan penyusunan tahapan, program dan jadwal, serta antisipasi adanya persinggungan tahapan pemilu dan pilkada.

Diana mengingatkan soal pentingnya penguatan dan peningkatan kuantitas serta kualitas partisipasi politik warga negara. Menurut Diana, jumlah pemilih pada pemilu sebelumnya masih rendah dan masih tingginya politik uang.

Idham menegaskan pentingnya integritas elektoral, mulai dari asas pemilu, prinsip penyelenggaraan pemilu, hingga integritas penyelenggara pemilu. Ia juga menegaskan pentingnya sarana pendukung teknologi informasi dalam tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak.

Adapun Choirul menegaskan tentang pentingnya memitigasi persoalan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu. Sebab, tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang baik. Karena itu, perlu dibuat aplikasi dalam dua bentuk yang dapat diakses melalui gawai dan website.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengikuti tes psikologi dasar di Jakarta International Expo (JIEXPO), Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Andi mengatakan, saat ini Bawaslu perlu melakukan literasi digital yang dapat menjangkau setiap media, khususnya media sosial. Sebab, di media sosial terjadi banyak pelanggaran, seperti kampanye bermuatan politik.

Herwyn mengingatkan pentingnya perbaikan sarana dan prasarana perkantoran serta problematika sumber daya manusia yang dialami Bawaslu. Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu harus mempersiapkan jajarannya dengan baik. Dalam proses pengawasan, Bawaslu juga perlu bekerja sama dengan lembaga lain.