Mahfud MD: Saya Sudah Kantongi Daftar Jaringan Perdagangan Orang di Batam
Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan sudah mengantongi daftar sejumlah jaringan perdagangan orang yang beroperasi di Batam. Ia menyebut, kejahatan itu melibatkan oknum di kantor pemerintah dan swasta.
Oleh
PANDU WIYOGA
·3 menit baca
BATAM, KOMPAS — Pemerintah mengaku telah mengantongi daftar sejumlah jaringan perdagangan orang yang menggurita di Batam, Kepulauan Riau. Anggota jaringan disebut menyebar di kantor pemerintah dan swasta.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Batam, Rabu (5/4/2023), menyatakan, tindak pidana perdagangan orang amat keji bagi kemanusiaan. Ia memastikan pemerintah serius memberantas kejahatan tersebut.
”Ini ternyata melibatkan jaringan-jaringan, baik di kantor pemerintah maupun swasta. Saya sudah punya daftar jaringan itu. Sesudah di Jakarta, kami akan olah data yang diterima dari sini (Batam),” kata Mahfud seusai berjumpa RD Chrisanctus Paschalis Saturnus di Shelter Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran-Perantau di Batam.
Paschalis merupakan imam Katolik dan aktivis pembela korban perdagangan orang. Pada 12 Januari lalu, ia mengirim surat pengaduan masyarakat kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
Surat itu menyebut Wakil Kepala BIN Daerah Kepri Bambang Panji Prianggodo diduga meminta Kepala Polsek Pelabuhan Batam untuk membebaskan enam pelaku perdagangan orang.
Pada 8 Februari, Paschalis balik dilaporkan ke Polda Kepri atas tuduhan menyebarkan berita bohong serta melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Belakangan, laporan itu dicabut oleh pihak pelapor.
”Ya nantilah, nanti kami pelajari. Yang penting Romo (Paschalis) aman dulu,” ujar Mahfud saat ditanya mengenai tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yang dikirim Paschalis kepada Kepala BIN.
Ini ternyata melibatkan jaringan-jaringan baik di kantor pemerintah maupun swasta.
Seusai bertemu Mahfud, Paschalis mengatakan, kunjungan Mahfud itu membuat dia semakin mantap untuk terus maju berjuang membela korban perdagangan orang. Ia berharap pemerintah bisa segera memberantas jaringan perdagangan orang di Batam.
Sebelumnya diberitakan, sindikat perdagangan orang diduga sengaja menenggelamkan perahu pekerja migran guna mengelabui aparat. Dugaan itu didapatkan oleh tim dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang menginvestigasi kasus tewasnya 22 pekerja migran Indonesia di perairan Johor, Malaysia, akhir 2021 lalu. Tim investigasi BP2MI dipimpin Inspektur Jenderal Achmad Kartiko, Deputi Bidang Penempatan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI (Kompas, 1/4/2023).
Dalam catatan Kompas, sejak Desember 2021 terjadi tujuh kali peristiwa tenggelamnya perahu ilegal pengangkut pekerja migran di perairan timur Sumatera. Sedikitnya 44 pekerja migran tewas dan 76 orang hilang.
Peristiwa terparah terjadi pada 15 Desember 2021 saat perahu yang mengangkut 64 pekerja migran Indonesia tanpa dokumen tenggelam di perairan Johor. Sebanyak 22 pekerja migran tewas dan 29 orang hilang. Peristiwa terakhir terjadi di perairan Batam pada 14 November 2022. Sebanyak tujuh orang tewas pada peristiwa tersebut.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menduga, perahu pengangkut pekerja migran sengaja dikorbankan oleh sindikat perdagangan orang untuk menarik perhatian aparat. Lewat cara tersebut, mereka bisa meloloskan perahu lain yang membawa lebih banyak pekerja migran tanpa dokumen.
Terkait dengan hal itu, Mahfud mengatakan, dugaan itu masih diselidiki. ”Ya nantilah, langkah ke depannya saya mau buka dulu (jaringan-jaringan) itu,” ucapnya.