HUT Apeksi: Tantangan Bonus Demografi Menuju 2045

Bonus demografi tidak otomatis didapat melainkan lewat upaya pembangunan manusia. Kolaborasi para pemimpin kota perlu dibangun untuk melecutkan capaian Indonesia Emas 2045.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (tengah di depan) menjadi pembicara kunci dalam diskusi Kompas Collaboration Forum-City Leaders Community #APEKSInergi, di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/6/2023). Hadir Wakil General Manajer Litbang Kompas BE Satrio, Pemimpin Redaksi Harian Kompas (Kompas.id) Sutta Dharmasaputra, Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya Sugiarto, dan Kepala Desk Nusantara Harian Kompas C Wahyu Haryo P (dari kiri ke kanan).

PALEMBANG, KOMPAS — Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya memaksimalkan bonus demografi. Berbagai siasat perlu dibangun dalam mencetak generasi muda yang produktif sehingga melecutkan capaian Indonesia Emas 2045.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan generasi muda diharapkan jadi penggerak utama kemajuan bangsa. Pada tahun 2022, populasi usia 16-30 tahun sebanyak 65,8 juta atau 24 persen dari total penduduk.

Jumlah yang besar itu perlu dikelola agar tercapai bonus demografi menjelang torehan Indonesia Emas pada 2045. Pembangunan manusia menjadi prioritas untuk menuju generasi muda unggul dan berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Kunci untuk memaksimalkan bonus demografi dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan pemberian lapangan pekerjaan,” katanya dalam diskusi “Kepemimpinan Kota Menyongsong 2045” Kompas Collaboration Forum-City Leaders Community #APEKSInergi, di Palembang, Rabu (7/6/2023).

Baca juga : KCF Apeksi Bawa Sejumlah Isu Daerah

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kedua dari kiri) berbincang bersama Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (kedua dari kanan) dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas (Kompas.id) Sutta Dharmasaputra (kanan) usai diskusi Kompas Collaboration Forum-City Leaders Community #APEKSInergi, di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/6/2023).

Acara itu dipandu oleh Pemimpin Redaksi Harian Kompas/Kompas.id Sutta Dharmasaputra, dan dihadiri sejumlah wali kota dan wakil wali kota, diantaranya Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Palembang, Jambi, Padang, Parepare, Bandar Lampung, Solok, Kediri, Gorontalo, Mojokerto, Lubuk Linggau, Blitar, Bontang, Pangkalpinang, Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi, serta Wakil Wali Kota Tarakan, Samarinda, Semarang, Bima.

Muhadjir menekankan bonus demografi tidak otomatis didapat melainkan perlu upaya lewat prioritas pembangunan manusia. Itu dimulai dari saat ibu hamil, anak bertumbuh kembang, anak di pendidikan usia dini, hingga di masa pembekalan pendidikan dan vokasi.

KOMPAS

Indonesia boleh dibilang akan mencatat momentum bersejarah pada 2045. Saat itu, Indonesia genap berusia 100 tahun alias satu abad. Inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya ide, wacana, maupun gagasan terkait Generasi Emas 2045.

Pada tingkat pendidikan menengah, Muhadjir masih melihat sistem pendidikan belum optimal mencetak karakter yang siap masuk ke dunia kerja. “SMK kita itu tiga tahun, tidak punya kesiapan untuk menjadi angkatan kerja, apalagi wirausaha. (Siswa) SMK otomotif pintar, tetapi itu tidak punya berpikir untuk bekerja,”katanya.

Tamatan SMA bertambah 3 juta orang per tahun tetapi yang melanjutkan ke perguruan tinggi 1,3 juta orang. Itu berarti, 1,7 juta orang lainnya membutuhkan lapangan kerja. Saat ini, dari 156 juta orang yang merupakan angkatan kerja, 7 juta di antaranya menganggur.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Ribuan pelamar kerja sedang memadati bursa kerja yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/6/2023). Bursa kerja ini diadakan untuk memperingati hari ulang tahun Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Ke 22. Angka pengangguran di Palembang masih tinggi yakni mencapai 9 persen, tidak tersedianya lapangan kerja menjadi kendala utama.

Puncak bonus demografi akan terjadi pada 2030. Setelahnya, penduduk akan menuju kondisi menua. “Jadi 2045 jangan dibayangkan masih bonus demografi. Itu sudah penduduk menua,” tambahnya.

Ia menekankan jangan sampai gagal menciptakan generasi muda yang produktif. Jika tidak, yang terjadi bukannya bonus demografi melainkan malapetaka demografi.

Salah satu yang menjadi konsentrasi pemerintah adalah menekan angka stunting. Ia optimistis target stunting 14 persen pada 2024, dan terus turun ke bawah 10 persen pada 2030. Stunting dan kemiskinan ekstrem saling berimpitan. Jumlah keluarga miskin diketahui 5 juta. Sebanyak 60 persennya berimpitan dengan stunting. “Jadi kalau mengatasi kemiskinan sama dengan mengatasi stunting,” tambahnya.

Dalam rekaman video, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan, mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang telah mendorong implementasi pendidikan merdeka. Komitmen pemda menjadi kunci keberhasilan mentransformasi pendidikan dan melahirkan generasi yang siap dan berani menjadi penerus bangsa. Daerah harus siap dan berani menjawab tantangan.

Pemimpin kota di masa depan haruslah generasi muda yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dan karakter yang tangguh menghadapi tantangan pemimpin di masa depan.

Di satu sisi kota merupakan pusat kemajuan, di sisi lain kota memiliki dinamikanya sendiri berkaitan dengan sektor sosial dan ekonomi. Pemimpin kota di masa depan haruslah generasi muda yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dan karakter yang tangguh menghadapi tantangan pemimpin di masa depan.

Kepala Desk Regional Wahyu Haryo mengatakan Indonesia menghadapi sejumlah masalah besar. Timbunan sampah yang dihimpun dari 194 kabupaten dan kota mencapai 19 juta ton per tahun. Sekitar 33 persen di antaranya tidak tertangani.

Baca juga : Mengelola Sampah Plastik Menyelamatkan Keanekaragaman Hayati

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Aktivitas di Tempat Pemrosesan Akhir Sukawinatan Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (25/8/2022). Di TPA ini ditampung sekitar 800 ton per hari. Sebagian besar sampah merupakan sampah rumah tangga.

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 mencapai 26,36 juta. Disabilitas mencapai 28,05 juta penduduk, dan 15,5 juta remaja mengalami problem kesehatan mental.

Di sisi lain, didapati pula anak-anak muda pada sejumlah daerah mampu menghadirkan perubahan dan solusi atas beragam persoalan. Beberapa di antaranya terpilih dalam Ashoka Young Changemaker 2023.

Wakil General Manager Penelitian dan Pengembangan Kompas, BE Satrio, mengatakan terjadi kenaikan jumlah penduduk usia kerja pada 2021 dengan rata–rata kenaikan 1,43 persen di setiap wilayah. Jumlah penduduk usia kerja terbanyak ada di Kota Surabaya, Tangerang, Semarang, Palembang, dan Makassar.

Sedangkan, kenaikan jumlah penduduk usia kerja tertinggi pada 2021 ada di Kota Denpasar, yakni 2,3 persen. Kenaikan ini setara dengan penambahan 17.883 penduduk usia kerja baru pada 2021. Jumlah penduduk usia kerja terendah ada di Kota Blitar, Pangkal Pinang, Kota Batu, Singkawang, Tarakan, dan Gorontalo dengan jumlah yang tidak mencapai 200.000 orang.

Baca juga : Perkuat Strategi Atasi Ancaman Peningkatan Pengangguran

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Sejumlah pelamar kerja sedang memindai kode batang di salah satu perusahaan perhotelan yang membuka lowongan di bursa kerja yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/6/2023). Bursa kerja ini digelar untuk memperingati hari ulang tahun Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Ke 22.

Jajak Pendapat Litbang Kompas yang berlangsung 26-29 April 2023 pada 502 responden, mendapati 70,9 persen kesulitan mencari kerja di daerah asalnya. Kesulitan paling besar dikeluhkan lulusan pendidikan menengah dan kategori ekonomi menengah.

Umumnya para pelamar yang kesulitan mencari kerja disebabkan kemampuan pelamar tidak sesuai dengan permintaan perusahaan, syarat yang diajukan terlalu tinggi, peluang kerja yang tersedia sedikit, dan kompetisi dalam mencari kerja terlalu ketat.

Sutta menyebut, sejumlah kota diketahui telah mengupayakan pembangunan manusianya dengan program yang inspiratif, tetapi belum banyak diketahui. Karena itu, kolaborasi perlu dibangun untuk capaian Indonesia Emas.

Arya Bima mengatakan pembicaraan terkait target Indonesia Emas telah banyak dilakukan. Berbagai capaian ingin diraih soal membangun ekonomi hijau, industri pariwisata, atau pelestarian cagar budaya. Yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana menyiapkan generasi mudanya untuk memiliki kompetensi yang unggul.

Baca juga : Perkuat Pendidikan Karakter Menyongsong Indonesia Emas 2045

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (tengah) menjadi pembicara kunci dalam diskusi bertajuk “Kepemimpinan Kota Menyongsong 2045” yang diselenggarakan Kompas Collaboration Forum-City Leaders Community #APEKSInergi, di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/6/2023).

Wali Kota Palembang, Harnojoyo sepakat bahwa pembangunan manusia harus dimulai sejak 1.000 hari pertama kehidupan. Adapun, untuk menciptakan generasi muda yang pekerja keras, perlu didorong dari tingkat pendidikan dasar.

Wali Kota Makassar M Ramdhan Pomanto mengingatkan agar kota-kota jangan dibiarkan berjuang sendirian. Apalagi, Makassar sebagai kota urban, selalu kedatangan banyak pendatang. Magnet-magnet baru peluang kerja perlu dibangun di daerah lainnya, agar arus migrasi tidak menumpuk di Makassar.

Adapun Wali Kota Pare-pare Taufan Pawe, juga menambahkan agar pusat dapat lebih memahami kebutuhan di daerah. Ia mencontohkan, Pare-pare yang dikenal sebagai kota kelahiran Presiden RI ke-3, BJ Habibie ingin menjadi kota yang mencitrakan ketulusan cinta Ainun-Habibie, dan juga ingin menjadikan ketokohan BJ Habibie sebagai magnet. Salah satunya dengan membangun Institut Teknologi BJ Habibie.

Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengingatkan pemerintah agar memiliki kesamaan dalam mengukur stunting. Perbedaan cara pengukuran yang masih diterapkan di Kementerian Kesehatan dan BKKBN karena menghambat jalannya program pengentasan stunting di daerah.

Baca juga : Wapres: Butuh Intervensi Strategis Capai Target Penurunan Tengkes