Pemerintah saat ini memprioritaskan akurasi data dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem. Semua masyarakat miskin ekstrem yang berhak mendapatkan intervensi diupayakan dapat memperoleh manfaat program.

Pemerintah terus berupaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung upaya tersebut melalui pembangunan sejumlah infrastruktur, termasuk di Nias.

Ketidakpastian global terjadi akibat pandemi Covid-19 yang belum usai serta perang Rusia-Ukraina. Disparitas mesti ditekan terutama dengan menjaga segmen masyarakat paling terdampak agar tak timbul gejolak sosial.

Persoalan sinergi program hingga problem data masih dihadapi dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Orkestrasi kebijakan dan kolaborasi pemangku kepentingan pun diperlukan untuk mengatasi masalah itu.

Pemerintah menargetkan dapat mengatasi kemiskinan ekstrem pada 2024. Sejumlah anggota Komisi V DPR RI berharap data acuan akurat sehingga program tidak salah sasaran.

Sebanyak 3.511 keluarga miskin di NTT mendapat bantuan penyaluran listrik dalam rangka mengatasi kemiskinan di daerah terjauh, terpencil, dan tertinggal, termasuk warga miskin di Pulau Semau.

Hal yang paling mendasar yang perlu dilakukan dalam upaya menghilangkan kemiskinan ekstrem di desa adalah sinkronisasi data orang miskin ekstrem tersebut. Konsep ”one village one data” sangat dibutuhkan.