Kompas.id

#legislatif

Bagikan

Merindukan Keteladanan Pejabat Publik

Pelanggaran etik oleh pejabat publik tak hanya memicu ketidakpercayaan masyarakat, tetapi juga mengganggu kinerja lembaga pemerintah. Ketegasan dalam menindak pejabat publik yang melanggar etik menjadi keharusan.

Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Pemasyarakatan

Pengesahan RUU Pemasyarakatan akhirnya dilakukan setelah tahun 2019 batal dilakukan karena gelombang penolakan dari masyarakat sipil.

Pengesahan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Undang-Undang

Agenda rapat paripurna DPR, salah satunya pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Undang-Undang.

Rapat Panja RUU Narkotika

Anggota DPR yang hadir secara langsung dalam rapat Panitia Kerja Komisi III DPR RUU tentang Narkotika dengan Pemerintah.

Bebas Akses

Potret Buram Demokrasi Indonesia

Praktik jual-beli suara merupakan salah-satu bentuk manipulasi elektoral yang lazim dijumpai di negara-negara demokrasi baru. Akibatnya, fase transisi rezim otoriter ke demokrasi justru mendorong maraknya politik uang.

Buku ·

Masa Sidang IV 2021-2022 DPR Resmi Dibuka

Agenda rapat adalah pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022.

Bebas Akses

Jurus Jitu Para Penghuni Senayan, Tak Tergoyahkan di Setiap Pemilu

Di AS, jumlah anggota legislatif yang terpilih kembali di pemilu mencapai 85 persen. Di Indonesia, jika merujuk Pemilu 2019, hanya separuh dari jumlah anggota DPR yang terpilih lagi. Apa jurus mereka agar terus terpilih?

Golkar Punya Potensi Besar Dekati Elektabilitas PDI Perjuangan

Berdasarkan survei SMRC, elektabilitas Partai Gerindra mulai dekati perolehan Partai Golkar yang bertahan di peringkat kedua. Namun, ketimbang Gerindra, Golkar dinilai punya potensi besar mendekati elektabilitas PDI-P.

Politik & Hukum ·

Bebas Akses

Komitmen Negara Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat menjadi esensi tugasnya. Demokrasi dalam negara akan memiliki makna kemanusiaan jika terjadi pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Implementasi Kebijakan Afirmasi Perempuan Terganjal Sistem Pemilu

Undang-undang telah mengamanatkan kuota 30 persen perempuan di kepengurusan partai politik ataupun daftar caleg untuk pemilu. Namun, caleg perempuan yang lolos ke parlemen masih jauh di bawah 30 persen.

Politik & Hukum ·