Wapres: Butuh Intervensi Strategis Capai Target Penurunan Tengkes

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan intervensi strategis diperlukan untuk mencapai target penurunan tengkes menjadi 14 persen selama dua tahun pada tahun 2024.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan keterangan pers seusai rapat terbatas tingkat menteri untuk percepatan penurunan tengkes triwulan I tahun anggaran 2023 di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022 menunjukkan persentase tengkes sebesar 21,6 persen atau turun 2,8 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 24,4 persen. Intervensi strategis dibutuhkan untuk menurunkan tengkes hingga 7,6 persen demi mencapai target 14 persen pada tahun 2024.

Apabila mengacu pada pencapaian penurunan tengkes terakhir yang sebesar 2,8 persen per tahun, dengan langkah yang biasa saja Indonesia hanya akan mampu menurunkan tengkes sekitar 5 persen dalam waktu kurang dari dua tahun ke depan.

”(Padahal) untuk mengejar target 14 persen tahun 2024, kita harus menurunkan stunting sebesar 7,6 persen dalam (waktu) kurang dari dua tahun. Untuk itu harus dilakukan intervensi strategis guna mendorong penurunan stunting lebih cepat lagi,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada rapat terbatas tingkat menteri untuk percepatan penurunan tengkes triwulan I tahun anggaran 2023 di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2023).

(Padahal) untuk mengejar target 14 persen tahun 2024, kita harus menurunkan stunting sebesar 7,6 persen dalam (waktu) kurang dari dua tahun. Untuk itu harus dilakukan intervensi strategis guna mendorong penurunan stunting lebih cepat lagi.

Baca juga: Kasus Baru Tengkes Meningkat pada Usia 11-23 Bulan

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada rapat terbatas tingkat menteri untuk percepatan penurunan tengkes triwulan I tahun anggaran 2023 di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2023).

Pada kesempatan tersebut Wapres Amin menyebutkan pihaknya menerima informasi ada beberapa kabupaten dengan penurunan tengkes bagus. ”Ada beberapa kabupaten yang luar biasa tinggi. Mestinya kita jadikan model, kita replikasi kalau laporan ini benar,” katanya.

Kabupaten dimaksud semisal Pidie yang berhasil menurunkan tengkes hingga 11,5 persen, Nagan Raya (13,8 persen), Mandailing Natal (13,5 persen), Simalungun (10,6 persen), Langkat (12,9 persen), Fakfak (10 persen), Nias Barat (11 persen), Lampung Selatan (15,9 persen), Solok (15,9 persen), Tanjung Jabung Timur (15,8 persen), Mojokerto (15,2 persen), dan Merangin (15,2 persen).

Baca juga: Tengkes Masih Menghantui Kalteng, dari Pelosok hingga Perkotaan

Wapres Amin menuturkan, tahun 2023 ini merupakan tahun kelima pelaksanaan percepatan penurunan tengkes yang sudah dijalankan sejak 2018. Dan, tahun ini adalah tahun kedua sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

”Kenapa (pencapaian penurunan tengkes) tahun lalu 2,8 persen, itu karena memang perpres yang baru itu belum berjalan dengan baik. Anggaran juga, termasuk anggaran dana desa, masih dipakai untuk pandemi. Dan sekarang ini sudah kita konsolidasi,” kata Wapres Amin saat memberikan keterangan pers seusai rapat terbatas.

Menurut Wapres Amin, koordinasi akan dilakukan agar anggaran yang tersebar di berbagai kementerian diprioritaskan untuk penanganan tengkes. ”Kemudian juga kinerja dari semua, dan di bawah koordinasi BKKBN, akan diefektifkan. Atas dasar itu, dari rapat, kita yakin bahwa 2023 kita bisa mencapai (penurunan tengkes hingga) 3,8 persen. Begitu juga di 2024 dan berakhir dengan (angka tengkes) 14 persen,” ujarnya.

Kemudian juga kinerja dari semua, dan di bawah koordinasi BKKBN, akan diefektifkan. Atas dasar itu, dari rapat, kita yakin bahwa 2023 kita bisa mencapai (penurunan tengkes hingga) 3,8 persen. Begitu juga di 2024 dan berakhir dengan (angka tengkes) 14 persen.

Pendampingan terpadu

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy melaporkan pengoordinasian pelaksanaan program percepatan penurunan tengkes. Hal ini termasuk hasil pelaksanaan pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas dan hasil road show (kunjungan) Menko PMK bersama kementerian dan lembaga di 34 provinsi, serta rencana langkah-langkah.

Tujuan kunjungan tersebut untuk menyinergikan dan menyimulasikan penanganan tengkes bersama dengan kemiskinan ekstrem. Hal ini karena data menunjukkan 60 persen kasus tengkes berada di keluarga miskin ekstrem. ”Apalagi, sebetulnya intervensinya juga tidak terlalu jauh berbeda, baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Misalnya, untuk intervensi lingkungan kemiskinan ekstrem itu sebetulnya juga sama dengan intervensi sensitif dari tengkes,” kata Muhadjir.

NINA SUSILO

Seorang ibu menimbang anak balitanya di Kelurahan Kayubulan, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Jumat (14/4/2023). Pengukuran berat dan tinggi badan anak balita secara berkala memantau perkembangan anak sekaligus mengantisipasi tengkes (stunting).

Baca juga: Tangkis Tengkes dengan Tangkas

Selain Menko PMK, hadir pula dalam pertemuan ini, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dan Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi.

Adapun Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Zumrotul Mukaffa.