Wapres Amin: Butuh Kerja Ekstra Keras Pengentasan Warga dari Kemiskinan Ekstrem

Wapres Amin mengingatkan kinerja pembangunan secara keseluruhan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menjadi kunci utama penurunan tingkat kemiskinan ekstrem.

BPMI SETWAPRES

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (30/9/2021).

SURABAYA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa diperlukan kerja ekstra keras untuk memastikan pengentasan warga dari kemiskinan ekstrem hingga nol persen dapat diwujudkan pada akhir tahun 2024. Pemerintah daerah diminta untuk menentukan lokus prioritas dan sekaligus memfokuskan sumber daya untuk mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing.

Hal ini diungkapkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kamis (30/09/2021), setelah sehari sebelumnya berkunjung ke Provinsi Jawa Barat. Rangkaian kunjungan kerja ini merupakan bagian dari kunjungan ke tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021. Dalam setiap kunjungan, Wapres akan berdiskusi langsung dengan jajaran pemerintah daerah di tujuh provinsi prioritas, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Kunjungan kerja Wapres di Jatim diawali dengan rapat kerja bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko, Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron, dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi, yang daerahnya telah ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jatim pada tahun 2021.

Wapres meminta agar pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kelima kabupaten prioritas di Jatim segera menentukan lokus prioritas dan memfokuskan sumber daya dengan menggunakan kombinasi antara indikator persentase penduduk miskin ekstrem dan juga jumlah penduduk miskin ekstrem di satu wilayah. ”Kombinasi dua indikator ini diharapkan dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk memilih wilayah yang bukan hanya dengan persentase penduduk miskin ekstrem tinggi, tetapi juga dengan penduduk ekstrem yang besar,” ujarnya.

Baca Juga: Pandemi Hambat Percepatan Penanganan Kemiskinan di Jawa Timur

Kompas

Warga berwisata ke Kampung Jodipan yang dicat warna-warni di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (30/10/2016). Warna-warna yang dibuat dengan sedemikin rupa serta mural menyulap kampung yang sebelumnya kumuh kini menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi.

Gubernur dan para bupati juga diminta bekerja keras memastikan agar semua rumah tangga miskin ekstrem di wilayah masing-masing mendapatkan seluruh program, baik program untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat. Perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing juga perlu diperkuat, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di setiap wilayah.

”Artinya, kinerja pembangunan secara keseluruhan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menjadi kunci utama penurunan tingkat kemiskinan ekstrem. Selain itu, sejak awal 2020, kita juga menghadapi pandemi Covid-19 yang sempat menyebabkan kontraksi ekonomi dan meningkatkan tingkat kemiskinan kita,” tambah Wapres Amin.

Total jumlah penduduk miskin ekstrem di lima Kabupaten di Jatim yang menjadi prioritas pada 2021 ini mencapai 508.571 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 265.180 rumah tangga. Tingkat kemiskinan ekstrem di Probolinggo adalah 9,74 persen (114.250 jiwa); Bojonegoro dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,05 persen (50.200 jiwa); Lamongan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,37 persen (87.620 jiwa); Bangkalan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,44 persen (123.490 jiwa); serta Sumenep dengan tingkat kemiskinan ekstrem 11,98 persen (130.750 jiwa).

Wapres menegaskan bahwa besaran alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan bukanlah isu utama. Hal ini karena alokasi anggaran dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sudah cukup besar.

Pendataan langsung

Pada kesempatan rapat koordinasi di Gedung Grahadi tersebut, Wapres menegaskan bahwa besaran alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan bukanlah isu utama. Hal ini karena alokasi anggaran dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sudah cukup besar. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi.

Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan sehingga dapat diterima masyarakat yang berhak. Wapres Amin mengapresiasi program inisiatif yang telah dilaksanakan di Jatim seperti Program Jatim Puspa, Pemberdayaan BumDes, Desa Berdaya, dan PKH Plus.

Baca Juga: Wabah Covid-19 Miskinkan Warga Jawa Timur

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Penerima manfaat Program Keluarga Harapan menerima Kartu Keluarga Sejahtera secara simbolis dari Menteri Sosial Tri Rismaharini di Balai Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (29/6/2021).

Karena waktu penanggulangan kemiskinan ekstrem pada 2021 tinggal tersisa tiga bulan lagi, pemerintah berkomitmen akan menambah alokasi anggaran. Tambahan alokasi pendanaan ini melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai respons terhadap dampak pandemi Covid-19. Bantuan tunai akan diberikan kepada warga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim selama tiga bulan hingga akhir 2021.

Agar bisa tepat sasaran, Wapres Amin kembali mengingatkan diperlukan pemutakhiran data kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai. Wapres meminta gubernur dan lima bupati di Jatim untuk segera memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat di tiap kabupaten yang akan menerima tambahan bantuan sosial tunai.

”Untuk dapat segera memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat di tiap-tiap kabupaten, yang akan menerima tambahan bantuan sosial tunai dimaksud sehingga upaya kita untuk dapat membantu percepatan pengentasan rakyat dari kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa segera diwujudkan,” kata Wapres.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pendataan langsung ke lapangan diperlukan agar pendataan rumah tangga sasaran kemiskinan ekstrem benar-benar sesuai target. ”Karena kita harus masuk ke data by name by address, baik dengan cara top down maupun pendataan langsung di lapangan,” ujar Tito ketika mendampingi Wapres Amin dalam kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/9/2021).

Penghargaan kepala daerah

Setelah pendataan, Tito mengatakan akan melakukan evaluasi rutin terhadap daerah-daerah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem. Untuk daerah yang berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem sampai ke titik nol, Tito mengusulkan kepada Wapres Amin agar kepala daerah diberi apresiasi atau penghargaan.

Penghargaan dapat berupa piala hingga dana insentif daerah. ”Mungkin diberikan reward untuk diberikan motivasi, di antaranya selain mungkin dari Bapak Presiden atau Bapak Wapres, tetapi juga mungkin mengajukan dana insentif daerah yang biasanya memang diberikan kepada daerah yang berprestasi,” kata Tito.

Baca Juga: Intervensi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berbasis Keluarga

TANGKAPAN LAYAR

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (26/7/2021).

Penghargaan ini diharapkan bisa memotivasi daerah yang wilayahnya masuk prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem sehingga bisa mengefektifkan program-program perlindungan sosial ataupun pemberdayaan. Untuk tahun 2021, penanggulangan penduduk miskin ekstrem menyasar 35 kabupaten di tujuh provinsi sebanyak 2,1 juta jiwa atau 899 ribu rumah tangga. ”Dua juta itu mari kita garap dan keroyok rame-rame supaya mereka naik kelas, lebih baik,” tutur Tito.

Walaupun tantangan berat, Wapres Amin tetap optimistis bahwa masalah kemiskinan di Jawa Timur akan dapat ditanggulangi. Untuk itu, diperlukan kolaborasi lintas pihak, yang tidak hanya kementerian/lembaga, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), pemerintah desa, serta melibatkan pihak non-pemerintah lainnya, seperti pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM, media, dan masyarakat.

Wapres juga berpesan agar dunia usaha yang beroperasi di wilayah prioritas dapat turut berpartisipasi dalam pengurangan kemiskinan ekstrem. Dunia usaha diminta untuk mendorong konvergensi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan menggunakan pendekatan dan sasaran yang sama dengan program pemerintah.

Wapres juga berpesan agar dunia usaha yang beroperasi di wilayah prioritas dapat turut berpartisipasi dalam pengurangan kemiskinan ekstrem.

”Kerja kolaborasi ini harus berujung pada sinergitas antara program-program pengurangan kemiskinan ekstrem yang berasal dari sumber pendanaan APBN kementerian/lembaga untuk pelaksanaan program-program pengurangan kemiskinan ekstrem di daerah, termasuk yang bersumber dari dana APBD provinsi dan kabupaten/kota, serta APBDes," tambah Wapres Amin.

Dalam kunjungan kerja ke Jatim, Wapres Amin didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Syafrizal, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Lukmanul Hakim, dan Bambang Widianto.