Kepala Desa yang tergabung di Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta Presiden Joko Widodo untuk menaikkan anggaran dana desa menjadi 10 persen dari total APBN.

Tuntutan masa jabatan kepala desa ini sebaiknya dipertimbangkan lebih luas dan mendalam. Masalah pokok yang dihadapi desa sebenarnya bukan soal durasi masa jabatan, melainkan pada mental dan pemahaman pejabat desa.

BPS mencatat masyarakat desa lebih berperilaku koruptif daripada masyarakat perkotaan. Catatan ini diperkuat oleh data KPK. Selama 2015-2022 terdapat 601 kasus korupsi di desa dengan jumlah tersangka 686 orang.

Kemendagri akan kaji tuntutan para kades yang tergabung di Apdesi agar masa jabatan kades diperpanjang, dari 6 jadi 9 tahun. Jika tunjukkan hal positif, aspirasi akan diakomodasi. Jika sebaliknya, dipertahankan 6 tahun.

Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) meminta agar masa jabatan kepala desa tak hanya diperpanjang menjadi sembilan tahun. Apdesi juga meminta agar masa jabatan kepala desa bisa menjabat selama 27 tahun.

Revisi UU Desa seharusnya untuk pembenahan tata kelola pembangunan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, dan terkait implementasi pembangunan, bukan perpanjangan masa jabatan kepala desa .

Dana Desa telah menetaskan pertumbuhan ekonomi warga desa, pengurangan penganggur desa, hingga meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan hidup warga desa. Ketika pandemi Covid-19, desa paling tahan terhadap krisis.

Cacat demokrasi di tingkat nasional merupakan cermin besar dari kondisi di tingkat demokrasi desa. Ada kesamaan pola sistem politik dan ekonomi. Karena itu, pemulihan cacat demokrasi Indonesia dapat dimulai dari desa.