Impor Beras Tunggu Janji Kementerian Pertanian Terpenuhi

Bulog akan mengimpor beras premium dengan skema komersial. Meskipun sudah mendapatkan kuota impor sebanyak 500.000 ton, Bulog tidak akan merealisasikan semuanya karena mengutamakan pengadaan dari dalam negeri.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Buruh memindahkan karung beras saat Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso melakukan sidak ke Gudang Bulog Divisi Regional DKI Jakarta dan Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (27/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Demi mengamankan cadangan beras, Perum Bulog sudah mengantongi kuota impor beras sebesar 500.000 ton berdasarkan rapat koordinasi terbatas pemerintah. Namun, realisasi impor beras itu bergantung kemampuan pengadaan beras dalam negeri sebanyak 600.000 ton yang diupayakan Kementerian Pertanian.

Langkah pengadaan cadangan beras yang dikelola Bulog itu dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (23/11/2022). Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, dan Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi hadir secara fisik dalam rapat yang diselenggarakan secara hibrida itu.

Ketua Komisi IV DPR Sudin memimpin rapat tersebut. ”Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Kementerian Pertanian menyatakan sanggup untuk memenuhi cadangan beras dari produksi dalam negeri sebesar 600.000 ton yang akan dibeli oleh Perum Bulog dengan harga komersial dalam waktu enam hari sejak rapat hari ini. Apabila tidak terpenuhi, data yang diyakini Kementerian Pertanian tidak valid,” ujarnya saat membacakan simpulan rapat.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, rapat koordinasi terbatas telah memutuskan memberikan kuota impor beras sebanyak 500.000 ton kepada Bulog. Apabila Kementerian Pertanian tidak dapat memenuhi simpulan rapat itu, dia mengatakan, Bulog akan langsung merealisasikan impor.

Baca juga : Bulog Kirim Sinyal Impor 500.000 Ton Beras

Dalam menyiapkan strategi impor, Budi mengatakan, Bulog sudah bekerja sama dengan sejumlah pelaku perberasan di negara lain dalam rangka meminta kesediaan mereka untuk memenuhi permintaan Indonesia. Namun, kerja sama itu belum tertera dalam kontrak tertulis. ”Apabila tidak ada keputusan (mengimpor beras) dari kami, beras itu akan dilepas di pasar internasional,” katanya saat ditemui setelah rapat.

Budi merinci, beras yang akan diimpor berjenis premium dengan skema komersial. Meskipun sudah mendapatkan kuota impor sebanyak 500.000 ton, Bulog tidak akan merealisasikan semuanya karena mengutamakan pengadaan dari dalam negeri.

Baca juga : Petani Tak Ingin Ada Impor

Per Selasa (22/11/2022), stok beras yang dikelola Bulog mencapai 594.856 ton. Sebanyak 426.753 ton dari jumlah itu merupakan cadangan beras pemerintah, sedangkan sisanya adalah stok komersial.

Dalam rapat bersama Komisi IV DPR itu, Budi menuturkan, Kementerian Pertanian telah dua kali menjanjikan stok beras yang berada di penggilingan pada rapat koordinasi terbatas pemerintah. Namun, jumlah realisasi saat tim Bulog mengecek di lapangan berbeda dengan yang dijanjikan.

Data Kementerian Pertanian terhadap sebuah penggilingan yang berada di Jember, Jawa Timur, misalnya, menyebutkan kesiapan stok sebanyak 100.000 ton. Namun, kontrak pengadaan dengan penggilingan itu hanya mencapai 7.000 ton.

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)

Foto udara panen padi di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Karawang, Jawa Barat, Kamis (14/5/2020).

Baca juga : Risiko Iklim Ancam Potensi Kenaikan Produksi Beras Indonesia

Di sisi lain, Suwandi mengatakan, pihaknya telah melakukan validasi di lapangan berdasarkan data dari dinas pertanian provinsi terhadap 351.370 ton beras di delapan provinsi. Namun, ada kendala terkait spesifikasi dan harga ketika hendak dibeli Bulog.

Data NFA yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, realisasi produksi beras pada Oktober 2022 mencapai 2,42 juta ton. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan proyeksi yang dirilis sebelumnya, yakni 2,85 juta ton.

Jika Bulog tidak bisa meningkatkan stoknya hingga 1,2 juta ton, situasi perberasan nasional dalam bahaya.

Sementara itu, Arief mengatakan, jika Bulog tidak bisa meningkatkan stoknya hingga 1,2 juta ton, situasi perberasan nasional dalam bahaya. ”Stok Bulog akan turun terus hingga menjadi sekitar 342.000 ton. Bulog menjadi tidak bisa mengintervensi (pasar) ketika harga (beras) tinggi maupun kejadian luar biasa seperti yang terjadi di Cianjur,” katanya dalam rapat.

Arief menggarisbawahi, penyerapan dalam negeri dengan skema komersial tidak boleh sembarangan. Apabila Bulog membeli dengan harga yang terlalu tinggi, harga di tingkat konsumen akan terkerek dan menyebabkan inflasi.

Sepanjang Oktober 2022, data BPS mencatat, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mencapai Rp 5.354 per kilogram (kg), sedangkan harga beras di penggilingan sebesar Rp 11.850 per kg. Kedua angka itu berada di atas ketentuan harga pembelian pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras. Aturan itu menyatakan, HPP untuk GKP senilai Rp 4.250 per kg, sedangkan HPP untuk beras di gudang Bulog sebesar Rp 8.300 per kg.

Baca juga : Stok Beras Bulog Tak Cukup Redam Kenaikan Harga

Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, beras yang ada di penggilingan sudah punya pasarnya masing-masing. Jika Bulog mengambil stok tersebut, pasar yang mulanya merupakan sasaran penyaluran penggilingan akan kekurangan suplai.

Baca juga : Penyaluran Stok Beras Bulog Mesti Lebih Berani