Alih-alih merampingkan birokrasi, Presiden Joko Widodo malah memutuskan untuk menambah posisi wakil menteri di Kemenpan dan RB. Posisi wakil menteri itu dikhawatirkan hanya akan membebani anggaran negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi didesak segera menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan polemik alih status pegawai menjadi ASN. Supervisi diperlukan agar keputusan tak merugikan hak pegawai.

Lemhannas perlu dimintai pemikirannya terkait 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Kursus wawasan kebangsaan bagi anggota DPR dan kepala daerah selama ini, dianggap bisa jadi opsi solusi.

Pendidikan kedinasan bagi ASN yang mencakup materi soal wawasan kebangsaan dapat diterapkan pada 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Selama ini, LAN ditugaskan untuk menyelenggarakan pendidikan itu.

Polemik alih status pegawai KPK dikhawatirkan ikut membuat citra pemberantasan korupsi Indonesia kian turun. Sejumlah guru besar sejumlah universitas di Indonesia mendorong agar KPK mematuhi amanat Mahkamah Konstitusi.

Wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tak perlu diragukan lagi. Mereka telah melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan kedisiplinan dan kebangsaan begitu diterima sebagai pegawai KPK.

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak memenuhi syarat hasil tes wawasan kebangsaan semestinya tidak diberhentikan. Penguatan wawasan kebangsaan bisa menjadi solusi.

Dalam waktu dekat KPK akan mengumumkan hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK. Namun dalam hal ini Hakim Konstitusi juga memutuskan, pengalihan kepegawaian itu tidak boleh merugikan pegawai KPK.

Guru honorer yang lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada 2019 hingga sekarang banyak yang belum menerima surat keputusan penetapan sebagai guru PPPK.

Presiden Jokowi akan mengubah nomenklatur tiga kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, serta BKPM. Perombakan tersebut tak mudah karena butuh waktu lama.