Perlu evaluasi serius terhadap pembentukan undang-undang. Apalagi waktu DPR dan presiden tinggal dua tahun lagi. Padahal, mendekati tahun politik 2024, partai-partai politik akan disibukkan agenda pemenangan pemilu.

Produktivitas MA mempercepat penanganan perkara dinilai cukup baik. Namun, publik juga menuntut perbaikan konsistensi dan kualitas putusan. Sebut saja majelis banding yang memangkas hukuman Pinangki, lukai rasa keadilan.

Soal persepsi publik, pemerintah dinilai mesti menyadari bahwa setiap kebijakan yang diambil akan dicermati publik. Pemberitaan di media massa ataupun media sosial akan menjadi masukan bagi publik.

Media massa arus utama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Masyarakat masih memercayai media arus utama sebagai pemberi informasi tentang pandemi Covid-19 yang tepercaya.

Modal sosial berupa keyakinan dan solidaritas publik harus dimanfaatkan dalam mengatasi pandemi Covid-19. Komunikasi publik oleh pemerintah perlu dioptimalkan dan dibenahi untuk menjaga modal sosial tersebut.

Kebijakan yang dibuat berdasarkan pada kondisi yang ”overoptimistic” dan atau ”overconfidence” akan jauh dari realitas yang ada. Hasil yang akan diperoleh nanti akan jauh dari apa yang diharapkan.

Pada era adaptasi baru, kepercayaan publik harus ditumbuhkan dengan berbagai inovasi yang menjamin kesehatan penumpang agar warga mau naik angkutan umum lagi.