Pemilu 2024 sangat kompleks dan sarat dinamika politik sehingga membutuhkan penyelenggara pemilu yang kompeten dan bisa menjaga integritas.

KPU memilih menggunakan metode rekrutmen tertutup untuk membentuk tim seleksi pada rekrutmen anggota KPU daerah tahun 2023. Dalam hal ini, KPU akan merekrut timsel sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

Pengisian jabatan Otorita IKN belum juga tuntas. Padahal, sesuai UU IKN, Otorita IKN harus mulai beroperasi pada akhir tahun 2022. Hal ini dikhawatirkan dapat menghambat pembangunan IKN.

Merujuk UU Hak Asasi Manusia, pemilihan ketua dan wakil ketua Komnas HAM semestinya tidak diputuskan DPR. Namun, DPR menolak jika pemilihan Atnike sebagai Ketua Komnas HAM itu dinilai tak sesuai undang-undang.

Integritas kepolisian jadi penentu kepercayaan publik. Jika integritas itu rusak, tak hanya kepercayaan publik yang akan luntur, tetapi juga cita-cita pemuda bangsa seperti Fahri yang begitu luhur.

Dialog publik ini merupakan bagian dari seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Sebanyak 50 calon anggota yang telah lolos tes tertulis mengikuti dialog publik yang membahas isu-isu HAM terkini.

Sebanyak 21 calon hakim agung mengikuti seleksi wawancara selama empat hari, 25-28 April 2022, yang digelar Komisi Yudisial di Jakarta.

Komisi Yudisial keluhkan minimnya pendaftar calon hakim ”ad hoc” tipikor untuk tingkat kasasi. Dari 56 pendaftar, kini tersisa 11 orang. Dari segi kompetensi, juga dibutuhkan calon yang memiliki pengetahuan selain hukum.