Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
uu ppp
Bagikan
MK Diminta Nyatakan UU PPP Cacat Formil
Belum genap empat bulan disahkan, UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah digugat ke MK. MK diminta untuk membatalkan karena dinilai cacat formil.
Politik & Hukum
·
Substansi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Belum Penuhi Asas Partisipasi Publik
Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Susi Dwi Harijanti mengkritisi adanya kata ”dapat” dalam beberapa ayat di UU PPP. Dengan adanya kata tersebut, pembentuk UU tak wajib membuka ruang konsultasi publik.
Politik & Hukum
·
Analisis
Memperbaiki Legitimasi dan Substansi
Ada kekhawatiran perubahan UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang tengah dibahas DPR sebagai jalan mempertahankan UU Cipta Kerja tanpa melakukan perubahan mendasar isi UU Cipta Kerja.
Artikel Opini
·
Skema Perbaikan UU Cipta Kerja Disepakati
DPR menyiapkan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk memasukkan metode ”omnibus law”. Adapun pemerintah menyiapkan revisi UU Cipta Kerja. Revisi kedua UU ini diharapkan bergerak paralel.
Politik & Hukum
·
Skema Perbaikan UU Cipta Kerja Berpotensi Menuai Resistensi
Skema perbaikan UU Cipta Kerja sebagai tindak lanjut putusan MK yang dirancang pemerintah didahului dengan merevisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tak sedikit yang menilai UU itu tak perlu direvisi.
Politik & Hukum
·
Iklan
RPJMN Jadi Patokan Penyusunan
Penyusunan rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional periode 2019-2024 diwajibkan berpatok pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dengan demikian, target perencanaan undang-undang dalam kurun waktu lima tahun ke depan diharapkan sinkron dengan kebutuhan dan urgensi peta jalan pembangunan nasional.
Politik & Hukum
·
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·