Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Melonjak 302 Persen

Pengendalian Covid-19 perlu diperkuat hingga tingkat kabuten/kota. Penanganan pun harus spesifik dan tepat sasaran agar kasus bisa semakin cepat ditekan.

Kompas/Priyombodo

Warga mengikuti tes usap di RT 007 RW 005 Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Senin (7/6/2021). Tes usap tersebut sebagai bentuk pelacakan menyusul ditemukannya tujuh warga di lingkungan tersebut yang positif Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Penambahan kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 kembali menyentuh angka 8.000 kasus dalam sehari setelah empat bulan terakhir sempat melandai. Bahkan, di DKI Jakarta, angka kasus naik 302 persen dalam 10 hari terakhir. Hal ini perlu menjadi peringatan bagi semua pihak untuk memperkuat upaya pengendalian pandemi.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan, pada 11 Juni 2021 terdapat penambahan kasus baru 8.083 kasus dengan 193 kematian. Sementara kasus aktif yang harus dirawat bertambah sebanyak 1.660 kasus sehingga total kasus aktif kini menjadi 106.315 kasus.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Jakarta, Jumat (11/6/2021), mengatakan, upaya pengendalian Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan dengan melihat data dari tingkat provinsi, tetapi juga perlu mendetail di tingkat kabupaten/kota, bahkan sampai di tingkat kecamatan. Dengan begitu, penanganan bisa lebih tepat sasaran.

”Penanganan harus dilakukan dengan spesifik dan tepat sasaran. Tentu ini akan berdampak pada pengendalian serta perbaikan kondisi yang lebih cepat,” katanya.

Baca juga : Lonjakan Kasus Covid-19 Ada di Depan Mata

Wiku menyampaikan, peningkatan kasus penularan Covid-19 saat ini didominasi dari provinsi di Pulau Jawa. Dalam 10 hari terakhir, kasus baru di Jawa Tengah meningkat 80 persen dengan tingkat keterisian tempat tidur (BOR) rujukan Covid-19 saat ini mencapai 66,89 persen.

Adapun di provinsi lain kasusnya juga meningkat signifikan, seperti DKI Jakarta (naik 302 persen dengan BOR 62,13 persen), Jawa Timur (naik 89 persen dengan BOR 31,57 persen), DI Yogyakarta (naik 107 persen dengan BOR 54,38 persen), dan Jawa Barat (naik 49 persen dengan BOR 61,75 persen).

”Saya minta semua kepala daerah fokus melakukan penanganan terbaik pada pasien Covid-19. Saat ini utamakan pasien dengan gejala sedang dan berat di rumah sakit. Sementara untuk gejala ringan dan tanpa gejala diimbau melakukan isolasi mandiri di rumah atau di tempat isolasi terpusat dengan terus dipantau perkembangannya,” ujar Wiku.

Pengendalian penularan di masyarakat juga harus diperkuat. Hal ini penting agar tidak menambah beban penanganan pasien Covid-19 di fasilitas kesehatan. Apabila jumlah pasien bertambah, kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan kian terbatas. Akibatnya, ketersediaan tempat tidur akan menipis sehingga banyak pasien yang tidak tertangani.

Saat ini utamakan pasien dengan gejala sedang dan berat di rumah sakit. Sementara untuk gejala ringan dan tanpa gejala dihimbau melakukan isolasi mandiri di rumah atau di tempat isolasi terpusat dengan terus dipantau perkembangannya.

Menurut Wiku, kewaspadaan dan antisipasi ekstra perlu dijalankan di tengah kasus penularan yang terus meningkat. Mobilitas masyarakat saat ini masih tinggi, terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Karena itu, pelaksanaan PPKM mikro perlu diperketat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini bertujuan untuk menekan mobilitas masyarakat sehingga angka penularan bisa diminimalkan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Tenaga kesehatan seusai memvaksinasi 202 warga yang menjalani karantina lokal di RT 001 RW 004 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (5/6/2021). Karantina lokal dilakukan sejak Kamis (3/6/2021) setelah 22 warga dari enam keluarga terkonfirmasi positif Covid-19.

”Apabila kita tidak mematuhi ketentuan ini, angka penularan akan terus tinggi dan tentu akan semakin memberikan tekanan terhadap sistem fasilitas dan tenaga kesehatan. Nantinya juga akan semakin mempersulit upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional,” ucap Wiku.

Secara terpisah, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito mengatakan, antisipasi perlu dilakukan pada daerah yang tengah mengalami lonjakan kasus. Antisipasi ini juga harus menjadi perhatian bagi daerah yang berada di sekitar daerah dengan lonjakan kasus tinggi.

Baca juga : Penanganan Pandemi di Jawa Timur Diperkuat

Bentuk antisipasi yang bisa dilakukan, antara lain, memastikan kesiapan rumah sakit rujukan dan rumah sakit lapangan, ketersediaan kebutuhan medis, serta penyekatan wilayah. Pelibatan tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya, juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

”Langkah-langkah yang bersifat medis, lapangan, serta untuk pembatasan dan pendekatan dengan tokoh masyarakat untuk bisa sama-sama dilakukan agar penularan Covid-19 bisa ditekan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima pada hari Jumat.