logo Kompas.id
EkonomiKoalisi Sipil Kritik Transformasi Sistem Pangan

Koalisi Sipil Kritik Transformasi Sistem Pangan

Koalisi sipil mendorong pemerintah mengatasi problem pangan dengan mengedepankan prinsip kedaulatan. Liberalisasi yang berlanjut dinilai akan sulit mendorong sistem pangan global yang lebih adil dan berkelanjutan.

Oleh BM Lukita Grahadyarini / Pradipta Pandu
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPASTotok Wijayanto

Buruh menata gula rafinasi yang telah berhasil dipindahkan ke atas truk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Gula rafinasi tersebut didatangkan dari India dengan menggunakan kapal Margaret SW. Pemerintah telah mengeluarkan izin impor sekitar 680.000 ton gula mentah dan gula konsumsi sejak akhir tahun lalu.

JAKARTA, KOMPAS — Transformasi sistem pangan yang disuarakan dalam Pra-Konferensi Tingkat Tinggi Sistem Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa dinilai sulit mendorong sistem pangan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Pengaturan sistem pangan dunia kini dinilai makin proliberalisasi.

Demikian sebagian poin yang disuarakan koalisi 28 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Rakyat untuk Transformasi Sistem Pangan terkait penyelenggaraan Pra-Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sistem Pangan Dunia PBB. Komite mendorong pemerintah mengatasi permasalahan pangan dengan prinsip kedaulatan pangan.

Editor: Mukhamad Kurniawan
Bagikan
Memuat data..