Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen memenuhi kebutuhan guru dengan pengajuan formasi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN PPPK.

Menjadi guru lekat dengan panggilan jiwa untuk memberi pengetahuan dan kasih kepada peserta didik. Inilah yang membuat banyak guru honorer bertahan di tengah ketidakjelasan nasib.

Nasib guru yang lolos seleksi PPPK masih digantung pemerintah. Di sisi lain, sebagian dari mereka sudah dikeluarkan oleh sekolah.

Kementerian Keuangan menjamin alokasi anggaran gaji guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pada APBN 2023, anggaran itu dialokasikan dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU).

Kehidupan guru honorer tidak kunjung membaik. Semuanya rentan mempertaruhkan masa depan manusia Indonesia di masa yang akan datang.

Perekrutan guru PPPK perlu ditata ulang. Pemerintah perlu mengubah seleksi perekrutan PPPK secara berkeadilan yang mengedepankan kompetensi dan menghapus segala bentuk prioritas untuk mendapatkan guru-guru terbaik.

Guru-guru honorer yang bertugas di seluruh pelosok negeri nasibnya belum jelas. Walau sudah lulus tes, namun banyak yang belum mendapat formasi. Tentunya mereka mengharap yang terbaik untuk kejelasan nasib.

Hampir satu tahun, nasib guru yang lolos sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak menentu. Dalam ketidakpastian mereka menunggu nasib.