Karut-marut Seleksi Guru PPPK Rugikan Ribuan Guru

Beberapa hari menjelang pengumuman kelulusan seleksi guru PPPK pada 10 Maret 2023, penempatan 3.043 guru prioritas 1 malah dibatalkan. Para guru menolak pembatalan sepihak ini.

DOKUMENTASI PB PGRI

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia mendengarkan aspirasi hampir 1.000 guru Prioritas 1 (P1) aparatur sipil negara PPPK tahun 2022 yang terdampak pembatalan secara tiba-tiba oleh Kemendikbudristek. Pertemuan secara daring pada Selasa (7/3/2023) ini untuk mengumpulkan penemuan tentang masa sanggah yang diklaim sebagai dasar pembatalan sebanyak 3.043 guru P1 yang penempatannya dibatalkan.

JAKARTA, KOMPAS — Karut-marut penuntasan seleksi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN PPPK menyesakkan para guru yang memperjuangkan kepastian status mereka di sekolah milik pemerintah. Setelah pengumuman kelulusan yang tertunda dan dijanjikan paling lambat 10 Maret 2023, justru beberapa hari sebelum pengumuman, keluar pembatalan penempatan untuk 3.043 guru prioritas 1 atau yang sudah lulus ambang batas.

Pembatalan penempatan atau kelulusan 3.043 guru prioritas 1 dari berbagai daerah tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor 119/B/GT.00.08/2023 tentang Pembatalan Penempatan Pelamar Prioritas 1 (P1) pada Seleksi Guru ASN-PPPK Tahun 2022. Pengumuman ini dikeluarkan dan ditandatangani Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, Nunuk Suryani atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tertanggal 1 Maret 2023.

Para guru P1 (para guru yang lulus nilai ambang batas yang ditetapkan atau passing grade sejak 2021) saat seleksi tahap 3 pada akhir 2022 dinyatakan mendapatkan tempat/sekolah di daerah masing-masing. Namun, melalui pengumuman yang mendahului pengumuman kelulusan seleksi ASN PPPK pada 10 Maret tersebut, penempatan ribuan guru honorer tersebut dibatalkan.

Hal ini benar-benar kelihatan seperti lelucon dan alasan yangg mengada-ada.

”Sehubungan dengan telah berakhirnya proses pendaftaran Seleksi PPPK Guru Tahun 2022 melalui halaman https://sscan.bkn.go.id, kami sampaikan bahwa setelah dilakukan verifikasi kembali dengan adanya sanggahan oleh pelamar P1 berdampak pada perubahan status 3.043 pelamar P1, dari mendapatkan penempatan menjadi tidak mendapatkan penempatan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini,” demikian disampaikan Nunuk dalam surat pengumuman pembatalan.

Dalam surat pembatalan tersebut dilampirkan data tiap guru, instansi pemerintah daerah, nomor peserta, kode jabatan, dan jabatan. Para guru yang mendapatkan informasi ini pun kebingungan karena tidak mengerti alasan pembatalan. Di akun mereka pun selama ini tidak ada pengajuan sanggahan atau mengetahui tentang masa sanggah. Bahkan, akun mereka terkunci.

Merasa ”shock”

Isak tangis yang tertahan pun mengemuka dalam pertemuan secara daring hampir seribu guru P1 ASN PPPK yang terdampak surat pembatalan. Pertemuan ini difasilitasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) di Jakarta, Selasa (7/3/2023) siang. Para guru saling berebutan untuk meminta waktu menyampaikan kegelisahan mereka dan protes terkait pembatalan dengan alasan yang tidak jelas.

Baca juga: Ujian Kesabaran Guru Honorer Belum Juga Berhenti

David, guru P1 di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, mengatakan, ada 10 guru yang dibatalkan. ”Ada dua guru yang sakit ketika mendengar kabar tersebut, sore hari, dan sekarang dirawat di ICU RS karena shock. Bagaimana kami para guru tidak kaget, katanya penundaan pengumuman karena untuk optimalisasi kuota agar 2.100 guru P1 bisa masuk, tapi yang terjadi malah lebih dari 3.000 guru P1 yang tadinya mendapatkan penempatan, tapi seketika dibatalkan,” kata David dengan nada menahan tangis.

Sementara itu, Fitria, guru Bahasa Inggris di SMP negeri di Jawa Tengah, mengaku pengumuman pembatalan menjadi kabar buruk yang menyakitkan hati. Padahal, di sekolahnya ada pengajuan formasi. Dirinya sebagai guru induk pun sesuai peraturan seharusnya diprioritaskan.

Nyatanya, dia mendapatkan pengumuman ditempatkan sehingga bisa mengisi akun hingga resume, tinggal menunggu pengumuman. Ketika dia menghubungi helpdesk Kemendikbudristek, memang benar ada formasi dan diisi.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Siswa memperbaiki papan tulis di SMA Negeri 1 Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (23/11/2022).

”Saya guru induk dan mengabdi sembilan tahun serta punya sertifikat pendidik. Untuk bisa punya jam mengajar 24 jam per minggu, saya juga menambah dengan menjadi kepala perpustakaan. Terus, nasib saya ini bagaimana? Rasanya sia-sia perjuangan menjadi P1, tapi tanpa jelas alasannya dibatalkan,” kata Fitria yang di sekolahnya ada tiga rombongan belajar.

Tidak menyanggah

Perasaan sedih yang tak tertahankan juga dikemukakan Yusman dengan suara bergetar. Guru SD di daerah Gunungsitoli di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, itu mengatakan, dirinya lulus passing grade guru tahun 2021. Di seleksi tahun 2022, dirinya masuk P1 yang mendapatkan penempatan sebagai guru agama. Padahal, dirinya sudah menjadi guru honorer selama tujuh tahun. Untuk menuju sekolah, dia harus mendaki pegunungan dengan jalan kaki sejauh 4 kilometer. Ada 11 guru P1 dari daerah ini yang dibatalkan.

”Rasanya tidak masuk akal kenapa tiba-tiba ada pembatalan. Kami tidak menyanggah. Dan akun kami pun tidak terbuka. Kami meminta PGRI membantu guru agar pemerintah mencabut pengumuman pembatalan penempatan para guru yang tidak berdasar ini,” ujar Yusman.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Sejumlah guru yang tergabung dalam Guru Pendidikan Agama Islam Honorer Non Kategori 35+ menunjukkan foto dokumen terkait mekanisme menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (22/11/2022).

Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi berjanji memperjuangkan nasib guru yang merasa dirugikan dengan pembatalan penempatan guru tanpa alasan yang jelas ini. Untuk itu, PGRI menghimpun informasi dari para guru yang terdampak agar mengetahui duduk persoalannya dan meminta Panitia Seleksi Nasional ASN PPPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Mendikbusritek bersikap transparan dan profesional.

Sementara itu, Ketua Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PB PGRI Sumardiansyah Perdana Kusuma mengatakan, keputusan Kemendikbudristek tersebut merupakan bentuk ketidakprofesionalan dari Kemendikbudristek dan Panselnas. Selain itu, kejadian ini juga semakin mengonfirmasi karut-marut penyelenggaraan seleksi guru PPPK yang sudah terjadi sejak awal 2021.

”Kami di PB PGRI, setelah menerima aspirasi 1.000 guru honorer kategori P1 melalui forum aspirasi guru yang diadakan secara daring, berkesimpulan bahwa surat pengumuman yang bermasalah itu harus dibatalkan karena merusak rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, para guru yang dibatalkan ini sebelumnya sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi, memenuhi nilai di atas ambang batas, dan tinggal menunggu penempatan saja sebagaimana sudah dimuat dalam akun SSCN (Sistem Seleksi CPNS Nasional) masing-masing,” ujar Sumardiansyah.

Baca juga: Kisah Suka-duka di Hari Pengumuman Kelulusan Guru PPPK

Namun, lanjut Sumardiansyah, para guru P1 tersebut dianggap tidak memenuhi syarat setelah melewati masa sanggah, dan anehnya setelah dikonfirmasi kepada para guru, mereka merasa tidak ada yang melakukan proses sanggah. Kenyataannya, akun SSCN terkunci setelah proses akhir resume.

DOKUMENTASI KEMDIKBUDRISTEK

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim memantau pelaksaan tes ASN PPPK yang diikuti guru honorer di sekolah negeri di Solo, pertengahan September 2021.

Sumardiansyah mengemukakan, berdasarkan fakta di lapangan, sejak awal proses sanggah tidak bisa diakses, serta para guru pun tidak mendapatkan pemberitahuan apa pun dari akun SSCN. Di akun mereka hanya ada informasi pemberitahuan sudah lolos seleksi administrasi dan tinggal menunggu penempatan.

”Artinya para guru tersebut memang sudah dianggap memenuhi syarat sehingga tidak perlu ada sanggahan dalam bentuk apa pun. Lalu dengan gampangnya Kemendikbudristek mengungkapkan bahwa masa sanggah yang dimaksud adalah verifikasi dan validasi internal dari Kemendikbudristek serta Panselnas mengenai persyaratan-persyaratan penempatan. Hal ini benar-benar kelihatan seperti lelucon dan alasan yg mengada-ngada,” ujar Sumardiansyah.

Untuk itu, Forum Aspirasi Guru yang digagas oleh PB PGRI melalui Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berharap pemerintah menuntaskan masalah pembatalan 3.043 guru sebelum pengumuman seleksi akhir PPPK yang janjinya akan diumumkan pada 10 Maret 2023. ”Kami minta supaya persoalan 3.043 Guru P1 bisa diselesaikan terlebih dahulu,” kata Sumardiansyah.

Baca juga: DPR Tagih Janji Penuntasan Pengangkatan Guru PPPK pada 2023

Sementara itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim mempertanyakan profesionalisme Panselnas ASN PPPK untuk penuntasan guru yang memang sarat masalah di tiap tahapnya. ”Persoalannya, kekeliruan ada di mana, di level Panselnas atau guru? Kenapa setelah dibuat masa sanggah ada lebih dari 3.000 guru P1 yang tidak mendapatkan penempatan. Kami berharap ada kejelasan. Namun, pengumuman jangan lagi ditunda sesuai janji pada 10 Maret,” kata Satriwan.