Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (13/5/2022) menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang usaha retail tahun 2020.

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy diduga menerima imbalan sebesar Rp 500 juta untuk penerbitan izin prinsip pembangunan 20 gerai ritel. Imbalan itu diberikan oleh Amri, seorang karyawan usaha ritel.

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy dijemput paksa oleh penyidik KPK. Penjemputan paksa dilakukan karena Richard dianggap tidak kooperatif memenuhi panggilan penyelidik KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa kader Partai Demokrat Andi Arief dan Jemmy Setiawan, Selasa (10/5/2022). Pemeriksaan dilakukan terkait kasus suap yang menjerat Bupati non aktif Penajam Paser Utara.

KPK bakal memberikan pembekalan antikorupsi untuk para pengurus parpol baik di pusat maupun daerah, serta pembelajaran mandiri antikorupsi secara elektronik.

Mekanisme transparansi penggunaan anggaran keuangan daerah diperlukan agar publik dapat memonitor. Pengawasan kolektif semacam ini bisa menjadi mekanisme pembanding bagi hasil audit lembaga resmi pemerintah.

”Untuk kesekian kalinya terjadi dugaan jual beli atau suap predikat BPK. Salah satu pihak yang diharapkan jadi benteng pertahanan pencegahan korupsi ternyata jebol juga,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.