Presiden Perintahkan Pimpinan Daerah DKI Jakarta Tekan Lonjakan Kasus Covid-19
Lonjakan kasus Covid-19 di DKI Jakarta dan sekitarnya menjadi sorotan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Keduanya memerintahkan pemerintah daerah untuk mempercepat pemberian vaksin pada masyarakat.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN/ NINA SUSILO
·4 menit baca
TANGKAPAN LAYAR
Tangkapan layar dari akun Youtube Sekretariat Presiden saat Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyampaikan keterangan pers pada peninjauan vaksinasi massal di Waduk Pluit, Jakarta, Senin (14/6/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Tingginya lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Pimpinan daerah di DKI Jakarta diperintahkan untuk terjun langsung ke lapangan demi menekan laju penularan penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 tersebut.
Untuk kepentingan itu, Selasa (15/6/2021), Presiden Jokowi memanggil jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta untuk datang ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pimpinan DKI Jakarta yang hadir adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, serta para wali kota dan kapolres se-DKI Jakarta.
Seusai pertemuan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan, pertemuan tertutup itu digelar khusus untuk membahas lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota. ”Karena sudah masuk virus dari India,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Presiden memerintahkan kepada Forkominda untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi beberapa pekan belakangan. Salah satu upaya yang mesti dilakukan untuk menekan laju penularan Covid-19 adalah dengan menggalakkan vaksinasi, terutama di kawasan padat penduduk. Selain itu, penting pula meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, seperti mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Saat ini persentase masyarakat DKI Jakarta yang mengenakan masker baru 78 persen. Presiden meminta sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenakan masker digencarkan sehingga persentase warga yang mengenakan masker bisa ditingkatkan menjadi 95 persen. ”Di restoran, di mal, orang sudah pakai masker. Tidak boleh tidak. Di luar itu, perkampungan, pelabuhan, daerah padat, masih banyak yang belum percaya Covid-19. Pemerintah daerah harus sosialisasi ini,” kata Prasetyo.
BPMI SEKRETARIAT WAPRES
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Sports Center Alam Sutera, Kota Tangerang, Selasa (15/6/2021).
Pada hari yang sama, Wakil Presiden Ma’ruf Amin memantau vaksinasi massal di Sports Center Alam Sutera Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dalam sambutannya, Wapres menyebutkan Kota Tangerang agak tertinggal dalam pelaksanaan vaksinasi karena terkendala penyediaan vaksin.
Karena itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito diminta memastikan ketersediaan serta distribusi vaksin berjalan lancar. ”Karena itu, saya minta masyarakat menyambut ajakan vaksinasi ini dengan antusias dan mengajak masyarakat lain, tetangga, dan temannya supaya cepat divaksin,” tutur Wapres Amin.
Vaksinasi di Kota Tangerang serentak diselenggarakan di 38 puskesmas, satu markas kepolisian sektor, RS TNI Daan Mogot, dan RS Muhammadiyah. Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, dari vaksinasi massal ini ditargetkan sekitar 17.000 warga diberikan suntikan vaksin setiap hari. Menurut rencana, vaksinasi massal ini akan diselenggarakan selama tiga hari.
Wapres mengatakan, vaksinasi perlu dipercepat karena pemerintah menginginkan kekebalan komunal atau herd immunity segera terbentuk. Tak hanya itu, masyarakat yang sudah menerima vaksin diminta untuk tetap mengenakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Sebab, penularan Covid-19 masih berpotensi terjadi meski sudah divaksin.
Lebih jauh, Wapres juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan pemeriksaan (testing) dikerjakan lebih cepat. Penelusuran juga harus dikerjakan lebih masif. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diminta menyediakan fasilitas untuk pasien Covid-19, baik rumah isolasi, rumah sakit, maupun puskesmas.
Daerah asal dan tujuan pemudik
tangkapan layar youtube
Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, memberikan keterangan pers pada Selasa (23/3/2021). Dalam kesempatan itu, ia meminta masyarakat untuk tidak mengunggah sertifikat vaksin ke media sosial.
Sementara itu, dalam keterangan pers pada Selasa ini, koordinator tim pakar dan juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito juga menyoroti tingginya lonjakan kasus Covid-19 di DKI Jakarta. Menurut dia, DKI Jakarta menjadi provinsi teratas yang mengalami kenaikan kasus mingguan tertinggi, yaitu 7.132 kasus. Lima provinsi lainnya yang juga mengalami kenaikan kasus mingguan tinggi seluruhnya berada di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.
Provinsi yang mengalami kenaikan kasus Covid-19 umumnya adalah provinsi tujuan pemudik di Pulau Jawa dan daerah asal pemudik seperti Jakarta. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, kenaikan kasus di Jakarta Barat 167 persen dengan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau BOR 77,33 persen. Kenaikan kasus di Jakarta Timur 103 persen dengan BOR 58,02 persen. Adapun kenaikan kasus di Jakarta Selatan 85 persen dengan BOR 78,08 persen.
Sementara di Jakarta Utara, kasus Covid-19 naik 128 persen dengan BOR 81,21 persen. Adapun di Jakarta Pusat kenaikan kasus 159 persen dengan BOR 86,11 persen. ”Penekanan (kasus Covid-19) itu yang harus dilakukan pemerintah daerah (DKI Jakarta). Imbas dari Idul Fitri kemarin baru terasa sekarang,” tambah Prasetyo.
Wiku mengatakan, pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk mengantisipasi lonjakan kasus di Jakarta. Salah satunya dengan menambah kapasitas tempat tidur di RSDC Wisma Atlet. ”Satgas langsung menambah 2.000 tempat tidur sehingga BOR di Wisma Atlet segera turun dan 31 fasilitas karantina terpusat lainnya dengan total lebih dari 8.000 tempat tidur di Jakarta,” ujarnya.
Penambahan tempat tidur di rumah sakit tersebut bertujuan untuk mengurangi potensi penularan di rumah warga sekaligus mengurangi beban rumah sakit serta tenaga kesehatan di Jakarta dan sekitarnya.
