Tiga guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia berjalan kaki dari Kantor Bupati Bekasi di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/4/2021).
Guru honorer yang lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada 2019 hingga sekarang banyak yang belum menerima surat keputusan penetapan sebagai guru PPPK.
Informasi yang berbeda antar kementerian terkait anggaran untuk guru PPPK tak hanya menimbulkan polemik, tetapi juga menyimpan masalah baru. Perlu terobosan kebijakan anggaran yang berpihak pada guru PPPK.
Komitmen pemerintah bahwa anggaran gaji guru PPPK dijamin APBN yang disalurkan ke daerah melalui dana alokasi umum bukan berupa tambahan alokasi anggaran. Dengan skema ini, target 1 juta guru PPPK sulit tercapai.
Komitmen penganggaran untuk guru PPPK dari pemerintah pusat yang hanya lisan memunculkan polemik. Selain belum memberikan jaminan bagi daerah, keseriusan pemerintah pusat menyelesaikan masalah guru honorer dipertanyakan.
Kuota guru agama dalam perekrutan guru PPPK masih minim. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama mendesak ada tambahan kuota guru agama, terutama di madrasah. Kementerian Agama tengah mengupayakan ada tambahan kuota.
Tanpa ada terobosan-terobosan, perekrutan satu juta guru PPPK tidak akan menyelesaikan masalah guru honorer. Terobosan kebijakan sangat dimungkinkan jika ada keberpihakan kepada mereka.
Guru honorer berharap kebijakan afirmasi dalam seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang lebih berkeadilan, dengan memperhitungkan masa kerja yang telah dilampaui guru honorer.
Walaupun usulan formasi kuota guru PPPK dari pemerintah daerah tidak mencapai target 1 juta orang, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tetap meminta agar proses perekrutan ASN tetap dijalankan dan dibenahi sistemnya dengan baik.
Platform pelatihan daring ”Guru Belajar dan Berbagi-Seri Belajar Mandiri bagi Calon Guru ASN-PPPK” resmi diluncurkan. Peluncurannya berjalan di tengah isu belum terpenuhinya usulan formasi satu juta guru PPPK.