Publik antusias menyambut proses rekrutmen penyelenggara ”ad hoc” pemilu. Namun, antusiasme ini dibayangi sikap apolitis dan beban penyelenggaraan yang tidak ringan.

Integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu, termasuk badan ”ad hoc”, harus selalu dijaga. Oleh karena itu, ke depan, rekrutmen badan ”ad hoc” akan dilakukan dengan lebih transparan.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Heddy Lugito mengatakan, dalam sebulan, DKPP menerima 33 aduan dari masyarakat. Dari semua aduan, 30 aduan di antaranya pelanggaran kode etik oleh Bawaslu.

Calon pendaftar anggota PPK dan PPS harus mengecek identitasnya di Sipol untuk memastikan tidak tercatat sebagai anggota parpol. Jika menemukan namanya dicatut sebagai anggota parpol, harus ada klarifikasi terlebih hulu.

Pendaftaran rekrutmen petugas PPK dan PPS akan dibuka secara online mulai 20 November 2022

Selain usia dibatasi maksimal 55 tahun, petugas penyelenggara pemilu ”ad hoc” diutamakan yang tidak memiliki penyakit bawaan atau komorbid.

Pasal keserentakan pemilu kembali diuji di MK. Para pemohon yang berasal dari kalangan penyelenggara pemilu di lapangan ini beralasan pemilu serentak menyebabkan kelelahan yang sangat berat.

Proklamasi Kemerdekaan RI memang bukan hadiah Jepang. Namun, Pemerintah Jepang mempunyai kebijakan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dan berusaha merealisasikannya dengan membentuk BPUPK dan PPK.