Komisi X DPR setuju dengan PGSI bahwa menempatkan ASN PPPK di sekolah swasta akan turut membantu pemerintah dalam mengatasi masalah distribusi guru di Indonesia yang tidak merata. Namun, ada aturan yang multitafsir.

Kesadaran multikultural harus tumbuh dalam diri tiap warga negara, yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Guru diajak untuk memperkuat perannya dalam mengatasi intoleransi di negara ini.

Diskriminasi antara guru sekolah negeri dan swasta masih dirasakan para guru swasta, termasuk dalam seleksi guru PPPK. Para guru swasta menuntut keseteraan.

Perekrutan hingga pengumuman hasil seleksi guru PPPK tahap ketiga dinilai belum membaik. Salah satu masalah yang muncul ialah penempatan guru tak sesuai kebutuhan riil.

Beberapa hari menjelang pengumuman kelulusan seleksi guru PPPK pada 10 Maret 2023, penempatan 3.043 guru prioritas 1 malah dibatalkan. Para guru menolak pembatalan sepihak ini.

Pemprov NTT akhirnya berjanji mengakomodasi 1.345 orang guru honorer yang lulus "passing grade" dalam seleksi PPPK tahun 2021. Nama-nama guru tingkat SMA/SMK itu akan diajukan ke pemerintah pusat sebelum 10 Maret 2023.

Nasib 1.345 guru honorer di NTT makin tidak jelas. Mereka sudah lulus passing grade pada 2021, tetapi mereka belum juga diajukan menjadi guru berstatus PPPK oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Seorang guru mengaji diduga melakukan perbuatan asusila terhadap tiga bocah anak didiknya. Ia ditahan oleh Polres Malang.