Pengalaman Mengembalikan Kepercayaan Publik

Bukan saat ini saja KPK menghadapi pelemahan. Beberapa tahun lalu, KPK juga pernah mengalami hal sama setelah penangkapan pejabat mulai dari DPR hingga pemerintah. Dengan penguatan jejaring, KPK akhirnya dipercaya lagi.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di lobi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (8/6/2020). Penyemprotan ini merupakan salah satu protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 saat masa transisi menuju tatanan kehidupan normal baru.

Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah kehilangan kepercayaan dari publik. Kondisi  tersebut juga pernah dialami oleh komisioner KPK periode  sebelumnya. Mereka harus berjuang keras agar kembali mendapatkan kepercayaan di hati masyarakat sebagai lembaga penegak hukum buah reformasi dalam pemberantasan korupsi.

Komisioner KPK 2007-2011, M Jasin, menceritakan, kondisi buruk pernah dihadapi pimpinan KPK periode 2007-2011 atau periode kedua. Saat itu, terjadi serangan balik dari para koruptor terhadap KPK setelah mereka berhasil memproses hukum para petinggi negara dari legislatif, eksekutif, yudikatif, dan swasta.

Baca juga : Menghadapi Arus Balik Pemberantasan Korupsi, Kolaborasi Penting

”Pada saat yang sama kami bertiga (Chandra M Hamzah, Bibit Samad Rianto, dan M Jasin) difitnah terima suap dari PT Masaro atas penanganan kasus pengadaan radio komunikasi pada Kementerian Kehutanan, yang waktunya hampir bersamaan dengan saat KPK menangani kasus Bank Century,” ujar Jasin melalui pesan singkat, Senin (22/6/2020).

Pada saat yang sama kami bertiga (Chandra M Hamzah, Bibit Samad Rianto, dan M Jasin) difitnah terima suap dari PT Masaro atas penanganan kasus pengadaan radio komunikasi pada Kementerian Kehutanan, yang waktunya hampir bersamaan dengan saat KPK menangani kasus Bank Century. (M Jasin)

KPK yang dinilai berkinerja baik karena melakukan tangkap tangan sejumlah pelaku koruptor di DPR mendadak diserang berita bohong atau rekayasa. Demi mengatasi persoalan tersebut, mereka bertiga dan Wakil Ketua KPK Haryono Umar menyampaikan kejadian sebenarnya kepada masyarakat dengan mengunjungi media massa di Jakarta maupun di luar Jakarta. Hal tersebut dilakukan untuk meluruskan tuduhan negatif terhadap KPK.

Kompas/Wisnu Widiantoro

Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sesaat setelah keluar dari Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (4/11), setelah penangguhan penahanan dikabulkan.

Selain itu, mereka membuka rekaman penyadapan kasus korupsi pengadaan radio komunikasi di Kementerian Kehutanan yang melibatkan PT Masaro Radiokom (kasus Anggoro Widjojo dan Anggodo Widjaja) pada sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

KPK juga melakukan uji materi atas Undang-Undang KPK Pasal 32 huruf c sehingga tuduhan pimpinan KPK menerima suap tersebut hilang. Rekaman tersebut berisi skenario jahat seakan-akan mereka menerima suap, padahal semuanya bohong. Chandra dan Bibit yang berada di tahanan oleh kepolisian langsung dikeluarkan pada malam hari setelah sidang di MK.

Tak hanya itu, mereka juga menunjukkan kinerja KPK kepada masyarakat dalam pencegahan maupun penindakan untuk menjaga kepercayaan publik. Operasi tangkap tangan (OTT) dan proses hukum terhadap kasus korupsi tetap berjalan apa adanya.

Sementara itu, pencegahan korupsi dilakukan melalui kajian berbagai sistem ke sejumlah kementerian. Alhasil, KPK tetap memperoleh kepercayaan publik yang tinggi pada waktu itu. Publik yakin bahwa mereka bekerja serius untuk bangsa dan negara meskipun ”badai” menerpa.

Terungkapnya kasus Anggodo di MK ternyata berpengaruh pada kepemimpinan KPK selanjutnya. Komisioner KPK periode 2011-2015, Busyro Muqoddas, mengungkapkan, ketika ia masuk KPK pada 2010 menggantikan dan meneruskan Antasari Azhar, suasana internal KPK diakui  terganggu.

Kompas

Ketua KPK Busyro Muqoddas (tengah) didampingi wakil ketua KPK, Bibit Samad Rianto (kanan) dan Chandra M Hamzah mengikuti rapat tim pengawas proses hukum Bank Century di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6). Rapat membahas perkembangan kasus Bank Century.

”Kasus cicak buaya masih menyisakan beban psikis, ditambah kasus Anggodo yang terungkap di sidang MK,” ujar Busyro menjelaskan.

Oleh karena itu, langkah awal pimpinan 2010-2011 sangat menentukan. Lima pimpinan KPK tampil solid, termasuk Bibit yang juga mantan anggota Polri.

Busyro segera melakukan konsolidasi bersama Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan, dan Deputi Penindakan di KPK. Mereka berlima menyisir sejumlah kasus dan aspek penindakan menjadi prioritas utama. Mereka membuka kasus tersebut melalui forum secara terbuka, terbatas, tertutup, dan secara ketat. Hasilnya, 30 anggota DPR lintas fraksi diperiksa dan ditahan secara bertahap.

Reaksi DPR saat itu sangat keras dengan adanya penolakan dari Komisi III terhadap kehadiran Chandra dan Bibit. ”Kita kompak tidak akan datang ke DPR jika ada diskriminasi. Sikap ini menguatkan soliditas semua pegawai KPK,” kata Busyro.

Penguatan jejaring

Dalam enam bulan pertama antara tahun 2010 dan 2011, KPK mengadakan forum diskusi bersama dengan sembilan fraksi di DPR ketika DPR dipimpin oleh  Marzuki Alie. Diskusi berjalan sangat terbuka sehingga KPK dan DPR pun muncul kembai dipercaya. Ujungnya, mereka menghasilkan buku putih yang berjudul 5 Perspektif Antikorupsi KPK bagi DPR.

Kompas

Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati, Wakil Ketua KPK Alexander Marwarta, dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (dari kiri ke kanan) bersiap menjelaskan kepada wartawan terkait Hasil Kajian Program Kartu Prakerja di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Dalam paparannya, KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam program Kartu Prakerja seperti pendaftar di program Kartu Prakerja adalah kelompok yang bukan target yang disasar. Selain itu, kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. KPK juga menemukan bahwa kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai dan metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

Untuk memperkuat pemahaman tentang pemberantasan korupsi, pimpinan KPK terus menjadi pembicara di berbagai acara. Mereka juga membuat pemetaan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), tim pakar dari lintas disiplin, aktivis, dan rohaniwan, di antaranya Franz Magnis-Suseno, tokoh bangsa Buya Syafii Maarif, dan tokoh-tokoh lainnya.

Setelah program pencegahan terintegrasi dengan penindakan, operasi tangkap tangan pun mulai berjalan. Sebab, sumber informasi kasus-kasus korupsi datang dari jejaring seperti aparat pemerintah daerah dan DPRD yang masih jujur serta percaya kepada KPK.

Penguatan KPK berbasis jejaring itu sangat terukur produknya. Rencana terima suap mayoritas datang dari masyarakat, selain karena kebijakan case building jajaran KPK. Semua direktorat mempunyai napas yang sama. Jika bisa dicegah, tidak perlu tindakan. (Busyro Muqoddas)

”Penguatan KPK berbasis jejaring itu sangat terukur produknya. Rencana terima suap mayoritas datang dari masyarakat, selain karena kebijakan case building jajaran KPK. Semua direktorat mempunyai napas yang sama. Jika bisa dicegah, tidak perlu tindakan,” ujar Busyro menambahkan.

Baca juga : Pegiat Antikorupsi Sambangi KPK

Meskipun demikian, tidak mudah bagi mereka untuk melakukan pencegahan korupsi. Mereka tetap bekerja keras untuk mendalami kasus dari sisi penindakan maupun pencegahannya.

Komisioner KPK 2015-2019, Saut Situmorang, juga mengungkapkan, kinerja KPK diukur dari sisi penindakan dan pencegahan. Untuk memelihara kepercayaan publik, bukan hanya dengan ucapan, slogan, simbol-simbol, atau gimik yang menafikan kecerdasan publik. ”Publik bisa mengukurnya dengan gampang apakah negeri ini semakin baik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujar Saut.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (dari kiri ke kanan) berfoto bersama sebelum memulai konferensi pers tentang laporan kinerja KPK 2016-2019 di Kompleks Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019). Dalam periode 2016-2019, KPK menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 63,8 triiun melalui fungsi monitoring dan pencegahan. Selama empat tahun tersebut, KPK juga melakukan 87 operasi tangkap tangan dengan jumlah tersangka 327 orang.