Indonesia Tekankan Kode Panduan Laut China Selatan
Menteri Luar Negeri China Qin gang berkunjung ke Indonesia. Jakarta segera menekankan sentralitas ASEAN.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·4 menit baca
LARASWATI ARIADNE ANWAR
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) memberi taklimat media bersama Menteri Luar Negeri China Qin Gang di Jakarta, Rabu (22/2/2023). Ini adalah kunjungan pertama Qin ke Asia Tenggara setelah dilantik menjadi menlu pada Desember 2022.
JAKARTA, KOMPAS – Indonesia menekankan pentingnya semua pihak mendukung sentralitas Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dalam memastikan terciptanya kawasan yang tenang, aman, dan inklusif dengan berlandaskan kepada peraturan internasional. Dalam hal tersebut, China menekankan kembali dukungan mereka kepada sentralitas ASEAN serta komitmen menjaga perdamaian dunia.
Demikian ditegaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers bersama mitranya, Menlu China Qin Gang di Jakarta, Rabu (22/2/2023). Ini adalah kunjungan pertama Qin ke Asia Tenggara setelah dilantik menjadi Menteri Luar Negeri China pada Desember 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Duta Besar China untuk Amerika Serikat. Adapun pendahulu Qin, Wang Yi, diangkat menjadi Ketua Komite Kebijakan Luar Negeri Partai Komunis China.
“Ketika tiba di Jakarta, Menlu Qin langsung menghadap Presiden Joko Widodo. Pak Presiden mengingatkan kembali bahwa ASEAN tidak boleh menjadi perpanjangan tangan dari kekuatan-kekuatan geopolitik. ASEAN tidak boleh berpihak, tetapi aktif mengupayakan perdamaian, kestabilan, kesejahteraan, dan inklusivitas global,” kata Retno.
Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN 2023. Fokus kerja Indonesia ialah menjadikan ASEAN sebagai pusat dari pertumbuhan kesejahteraan di kawasan. Pada saat yang sama, ASEAN menghadapi persoalan internal dengan belum ada kemajuan di dalam penanganan krisis politik di Myanmar. Dalam hal ini, Indonesia berterima kasih kepada China karena telah mengeluarkan pernyataan mendukung sentralitas ASEAN dan Lima Poin Konsensus.
“Sekarang adalah waktunya untuk duduk bersama dan merancang langkah nyata dari ASEAN maupun para mitra wicara untuk membuka ruang dialog inklusif di Myanmar,” kata Retno.
Ia menjelaskan, ASEAN telah menerbitkan Pandangan mengenai Indo-Pasifik (AOIP). Oleh sebab itu, telah dibentuk Forum Indo-Pasifik ASEAN yang membahas berbagai proyek kongkret untuk memastikan bahwa Indo-Pasifik bisa menjadi jawaban bagi persoalan kesejahteraan di kawasan. Pada saat yang sama, Indo-Pasifik juga harus bebas dan terbuka dalam artian setiap pihak mematuhi berbagai hukum internasional yang berlaku.
“Acuannya sudah jelas, termasuk untuk Laut China Selatan, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS yang harus dipatuhi oleh semua pihak,” tutur Retno.
Menurut dia, dengan penegasan ini, pembahasan konde panduan (code of conduct/COC) Laut China Selatan antara ASEAN dengan China siap dilakukan kembali. Pembahasan ini sempat mandeg akibat pandemi Covid-19. Sebelumnya, dalam Pertemuan Para Menlu ASEAN di Jakarta pada tanggal 4 Februari, telah ditekankan bahwa ASEAN harus kompak dalam merundingkan COC dengan China.
Pada saat yang sama, rapat bilateral antara anggota-anggota ASEAN dengan China tetap berjalan guna menentukan batas-batas geografis masing-masing tanpa mengganggu penyusunan COC. Kode panduan ini menginginkan Laut China Selatan sebagai perairan bebas. Artinya, tidak boleh ada reklamasi ataupun latihan perang dari negara manapun.
Persoalan Laut China Selatan adalah karena selama ini China mengklaim duapertiga wilayah perairan ini dengan menggunakan sistem tradisional yang mereka sebut Sembilan Garis Putus-putus. Landasannya ialah sejarah bahwa pelaut-pelaut sejak Zaman China Kuno telah mengrungi Laut China Selatan. Metode pengukuran ini ditolak oleh mahkamah internasional karena tidak berlandaskan peraturan yang disepakati secara global.
Menteri Luar Negeri China Qin Gang memberi keterangan pers di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta, Rabu (22/2/2023) setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menlu Retno Marsudi.
China merupakan mitra strategis komprehensif Indonesia selama sepuluh tahun belakangan. Kedatangan Qin juga mengaktifkan kembali Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral (JCBC). Ini adalah pertemuan JCBC yang keempat. Pertemuan sebelumnya berlangsung pada tahun 2018. Retno mengatakan, Indonesia meminta peningkatan di empat sektor kerja sama.
Pertama ialah kerja sama di sektor perekonomian dan perdagangan. Neraca perdagangan kedua negara semakin lama semakin seimbang. Dulu, neraca ini cenderung lebih besar di China karena Indonesia mayoritas menjadi pengimpor. Sektor kedua ialah investasi. Per triwulan terakhir tahun 2022, China menempati peringkat pertama penanam modal asing langsung di Indonesia setelah selama ini menduduki peringkat kedua.
“Investasi ini harus memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja Indonesia dan pelestarian lingkungan hidup,” ujar Retno.
Sektor kedua merupakan kerja sama di pembangunan dan penguatan infrastruktur kesehatan. Belajar dari pandemi Covid-19, kedua negara sepakat melakukan penelitian dan pengembangan vaksin, obat-obatan, dan peralatan kesehatan bersama-sama. Di dalam sektor ini mencakup kerja sama antara rumah sakit, industri farmasi, dan pengembangan obat-obatan herbal.
Adapun sektor keempat adalah hubungan antarmasyarakat, termasuk industri pariwisata. Infrastruktur perhubungan harus diaktifkan kembali dengan membuka penerbangan-penerbangan internasional.
Qin Gang memberi pernyataan pers singkat setelah Retno dengan berbahasa mandarin dan tidak diterjemahkan kepada media lokal. Dia antara lain menyinggung mengenai neraca perdagangan bilateral yang angkanya mencapai 1,5 miliar dollar AS. “Komoditas pertanian Indonesia semakin banyak diekspor ke China,” ujarnya.
Terkait dengan isu kawasan, Qin menuturkan bahwa Asia Tenggara harus menjadi daerah yang tenang, aman, dan inklusif. Menurut dia, setiap negara di dunia hendaknya mengutamakan perdamaian dan kestabilan melalui kanal-kanal diplomasi.
Narasi perdamaian ini digaungkan oleh China akhir-akhir ini, terutama karena kunjungan Wang Yi ke Rusia. Menlu AS Antony Blinken sempat mengutarakan kecurigaan bahwa China akan membantun mengirim persenjataan kepada Rusia untuk dipakai melawan Ukraina. Tuduhan ini ditanggapi China dengan menyebut AS histeris.
