UU No 32/2004 direvisi menjadi UU No 23/2014 dan kewenangan kehutanan banyak ditarik ke pusat. Banyak bupati jadi tidak peduli masalah kehutanan di daerahnya, seperti kebakaran, perambahan, konflik tenurial, dsb.

Saatnya pemerintah mau mendengarkan suara pakar dan rakyat, dibarengi kemauan politik kuat untuk membina manusia Indonesia, tanamkan tata nilai kejujuran dan akhlak mulia. Terapkan hukuman yang membuat jera.

Sebagai DPSP, infrastruktur pendukung harus dibenahi. Dari jalan, hotel, restoran, dermaga penyeberangan, hingga bandara agar mampu didarati pesawat bermesin jet untuk mengangkut penumpang lebih banyak.

Uni Eropa (UE) mendefinisikan deforestasi berdasarkan komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan yang berasal dan dari kawasan hutan, tak terkecuali itu hutan produksi, lindung, atau konservasi.

Akankah peta jalan krisis iklim benar-benar menjadi panduan pelaksanaan? Faktanya, seiring berjalannya waktu, peta jalan yang telah disusun baik selalu berubah, khususnya target yang ingin dicapai dan tata laksananya.

Menanam pohon di suatu areal seperti kawasan IKN Nusantara, pemilihan jenis dan jumlah pohon tergantung dari karakteristik pohon, agroklimat, dan fungsi kawasan. Tidak semua bibit dapat ditanam di tempat terbuka.

Untuk dapat digunakan sebagai jaminan utang, salah satu syaratnya ialah adanya penentuan nilai kelayakan kredit dari HKI yang akan dijaminkan. Nilai kelayakan kredit ini diperlukan untuk menentukan jumlah pinjaman.

Sebenarnya dominasi PNBP dari basis kayu masih sangat tinggi, tetapi PNBP sektor kehutanan menjadi sangat kecil karena kurangnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, dan kurang komprehensifnya optimalisasi potensi.