Koalisi sipil mendorong pemerintah mengatasi problem pangan dengan mengedepankan prinsip kedaulatan. Liberalisasi yang berlanjut dinilai akan sulit mendorong sistem pangan global yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pemerintah dinilai perlu lebih fokus mendorong kedaulatan pangan. Liberalisasi pangan yang terus berlanjut dinilai akan sulit mendorong sistem pangan global yang lebih adil dan berkelanjutan.

Model bisnis pertanian di pedesaan sebagai perusahaan (korporasi) merupakan solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ini juga akan mempercepat regenerasi petani milenial.

Sistem pangan di Indonesia belum adil, terutama bagi para produsen. Ketidakadilan ini menjadi salah satu penyebab kemiskinan petani dan pada akhirnya menyebabkan anak muda enggan masuk ke sektor pertanian.

”Holding” BUMN Pangan direncanakan paling lambat terbentuk September 2021. Selain memenuhi penugasan negara dan mengembangkan ekonomi masyarakat, BUMN Pangan juga akan tetap bergerak menjalankan bisnis secara komersial.

Duet Badan Pangan Nasional dan ”holding” BUMN Pangan akan semakin memperkuat tata niaga dan kelola pangan nasional. Keduanya bisa saling mengisi satu sama lain untuk menggarap sektor hulu, tengah, dan hilir pangan.

Mereka menjelaskan bahwa pertemuan yang baru saja dilakukan membahas soal kajian KPK terhadap tata kelola impor komoditas hortikultura dan kajian tata kelola ”buffer stock” atau stok bahan dalam penyediaan pangan.

Pembenahan masalah krisis pangan membutuhkan upaya terintegrasi hulu-hilir. Diversifikasi pangan menjadi salah satu jalan keluar dengan membiasakan masyarakat mengonsumsi pangan lokal.

Hidup menjadi petani di negeri agraris tidak sepenuhnya terjamin. Pontang-panting berubah profesi dilakukan tapi nasibnya tetap saja muram.

Kegaduhan terkait impor pangan akhir-akhir ini bisa jadi merupakan buah perdana dari benih yang disemai Undang-Undang Cipta Kerja. Impor sesuai aturan ini adalah sumber yang setara dengan pangan produksi petani domestik.