logo Kompas.id
Politik & HukumPemiluMK Diharap Pertimbangkan Pengalaman Penyelenggara ”Ad Hoc” pada Pemilu 2019

MK Diharap Pertimbangkan Pengalaman Penyelenggara ”Ad Hoc” pada Pemilu 2019

Penyelenggaraan Pemilu lima kotak pada 2019 membuat beban kerja para penyelenggara pemilu ”ad hoc” relatif berat. Mahkamah Konstitusi diharapkan mempertimbangkan pengalaman itu dalam menguji materi UU Pemilu.

Oleh IQBAL BASYARI
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Doa dan ungkapan dukacita untuk petugas yang meninggal saat ataupun setelah melaksanakan pemilu serentak terpasang di Kantor Badan Pegawas Pemilu, Jakarta, Rabu (1/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan mempertimbangkan pengalaman para penyelenggara ad hoc Pemilihan Umum 2019 dalam memutuskan perkara uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Beban berat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menyelenggarakan pemilu lima kotak diharapkan tidak terulang saat Pemilu 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar pemeriksaan pendahuluan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap UUD 1945, Rabu (9/6/2021). Gugatan itu diajukan mantan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau penyelenggara ad hoc pada Pemilu 2019.

Editor: Anita Yossihara
Bagikan
Memuat data..