Kepastian dari pemerintah soal impor beras tahun ini menjadi kabar baik bagi petani yang tengah memulai panen musim gadu. Namun, ada problem krusial yang belum tertangani, soal instrumen stabilisasi yang kian loyo.

Isu impor beras dan subsidi pupuk masalah serius perlu ditinjau menyeluruh agar kemudian melahirkan solusi berupa kebijakan substansial, terintegrasi dan akuntabel untuk mengamankan ketahanan pangan nasional.

Meskipun panen raya telah usai dan pemerintah menunda impor beras, harga gabah di tingkat petani Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, belum stabil. Hasil panen petani masih ditawar di bawah HPP, Rp 4.200 per kg GKP.

Cadangan beras pemerintah yang diadakan Perusahaan Umum Bulog telah mencapai 1,1 juta pada pekan pertama April 2021. Komisi IV DPR mengusulkan agar Bulog lebih banyak dilibatkan dalam program penyaluran bantuan sosial.

Kegaduhan terkait impor pangan akhir-akhir ini bisa jadi merupakan buah perdana dari benih yang disemai Undang-Undang Cipta Kerja. Impor sesuai aturan ini adalah sumber yang setara dengan pangan produksi petani domestik.

Percekcokan soal impor-mengimpor beras membuat para petani gundah. Dalam mata rantai politik perberasan, petani selalu menempati simpul terbawah dari lingkaran ”industri” dan ”perniagaan” pangan kita.

Janji pemerintah menyerap gabah/beras petani melalui Perum Bulog berpotensi sia-sia tanpa adanya jaminan dan kepastian penyaluran. Target pengadaan sebesar 1,45 juta ton beras tahun ini diprediksi tidak tercapai.