Pembahasan revisi Perda RDTR dan PZ mengalami penundaan karena bersamaan dengan waktu reses anggota DPRD DKI. Pekan depan, pembahasan diawali dengan RDPU, di mana Bapemperda akan menggali masukan dari pihak terkait.

Melalui APBD 2021, tujuh BUMD mendapat penyertaan modal Rp 10,995 triliun. DPRD menyetujui alokasi penyertaan modal tersebut dengan sejumlah catatan.

Setelah diusulkan Gubernur DKI Anies Baswedan sebaagai Wali Kota Jakarta Pusat, pada Selasa (08/12/2020), Dhany Sukma menjalani fit and proper test di DPRD DKI. Dewan menguji untuk memberi pertimbangan kepada gubernur.

APBD DKI 2021 disahkan Rp 84,19 triliun dalam Rapat Paripurna DPRD DKI, Senin (7/12/2020). Sejumlah pekerjaan rumah prioritas menanti untuk dituntaskan selain penanganan Covid-19.

Untuk penanganan korona, DPRD dan Pemprov DKI sepakat mengalokasikan belanja tidak terduga Rp 5 triliun di APBD 2021. Target awal untuk bansos. Kalau DKI mau memberi BLT harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Segala aspek penyusunan RAPBD dan rencana kerja tahunan DPRD DKI Jakarta harus dibuka kepada masyarakat karena semua jenis kegiatannya dibiayai pajak yang dibayar warga.

Terkait polemik atas kenaikan pendapatan dewan, Ketua DPRD DKI Jakarta menegaskan, tidak ada kenaikan gaji anggota. Yang ada kenaikan rencana kegiatan tahunan anggota dewan karena penambahan agenda kerja.

Di semua bidang profesi, keharusan perincian anggaran sesuai dengan target dan indikator hasil yang terukur wajib ada, tetapi di parlemen pusat dan daerah hal ini justru jarang dilakukan.

Fraksi dan anggota DPRD DKI memastikan kenaikan anggaran dalam usulan RKT 2021 adalah untuk membiayai kegiatan anggota dewan selama satu tahun. Apabila PSI menolak kenaikan, sebaiknya disampaikan secara elegan.

Karena Gubernur dan Wakil Gubernur DKI positif Covid-19, Ketua DPRD DKI meminta roda pemerintahan Ibu Kota dipastikan tetap berjalan dengan ditunjukknya seorang pelaksana harian sementara (plh) gubernur/wakil gubernur.