Penyelenggaraan Pemilu lima kotak pada 2019 membuat beban kerja para penyelenggara pemilu ”ad hoc” relatif berat. Mahkamah Konstitusi diharapkan mempertimbangkan pengalaman itu dalam menguji materi UU Pemilu.

Hari ini, 25 tahun lalu, sejumlah tokoh dan aktivis mendirikan Komite Independen Pemantau Pemilu. Rezim Orde Baru sempat menganggapnya sebagai ancaman. Kini, KIPP menghadapi tantangan baru.

Revisi UU Pemilu tetap dibutuhkan untuk mengatur persoalan-persoalan krusial pemilihan, seperti kewenangan DKPP, peradilan pemilu, dan hubungan KPU-Bawaslu. Hal-hal itu tak bisa diatur melalui peraturan KPU.

Hasil evaluasi Pemilu 2019 menunjukkan, secara teknis pelaksanaannya melebihi batas kemampuan tubuh pada umumnya. Jika pemilu dan pilkada dilakukan serentak 2024, dikhawatirkan masalah pada Pemilu 2019 terulang kembali.

Pemerintah berdalih fokus menghadapi pandemi. Padahal, pilkada serentak nasional dengan pemilu legislatif dan presiden di 2024 berisiko mengulang kejadian di Pemilu 2019 di mana banyak petugas meninggal karena kelelahan.

Perlindungan kesehatan dalam pilkada serentak 2020.

Pada tahapan pencocokan dan penelitian Pilkada 2020, ada 106 juta calon pemilih yang akan diteliti datanya oleh sekitar 300.000 petugas. Tanpa disiplin protokol kesehatan, hal ini bakal meluaskan penyebaran Covid-19.

Pengalaman wartawan ”Kompas”, Benediktus Krisna Yogatama, saat meliput demonstrasi menolak hasil Pemilu 2019 yang berujung rusuh. Terjebak di kerumunan massa dan merasakan pedihnya gas air mata.

Perdebatan alot yang diyakini bakal terjadi dalam pembahasan sejumlah isu di RUU Pemilu diharapkan tidak melupakan tujuan pemilu. Tak hanya itu, partisipasi publik harus dibuka seluas-luasnya.

Konstelasi politik pada Pemilu 2024, berdasarkan hasil survei beberapa lembaga di awal tahun 2020, relatif belum banyak berubah. Nama-nama tokoh yang pernah mewarnai dinamika pra-Pemilihan Presiden 2019 kembali mencuat.