Zulkifli Hasan: Saya Diminta Selesaikan Persoalan Minyak Goreng
Pergantian menteri perdagangan tak jadi jaminan persoalan minyak goreng selesai selama akar masalahnya tidak diselesaikan dengan baik. Selain soal eksekusi kebijakan, pemerintah mesti kuat menghadapi mafia pangan.
Oleh
Hendriyo Widi
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan resmi dilantik menjadi Menteri Perdagangan RI menggantikan Muhammad Lutfi. Zulkifli diminta Presiden Joko Widodo menyelesaikan persoalan pangan, khususnya minyak goreng.
Zulkifli mengaku, Presiden Joko Widodo meminta persoalan ketersediaan stok dan kenaikan harga sejumlah pangan pokok, terutama minyak goreng, perlu segera diselesaikan. Khusus minyak goreng curah, harganya ditargetkan bisa mencapai Rp 14.000 per liter.
”Sebulan lalu saya berdiskusi dengan pengusaha-pengusaha minyak sawit. Ada skala prioritas untuk menjadikan harga minyak goreng curah menjadi Rp 14.000 per liter. Ada beberapa cara dan formulanya untuk menyelesaikan persoalan itu. Tunggu 1-2 hari lagi,” kata Zulkifli seusai serah terima jabatan di Kementerian Perdagangan, Rabu (15/6/2022).
Ada skala prioritas untuk menjadikan harga minyak goreng curah menjadi Rp 14.000 per liter. Ada beberapa cara dan formulanya untuk menyelesaikan persoalan itu. Tunggu 1-2 hari lagi.
Berdasarkan laporan Perkembangan Harga, Inflasi, dan Stok Indikatif Barang Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga rata-rata nasional minyak goreng curah per 15 Juni 2022 sebesar Rp 16.400 per liter. Harga tersebut masih di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram (kg).
Jika dibandingkan dengan pekan lalu, harga minyak goreng curah itu turun 0,61 persen. Sementara jika dibandingkan bulan lalu, harga tersebut turun 4,65 persen.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W Kamdani mengatakan, Menteri Perdagangan yang baru akan menemui banyak tantangan ke depan untuk mengendalikan perdagangan dalam dan luar negeri. Tantangan-tantangan itu sifatnya kompleks dan memiliki konsekuensi lintas sektoral sehingga koordinasi lintas kementerian dan pengusaha sangat diperlukan.
Di dalam negeri, Kemendag perlu menciptakan stabilitas stok dan harga pangan, memastikan kelancaran distribusi kebutuhan pokok, dan mengendalikan inflasi. Kemendag juga perlu memastikan tidak ada lagi kecurangan-kecurangan terhadap komoditas yang rentan ditimbun atau dimanipulasi harganya oleh pasar.
“Jika hal itu terjadi, pasti akan memengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek yang sangat rentan terhadap krisis yang dipicu oleh inflasi di pasar domestik,” ujarnya.
Menteri perdagangan yang baru akan menemui banyak tantangan ke depan untuk mengendalikan perdagangan dalam dan luar negeri.
Sementara itu, lanjut Shinta, kondisi pasar global juga masih diselimuti ketidakpastian dan volatilitas yang tinggi. Hal itu membuat kontrol terhadap impor serta peningkatan kinerja dan daya saing ekspor menjadi sulit dilakukan.
Di sisi lain, Indonesia sebagai ketua G20 diharapkan banyak negara untuk merampungkan berbagai permasalahan global serta meringankan krisis pangan dan energi global. Selain itu, Indonesia juga digadang-gadang mampu menciptakan keterbukaan pasar global, baik melalui kebijakan, menggaungkan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia, maupun melalui pembentukan perjanjian dagang dengan negara-negara lain.
”Kami berharap, Menteri Perdagangan yang baru bisa cepat mempelajari kondisi dan lebih berhati-hati menyusun kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Sejujurnya, tantangan-tantangan itu akan lebih berat dan kompleks, lantaran kebijakan perdagangan berimplikasi erat terhadap stabilitas dan daya tahan ekonomi nasional dari krisis yang berpotensi terjadi,” katanya.
Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menilai, perombakan kabinet ibarat pergantian pemain sepak bola. Tujuannya menyegarkan tim agar kinerja atau stamina ”kesebelasan” semakin baik.
”Pergantian Menteri Perdagangan disebabkan oleh kinerja yang kurang optimal, terutama dalam pengendalian harga minyak goreng. Ketidakoptimalan kinerja itu sebenarnya sudah terlihat sejak Presiden ’mengambil alih’ kebijakan minyak goreng dengan bantuan langsung tunai minyak goreng,” kata Rusli.
Pergantian menteri perdagangan tidak menjadi jaminan persoalan minyak goreng selesai begitu saja selama akar masalahnya tidak diselesaikan.
Menurut Rusli, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Menteri Perdagangan baru. Pekerjaan rumah yang utama adalah memastikan pasokan minyak goreng aman dan harganya terjangkau sesuai HET.
”Pergantian Menteri Perdagangan tidak menjadi jaminan persoalan minyak goreng selesai begitu saja selama akar masalahnya tidak diselesaikan. Permasalahan utamanya adalah eksekusi kebijakan di lapangan dan tidak kalah dengan mafia pangan,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Rusli, di tengah kenaikan harga pangan global, Menteri Perdagangan baru diharapkan dapat memastikan ketersediaan bahan pangan yang masih diimpor. Salah satunya adalah gandum yang saat ini pasokannya terbatas akibat perang Rusia-Ukraina dan pembatasan ekspor India.