Pemilik senjata nuklir berusaha menghindari perang secara langsung di antarmereka. Masalahnya, mereka justru menjadikan negara lain sebagai lokasi perang. Hal itu tengah terjadi di Ukraina.
Oleh
KRIS MADA
·5 menit baca
(SOUTH KOREAN DEFENSE MINISTRY VIA AP)
Pesawat pembom B-52 milik Angkatan Udara Amerika Serikat bersama sejumlah jet tempur F-22 dan pesawat logistik pengangkut C-17 melintas di atas Semenanjung Korea pada latihan militer udara bersama, 20 Desember 2022. Sebagian pesawat yang bisa mengangkut bom nuklir itu akan ditempatkan AS di Australia.
Jakarta, Kompas - Komitmen Indonesia dan Australia pada pembebasan kawasan dari senjata nuklir penting bagi kestabilan regional. Indonesia perlu segera meratifikasi Traktat Perlucutan Senjata Nuklir.
Jakarta-Canberra menegaskan komitmen itu dalam pertemuan para menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara. Menlu RI Retno Marsudi, Menlu Australia Penny Wong, Menhan RI Prabowo Subianto, dan Menhan Australia Richard Marles bertemu di Adelaide, Australia pada Kamis (9/2/2023).
“Para menteri menekankan ambisi mereka untuk dunia tanpa senjata nuklir dan komitmen mereka untuk memperkuat rezim perlucutan dan non-proliferasi nuklir global,” demikian tercantum dalam pernyataan bersama para menteri itu sebagaimana disiarkan pada Jumat (10/2/2023).
Mereka menyebut, Traktat Non-proliferasi Nuklir (NPT) sebagai inti rezim perlucutan dan non-proliferasi nuklir global. Pernyataan itu tidak menyinggung Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW). Meski ikut menandatangani pada 2017, Indonesia belum meratifikasi TPNW yang mulai berlaku pada Januari 2021 itu. Pekan ini, DPR RI baru memulai pembahasan rancangan undang-undang untuk meratifikasi TPNW. Ada pun Australia bukan penandatangan apalagi peratifikasi TPNW.
Pernyataan empat menteri itu disampaikan kala Australia tengah merundingkan pengadaan hingga delapan kapal selam serbu bertenaga nuklir (SSN) dengan Amerika Serikat dan Inggris. Kapal selam itu salah satu inti kesepakatan aliansi militer yang dikenal sebagai AUKUS tersebut. Pernyataan itu juga disampaikan 3,5 bulan selepas AS mengumumkan akan menempatkan pesawat pengangkut bom nuklir di Australia.
Sumber Ketidakstabilan
Pengajar Universitas Gadjah Mada Muhadi Sugiono mengatakan, pemilik senjata nuklir cenderung menolak TPNW. Selepas traktat itu diteken pada 2017, pemilik senjata nuklir menuding TPNW menggerogoti NPT. Padahal, TPNW justru memperkuat NPT. Sebab, TPNW memandatkan perlucutan senjata nuklir yang selama ini terbukti sangat lamban.
ROSLYN WARD / US AIR FORCE / AFP
Pesawat pengebom B-52H Stratofortress milik Amerika Serikat tengah mengisi ulang bahan bakar sembari terbang di lokasi yang tidak disebut pada Desember 2020. Pada Oktober 2022, AS mengumumkan sebagian pesawat yang bisa mengangkut bom nuklir itu akan ditempatkan di Australia
Para pemilik senjata nuklir selalu beralasan bom nuklir sebagai alat perdamaian. Sebab, para pemilik senjata nuklir berusaha menghindari perang secara langsung di antara mereka. Masalahnya, mereka justru menjadikan negara lain sebagai lokasi perang. Hal itu tengah terjadi di Ukraina dan berpeluang terjadi di Asia Timur.
"AS-China tidak mungkin berkonfrontasi langsung. Akan tetapi, AS dan kawan-kawannya bisa mendorong Taiwan melawan China,” ujarnya.
Alih-alih kedamaian, kondisi itu jelas menunjukkan potensi ketidakstabilan gara-gara kepemilikan senjata nuklir. “Keamanan negara pemilik senjata nuklir harus dibayar dengan kehancuran rakyat di negara lain,” kata dia.
Selama ini, Indonesia konsisten menolak senjata nuklir. Pada 1995, Indonesia dan sejumlah negara meneken Traktat Kawasan Bebas Nuklir Asia Tenggara (SEANWZ). Dalam Konferensi Kajian Para Pihak NPT (NPT RevCon) ke-10 di New York, AS pada Agustus 2022, Indonesia mendorong pengaturan kapal selam tenaga nuklir. Jakarta memandang, SSN salah satu celah di NPT.
Masalah utama pada SSN adalah kelaziman perangkat militernya tidak diawasi oleh IAEA. Hal itu antara lain terjadi pada SSN yang dioperasikan AS, Inggris, Perancis, Rusia, hingga China.
Persoalan menjadi lebih rumit jika SSN dioperasikan negara bukan pemilik senjata nuklir atau Non-Nuclear Weapon States (NNWS), seperti Australia. Ada kekhawatiran, sebagaimana dicantumkan dalam usulan Indonesia di NPT RevCon ke-10, uranium aras pengayaan tinggi (HEU) untuk bahan bakar SSN dialihkan menjadi bahan baku senjata nuklir. ”Bagaimana jika Iran, Korea Utara, atau negara lain melakukan itu?” kata Wakil Tetap Indonesia untuk IAEA Damos Agusman.
IAEA dan para negara nuklir menyebut, uranium yang dikayakan di atas 20 persen sudah bisa disebut HEU. Sementara uranium dengan pengayaan di atas 90 persen sudah mendekati status bahan baku senjata nuklir.
AP PHOTO/GARY FIELDS
Foto yang diambil pada 22 Oktober 2022 memperlihatkan salah satu rudal udara ke udara (air to air missile) bernama The Douglas Genie yang saat ini tersimpan di Museum Angkatan Udara di Dover, Delaware, Amerika Serikat.
Menurut Direktur Program Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi pada Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Tariq Rauf, SSN AS-Inggris menggunakan uranium dengan aras pengayaan dari 93 persen hingga 97 persen. HEU pada SSN AS-Inggris bisa digunakan sampai 33 tahun.
Dosen pada University of Texas, Alan J Kuperman, mengingatkan, SSN pada AUKUS tidak sesuai semangat pemusnahan senjata nuklir. ”Selama setengah abad, dunia menghapuskan uranium yang bisa digunakan untuk bom demi mengurangi risiko penyebaran senjata nuklir. Sekarang, AS akan mengekspor itu dalam jumlah besar sebagai bahan bakar kapal selam, menghasilkan contoh bagi negara lain untuk meminta hak sama, dan hal itu bisa mengakhiri upaya penghentian penyebaran senjata nuklir,” katanya.
Penegasan Posisi
Ratifikasi TPNW, menurut Muhadi, adalah perluasan komitmen Indonesia pada perdamaian. Ratifikasi juga menegaskan posisi dan kepentingan strategis Indonesia di tengah kondisi geopolitik yang labil.
Indonesia sudah berulang kali mengungkap kecemasan atas ketidakstabilan kawasan. Retno juga menyinggung itu selepas pertemuan di Adelaide. “Indonesia sangat khawatir terhadap meningkatnya rivalitas di kawasan. Jika tidak dikelola dengan baik, rivalitas tersebut dapat menjadi konflik terbuka yang sangat berdampak terhadap kawasan. Indonesia terus mengajak Australia agar bersama-sama dapat menjadi positive force dalam menjaga kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera,” ujarnya.
Sementara Prabowo mengatakan, Jakarta-Canberra berkomitmen menjadi jangkar kestabilan kawasan. Berbagai inisiatif dan kerja sama pertahanan kedua negara bagian dari upaya menjadi jangkar itu.
Perdagangan Orang
Dalam pertemuan terpisah, Retno dan Wong bersama para menteri dari 41 negara membahas soal tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kerja paksa. Pembahasan itu bagian dari pertemuan para menteri negara para pihak dalam Bali Process On People Smuggling.
Retno menyebut, TPPO di Asia Pasifik semakin kompleks dengan peningkatan migrasi paksa. Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) menyebut, hingga 10 juta orang di Asia Pasifik dikhawatirkan terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya pada 2023. Mereka dipaksa pindah gara-gara konflik, perubahan iklim, hingga kesulitan ekonomi.
DOKUMENTASI BAHARKAM POLRI
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (keempat dari kiri), didampingi antara lain oleh epala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal Polisi Arief Sulistyanto (kelima dari kiri) juga bertemu dengan Kepala Kepolisian Nasional Kamboja Jenderal Neth Savouen (ketiga dari kanan) untuk membahas pengusutan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) WNI di Phnom Penh, Kamboja, Selasa (8/2/2022).
Mereka rawan menjadi korban TPPO dan kerja paksa. Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyebut, 27 juta orang menjadi korban kerja paksa di Asia Pasifik. ILO juga menyebut, kerja paksa bermula dari penerimaan pegawai yang buruk dan kerap terkait TPPO.
Perlu komitmen dunia usaha untuk menghentikan praktik itu. Dunia usaha perlu memastikan dalam rantai pasok mereka tidak ada celah TPPO dan kerja paksa. (AFP/REUTERS)
