Zulkifli Hasan Akui Tak Mudah Jaga Stabilitas Stok dan Harga Pangan

Beban hidup masyarakat meningkat akibat kenaikan harga hampir semua kebutuhan pangan pokok. Tugas Kementerian Perdagangan menjaga stabilitas stok dan harga pangan pada tahun ini sangat berat.

DOKUMENTASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memantau harga bahan pangan pokok di Pasar Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (16/6/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Usaha menjaga stabilitas stok dan harga pangan pada tahun ini dinilai tidak mudah. Harga pangan serba naik dan ketergantungan Indonesia terhadap bahan pangan impor masih besar. Di sisi lain, masih ada ”penyakit” tahunan di sektor pangan yang tak pernah tuntas terselesaikan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak akan bisa mengatasi persoalan kenaikan harga pangan itu sendiri. Butuh koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan para pelaku usaha terkait.

”Saya sempat shock. Pembeli mengeluh, pedagang juga mengeluh. Terasa sekali memang beban hidup meningkat akibat kenaikan harga semua kebutuhan pokok, kecuali beras,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Pasar Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (16/6/2021), melalui pesan suara.

Saya sempat shock. Pembeli mengeluh, pedagang juga mengeluh. Terasa sekali memang beban hidup meningkat akibat kenaikan harga semua kebutuhan pokok, kecuali beras.

Menurut Zulkifli, harga cabai rawit merah meningkat 20-30 persen menjadi Rp 80.000-Rp 110.000 per kilogram (kg), sedangkan cabai merah merah keriting menjadi Rp 80.000-Rp 90.000 per kg. Bawang merah, telur dan daging ayam, kedelai, serta daging sapi juga turut naik.

Kenaikan harga tersebut terjadi lantaran ada yang karena ”penyakit” tahunan, seperti cabai dan bawang. Ada juga yang disebabkan oleh ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pangan yang masih cukup besar, seperti kedelai, daging sapi, dan pakan ayam.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Saya Diminta Selesaikan Persoalan Minyak Goreng

SUMBER: KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Perkembangan Harga Pangan Pokok per 15 Juni 2022

Sementara minyak goreng curah, lanjut Zulkifli, harganya ada yang sudah sesuai harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp 14.000 per liter, dan ada yang belum. Bahan bakunya sudah cukup melimpah, tinggal mempercepat pendistribusian dan mengurai persoalan yang menghambatnya.

Peta distribusi ini akan dipelajari betul dan dibenahi. Penyaluran minyak goreng curah di titik-titik rawan harus dipercepat. Kalau perlu, tiap hari harus operasi pasar sebanyak 100.000 liter minyak goreng curah.

”Kami berjanji akan bekerja cepat, bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk menjaga stabilitas stok dan harga pangan. Solusi jangka pendeknya akan kami pikirkan, begitu juga jangka panjangnya,” ujarnya.

Sebenarnya, sejumlah langkah mitigasi telah digulirkan Kemendag bersama dengan kementerian/lembaga terkait. Langkah-langkah itu tertuang dalam laporan Perkembangan Harga, Inflasi, dan Stok Indikatif Barang Kebutuhan Pokok Kemendag pada 15 Juni 2022.

Misalnya, pemerintah telah meminta Perum Bulog menyediakan jagung pakan ternak sebanyak 50.000 ton guna membantu pemenuhan kebutuhan peternak layer (ayam petelur) skala mikro dan kecil. Realisasinya per 14 Juni 2022 mencapai 8.629,7 ton.

Pemerintah juga bekerja sama dengan Perhutani untuk menyediakan lahan seluas lebih kurang 200 hektar sebagai penyangga kebutuhan cabai di wilayah Jabodetabek. Pemerintah juga mempercepat pengadaan impor daging kerbau dan sapi beku serta memberikan bantuan kedelai bersubsidi Rp 1.000 per kg kepada produsen tahu dan tempe kecil melalui Bulog.

Baca juga: Hadapi Restriksi dan Wabah, Pemerintah Jaga Stok Domestik

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pekerja mengemas minyak goreng curah di pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (30/1/2022). Minyak goreng curah dijual di pasar tersebut dengan harga Rp 20.000 per kilogram.

Adapun untuk menjaga stabilitas stok dan harga minyak goreng curah, Kemendag telah menggulirkan program Minyak Goreng Curah Rakyat seharga Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg sebanyak 200 liter per titik per hari di 10.000 titik di seluruh Indonesia. Kebijakan ini ditopang juga dengan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan sejumlah produk turunannya.

Penguasaan stok pangan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melalui ID Food atau Holding BUMN Pangan, juga terus berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional dari hulu ke hilir melalui berbagai lini usaha. Fokus utamanya adalah menambah penguasaan stok pangan domestik melalui peningkatan produksi dan skala usaha.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat sejumlah perusahaan milik negara di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (15/6/2022). Untuk merealisasikan rencana tersebut, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai perusahaan induk ID Food mengajukan permohonan untuk mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) tunai dan nontunai senilai total Rp 4,6 triliun dalam APBN 2023.

Baca juga: Bauran Kebijakan Diperlukan untuk Redam Lonjakan Inflasi

Direktur Utama ID Food, Frans Marganda, mengatakan, PMN tunai yang diajukan sebesar Rp 2 triliun dan nontunai Rp 2,6 triliun. PMN tunai akan digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi dan modal kerja, memperkuat kapasitas bisnis, meningkatkan efisiensi, serta meningkatkan kemampuan produksi anggota holding.

PMN tunai itu akan digunakan di bidang pertanian sebesar Rp 1 triliun, perikanan Rp 217 miliar, perdagangan Rp 213 miliar, peternakan Rp 400 miliar, dan garam Rp 100 miliar. Hal ini penting mengingat salah satu tujuan ID Food didirikan adalah turut berperan menjaga ketahanan pangan nasional.

Dalam hal ini, kata Frans, BUMN Pangan harus berpartisipasi dalam menjaga ketersediaan pangan, baik dari sisi produksi, penanganan pascapanen dan penyimpanan, juga distribusi. Dalam konteks krisis pangan dunia yang saat ini mulai terjadi, BUMN Pangan bisa mengantisipasi rambatannya ke dalam negeri jika memiliki stok pangan yang cukup.

”Di antara produk pangan yang kami kuasai, baru gula dan garam yang pangsa pasarnya di atas 10 persen. Yang lainnya, masih di bawah 10 persen, bahkan di bawah 5 persen,” katanya.

Di antara produk pangan yang kami kuasai, baru gula dan garam yang pangsa pasarnya di atas 10 persen. Yang lainnya, masih di bawah 10 persen, bahkan di bawah 5 persen.

Baca juga: Orkestrasi Hulu Hilir Pangan

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Nama dan logo baru ID Food ditampilkan pada layar saat peluncuran Holding BUMN Pangan dengan nama ID Food oleh Menteri BUMN Erick Thohir di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (12/1/2022).

Frans menambahkan, tugas BUMN Pangan juga tidak sekadar itu. Kementerian BUMN meminta ID Food menopang dan mengembangkan inklusivitas petani, peternak, nelayan, dan UMKM. ID Food diminta untuk mengembangkan produksi mereka dan juga menjadi offtaker atau penjamin serapan komoditas mereka.

”Bersama dengan BUMN lain, kami ditargetkan menggandeng petani, peternak, nelayan, dan UMKM sebanyak 2,5 juta orang pada 2025. Saat ini baru sekitar 200.000 orang,” ujarnya.

Sementara untuk PMN nontunai, lanjut Frans, terdiri dari rekening dana investasi (RDI) dan subsidiary loan agreement (SLA) dan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). PMN nontunai ini dibutuhkan untuk memperbaiki struktur keuangan, terutama dari sisi rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio).

Selama ini, PT RNI ini belum pernah mendapatkan PMN tunai, sedangkan PMN nontunai terakhir didapat pada 2016. PMN yang diajukan tersebut merupakan pengajuan kembali setelah sebelumnya dilakukan di 2020 sebelum holding pangan terbentuk.

Baca juga: Efektivitas Suntikan Modal Negara ke BUMN Perlu Terus Diawasi