Saat Kota Bogor kembali berstatus zona orange, Kota Depok masih berstatus zona merah dan Pemkot Depok justru melonggarkan pembatasan aktivitas warga.

Bapemperda DPRD DKI Jakarta mendorong Pemporv DKI segera mengajukan raperda tentang penanganan Covid-19 di Ibu Kota. Dengan demikian, semua tindakan penanganan, penegakan, dan pengawasan PSBB berpayung hukum kuat.

Memang yang diajak mengobrol hanya satu hingga dua orang, tetapi kita lengah karena menganggap mereka rekan kerja yang sehat. Bisa saja mereka orang tanpa gejala.

Data dari Corona.jakarta.go.id, untuk kluster penularan Covid-19 di perkantoran milik Pemerintah Provinsi DKI, terdapat 36 kantor yang pegawainya terpapar dengan total 212 kasus positif.

Penyangkalan menjadi pilihan sebagian orang supaya tetap beraktivitas meski Covid-19 semakin dekat.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 mengatur tentang berbagai teknis keselamatan pesepeda di jalan. Dengan regulasi baru ini, pesepeda di Indonesia harus lebih taat dengan persyaratan yang ada.

Kantor Wali Kota Jakarta Selatan tutup sementara.

Pengetatan protokol kesehatan menjadi pilihan untuk menekan persebaran Covid-19 di lokasi-lokasi rawan keramaian di Bandung Raya. Titik beratnya pada pembatasan pengunjung dan jam operasional.

Kota Depok darurat ketersediaan fasilitas kesehatan di rumah sakit rujukan Covid-19. Bahkan untuk penanganan pasien gejala berat sudah terisi 100 persen.

Pemkot Bogor kembali memperpanjang PSBM setelah kembali berstatus zona merah dan merespons PSBB di DKI Jakarta. Oleh karena itu, Pemkot Bogor membentuk unit tim edukasi dan tim pengawas untuk memantau pergerakan warga.