KPK menahan 2 tersangka baru kasus dugaan suap terkait pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi Badan Keamanan Laut tahun anggaran 2016.

KPK masih menjadi tumpuan masyarakat dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi.

Bentuk badan hukum baru perseroan perseorangan akan memudahkan pelaku usaha untuk membuka usaha. Namun, kemudahan ini harus diiringi pengawasan ketat untuk menjamin tidak dijadikan kendaraan bagi tindak pidana.

Kebijakan ekspor benih lobster merugikan nelayan. Pemerintah diminta fokus pada budidaya lobster di Tanah Air. Di sisi lain, penyelundupan benih lobster dari Indonesia diduga masih berlangsung.

Korupsi yang berulang di tempat yang sama, seperti terjadi di Cimahi, Jawa Barat, menunjukkan sistem pencegahan korupsi tidak serius dibangun.

Pembelian barang mewah dari uang yang diduga hasil korupsi berkali-kali terlihat pada perkara korupsi yang ditangani KPK. Mobil seharga miliaran rupiah, sepeda ratusan juta, hingga mainan puluhan juta pernah disita KPK.

Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna ditangkap KPK karena diduga menerima gratifikasi pengurusan izin rumah sakit di Cimahi.

Pemerintah harus memikirkan pasar lobster budidaya agar nelayan tidak semakin terpuruk. Nelayan butuh pendampingan karena membudidayakan lobster juga butuh modal besar dan berisiko tinggi.

Kinerja penindakan KPK berdenyut kian kencang. Namun, hal itu belum mampu menghapus rapor merah yang diberikan publik kepada komisi antikorupsi pada tahun ini.

Pasca-penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK masih menelusuri uang mana yang digunakan Edhy Prabowo untuk belanja barang-barang mewah.