Pemerintah daerah diharapkan membentuk struktur satuan tugas penanggulangan Covid-19 di daerah paling lambat pada 30 September 2020. Mendagri Tito Karnavian menegaskan hal itu melalui Surat Edaran Nomor 440/5184/SJ.

Sejumlah menteri dan kepala lembaga menandatangani keputusan bersama guna menjaga agar aparatur sipil negara netral selama Pilkada 2020. Sebelum keputusan dibuat, sudah ada 500 pelanggaran netralitas di Pilkada 2020.

Anjuran tak berkerumun saat pendaftaran calon peserta Pilkada 2020 diabaikan. Bawaslu menerima laporan paslon mengerahkan massa dari 141 daerah atau 65 persen dari total daerah yang melaporkan ada pendaftaran calon.

Masih ada 3 persen dari total anggaran PEN atau sekitar Rp 16 triliun yang belum teralokasi ke dalam program penanganan Covid-19 dan PEN. Proses pengisian DIPA itu ditargetkan harus rampung pekan ini.

Dihadapkan pada persoalan pandemi Covid-19, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggugah kepala daerah untuk memiliki rasa krisis. Dengan demikian, penanganan pandemi dan dampak-dampak yang ditimbulkannya lebih cepat.

Dengan cairnya sisa tambahan anggaran dari pusat yang besarnya Rp 3 triliun, penyelenggara pemilu diyakini sudah bisa menyelenggarakan Pilkada 2020 di 270 daerah.

Enam bulan di tengah pandemi Covid-19, modal sosial kepuasan publik terhadap pemerintah masih cukup tinggi. Namun, hal ini bisa tergerus bila persoalan tata kelola dan birokrasi tak kunjung teratasi.

Efektivitas kerja pemerintahan tak cukup hanya dengan perampingan birokrasi. Perlu perubahan budaya kerja, selain mengatasi disharmoni regulasi dan koordinasi antarinstansi.

Pilkada serentak merupakan bagian tak terpisahkan dalam penanganan Covid-19. Karena itu para penyelenggara pemilu harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada setiap tahapan agar tidak muncul kluster baru.

Masukan atau pertimbangan dari Komisi Kepolisian Nasional akan langsung diserahkan ke kepolisian untuk dicari solusi bersama. Hanya kebijakan yang sifatnya mendasar akan disampaikan ke Presiden.