Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
yudikatif
Bagikan
Lebih dari Separuh Anggota DPR Belum Lapor Harta Kekayaannya
Sebanyak 14.072 penyelenggara negara belum melaporkan harta kekayaannya. KPK tetap menerima LHKPN setelah batas akhir.
Politik & Hukum
·
SK Terbit, Mahfud MD Bentuk Tim Jalankan Reformasi Hukum
Empat kelompok kerja dibentuk, salah satunya reformasi lembaga peradilan. Mahfud MD menyatakan, keempatnya dibentuk untuk membenahi karut-marut hukum di Indonesia.
Politik & Hukum
·
Mahfud MD: Presiden Kecewa Pemberantasan Korupsi Gembos di Yudikatif
Merespons terungkapnya dugaan suap hakim agung, Presiden Jokowi menekankan urgensi reformasi hukum. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Presiden kecewa upaya pemberantasan korupsi kerap gagal di lembaga yudikatif.
Politik & Hukum
·
Merindukan Keteladanan Pejabat Publik
Pelanggaran etik oleh pejabat publik tak hanya memicu ketidakpercayaan masyarakat, tetapi juga mengganggu kinerja lembaga pemerintah. Ketegasan dalam menindak pejabat publik yang melanggar etik menjadi keharusan.
Riset
·
95 Persen Laporan Harta Kekayaan Para Pejabat Tidak Akurat
KPK temukan 95 persen dari 1.665 laporan harta kekayaan penyelenggara negara periode 2018-2020 tak akurat. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, banyak yang isi LHKPN asal-asalan.
Politik & Hukum
·
Iklan
Saat Hakim Konstitusi Meminta Saran dari Pemohon…
Sejak MK didirikan, lembaga ini belum pernah membatalkan undang-undang dalam uji formil. Terkait uji formil, para hakim konstitusi diharapkan berpikir progresif, melampaui hal yang tersurat dalam konstitusi.
Politik & Hukum
·
RUU MK Buka Potensi Yuristokrasi
Setelah RUU Mahkamah Konstitusi disetujui DPR dan pemerintah, sejumlah kalangan bereaksi. UU tersebut berpotensi menjadikan kekuasaan kehakiman tak terkontrol (yuristokrasi). Alasannya, jabatan itu bisa tak terkontrol.
Politik & Hukum
·
Tingkat Kepatuhan Pejabat Lembaga Yudikatif Hanya 14,58 Persen
Politik & Hukum
·
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·